PDIP Sebut Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Bukan Pencitraan

Merdeka.com - Ketua DPP PDIP Ono Surono menilai, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wapres Ma'ruf Amin bukan pencitraan. Menurutnya, kepuasan publik merupakan hasil yang nyata.

"Saya yakin ini merupakan sikap rakyat yang real di bawah bukan mohon maaf apalah pencitraan, menurut saya tidak bisa juga dikaitkan ke sana," katanya dalam diskusi Menakar Kinerja Pemerintah & Kepuasan Publik, Sabtu (26/2).

Dia mengatakan, rakyat sudah mulai sadar serta mengakses informasi apapun di era digital. Sehingga, muncul kesadaran kolektif untuk menilai kerja pemerintah berdasarkan data-data yang nyata.

"Semua lembaga survei merilis hal yang sama, tentunya ini menjadi bukti rakyat mengapresiasi kinerja Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin," kata anggaran DPR RI ini.

Dia menambahkan, kinerja pemerintah saat ini tidak fair jika dibandingkan ketika sebelum masa pandemi Covid-19. Tetapi, rakyat sudah merespons positif upaya pemerintahan menangani pandemi.

"Tentunya kita semua tahu situasi dalam pandemi Covid-19 tidak bisa juga apple to apple dibandingkan kondisi sebelum pandemi tapi rakyat saat ini kan merespons dengan sangat baik," ucapnya.

"Penanganan pandemi Covid dengan vaksinasi sampai booster gratis bahkan bantuan umkm terhadap masyarakat, pembangunan infrastruktur juga terus jalan," pungkas Ono.

Sebelumnya, Litbang Kompas merilis hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wapres Ma'ruf Amin. Hasilnya, kepuasan publik mencapai 73,9 persen atau meningkat dari 66,4 persen pada Oktober 2021.

Responden yang tidak puas dengan pemerintahan Jokowi menurun dari 33,6 persen pada Oktober 2021 menjadi 26,1 persen pada Januari 2022.

Capaian angka tersebut bahkan tertinggi dibandingkan survei-survei serupa sejak Januari 2015 atau di awal masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Peningkatan kepuasan publik yang meningkat pada empat bidang yakni kesejahteraan sosial, politik dan keamanan, penegakan hukum dan perekonomian.

Pada bidang Kesejahteraan sosial, publik yang merasa puas berada di angka 76,4 persen. Angka kesejahteraan sosial meningkat 9,7 persen dibandingkan bulan Oktober 2021.

Kemudian, politik dan keamanan naik 6,8 persen dari bulan Oktober menjadi 77,6 persen di bulan Januari 2022. Di bidang penegakan hukum juga mengalami kenaikan 5,3 persen menjadi 69 persen. Pada bidang perekonomian naik 6,1 persen menjadi 60,4 persen.

Litbang Kompas juga mencatat tingkat kepuasan publik berdasarkan pemilih Jokowi dan bukan pemilih Jokowi pada Pemilu 2019 lalu.

Di kalangan pemilih Jokowi, kepuasan naik dari 85,4 persen di bulan Oktober menjadi 87 persen di bulan Januari 2022.

Sementara, bukan pemilih Jokowi yang menyatakan puas juga mengalami kenaikan dari 47,9 menjadi 54,3 persen pada awal tahun 2022.

Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 17-30 Januari kepada 1.200 responden. Tingkat kepercayaan mencapai 95 persen dengan margin of error pada 2,8 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

1.200 orang responden yang dipilih secara acak dengan pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi di Indonesia.