Merdeka.com - Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu memberikan sinyal akan merangkul semua pihak demi kepentingan bangsa. Bahkan membuka diri dari partai manapun untuk bergabung dalam pemerintahan.

"Saya selalu menyampaikan, saya selalu membuka diri terhadap siapapun yang ingin bersama-sama, ingin bekerjasama membangun negeri ini, baik partai di koalisi, partai non koalisi. Semuanya kita ajak bersama-sama," kata Jokowi.

Santer terdengar jika partai pendukung Prabowo Subianto, akan bergabung dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin. Beberapa partai, seperti PAN dan Demokrat intens melakukan komunikasi dengan Jokowi. Terbaru, Partai Gerindra yang diisukan merapat dalam koalisi pemerintahan setelah terjadinya pertemuannya Jokowi dan Prabowo.

Bahkan Demokrat, PAN dan Gerindra diisukan ditawarkan jatah menteri jika bergabung dalam pemerintah. Namun isu tersebut terbantahkan, dengan tegas tiga partai tersebut membantah meminta jatah menteri ke Jokowi. Berikut ini ulasannya:

Gerindra Bantah Setor Nama ke Jokowi

Gerindra membantah menyodorkan nama-nama calon menteri kepada Presiden Jokowi. Menurut Waketum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad belum ada nama yang ditawarkan kepada Jokowi.

Dalam pertemuan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Jokowi, serta Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto itu menawarkan sebuah konsep apabila Jokowi meminta Gerindra membantu pemerintah.

"Sementara belum ada. Kami tidak bicara orang perorang kami masih bicara konsep membantu pemerintah kalau dianggap perlu membantu pemerintah," kata Dasco melalui pesan singkat, Rabu (31/7).

PAN Tak Pernah Minta-minta Jatah Menteri ke Jokowi

Sementara itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menegaskan tidak pernah bicara terkait bergabungnya PAN dengan pemerintah Jokowi.

Zulkifli juga menegaskan jika PAN tidak pernah memberikan syarat apapun kepada koalisi pemerintah. Serta, PAN tak pernah meminta jatah menteri. "Kita tidak ada syarat-syarat, tidak ada minta-minta, tidak ada. Dan PAN tidak pernah minta-minta," kata Zulkifli.

Meski begitu, dia mengatakan kerja sama politik tidak dapat dipungkiri. Menurutnya, Indonesia menganut sistem multi partai. Apalagi PAN hanya posisi 8 di parlemen. Namun, Zulkifli bicara kerja sama tidak hanya di tingkat nasional. Dia mencontohkan kerja sama partai untuk mencalonkan kepala daerah menjelang Pilkada 2020.

"Tidak mungkin parpol sendiri, karena kita ini multi partai. Tidak mungkin tidak ada kerja sama, siapa yang bisa sendiri, tidak bisa mesti kerja sama. Tidak di pusat bisa di provinsi, tidak di provinsi bisa di kabupaten. Tidak di Jawa, di tempat lain," ujar Zulkifli.

Bagaimana Sikap Demokrat?

Sedangkan Partai Demokrat, melalui Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengklaim banyak kader partainya layak jadi menteri kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Namun, Demokrat tak mau meminta-minta kursi menteri ke Jokowi.

"Ya kita menunggu dulu lah kita belum tahu gitu. Tapi kalau kader sih kita juga banyak kita kan pernah 10 tahun memerintahkan jadi kita banyak kader yang berkualitas," kata Syarief kepada merdeka.com, Selasa (30/7).

Sebab, menurutnya, pemilihan menteri menjadi hak prerogatif Jokowi. Demokrat sadar bukan bagian dari koalisi partai pendukung Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.

"Itu hak prerogatif Pak Jokowi dong tergantung dia terserah dia karena itu haknya dia," ujarnya.