Merdeka.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP tidak terlalu ngotot mengincar kursi Ketua MPR. Namun, PDIP ingin tetap berada dalam jajaran kursi pimpinan MPR.

"Kami menjadi bagian dari pimpinan MPR karena kami punya agenda yang strategis yaitu melakukan amandemen terbatas terhadap UUD 45 dan pada harapan kami untuk MPR ini menjadi lembaga tertinggi negara minus pemilihan presiden secara langsung," kata Ketua DPP PDIP Hendrawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/7).

Meski tidak ngotot memperebutkan kursi Ketua, PDIP tetap menyiapkan nama kader untuk menjabat pimpinan MPR. Diantaranya adalah Wasekjen PDIP Ahmad Basarah dan MenkumHAM Yasonna Laoly yang lolos masuk masuk parlemen untuk periode 2019-2024.

"Dulu pimpinan fraksi Pak Yasonna Laoly terus Pak Trimedya Pandjaitan ya banyak Andres Hugo Pariera tokoh-tokoh yang berkecimpung memahami konstitusi dan sistem ketatanegaraan sekarang," ungkapnya.

Meski begitu, keputusan mengenai kader yang disiapkan untuk berada di kursi pimpinan MPR, diserahkan sepenuhnya pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ini sesuai mekanisme internal PDIP.

"Oh iya ibu ketum, di PDIP kultur penugasannya jelas ya," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menantang semua partai politik untuk memunculkan nama kadernya yang akan dimasukan dalam paket pimpinan MPR. Hal itu, kata dia, perlu untuk menyelaraskan komposisi paket pimpinan MPR.

"Namanya dari partai-partai yang lain atau... Kita belum tahu. Yang jelas memunculkan nama Cak Imin oke. Partai-partai lain siapa? Baik di posisi ketua kan ini kan paketnya belum tentu satu paket," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/7).

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengincar posisi Ketua MPR. Untuk mendapatkan posisi tersebut, Cak Imin disebut sampai melobi Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Beberapa waktu lalu, Cak Imin juga meminta restu kepada wapres terpilih Ma'ruf Amin.