Jokowi - Joko Widodo

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jabar akan memanggil pasangan calon gubernur nomor urut 2 TB Hasanuddin-Anton Charliyan pada Minggu (20/5). Hal itu dilakukan untuk meminta klarifikasi terkait penyebutan Presiden Joko Widodo saat debat kandidat di Universitas Indonesia, Depok pada Senin (14/5) lalu.

Twitter Jokowi cuitkan Senbatsu Uza, apa hubungannya dengan JKT48? Rupanya admin Twitter Jokowi iseng reply tweet JKT48 yang membahas senbatsu uza.

Kelompok teroris yang pertama dikenal di kalangan mereka ini adalah JI. Ini setelah tim antiteror (sebelum ganti nama menjadi Densus 88) bentukan Mabes Polri melakukan perburuan terhadap pelaku bom bunuh diri di Bali tahun 2002.

Plate menuturkan, warganet akan ribut jika Jokowi sibuk mengurus sendiri akun Twitternya.

Presiden RI Joko Widodo mengatakan akan segera membentuk Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab). Dia menjelaskan Koopsusgab akan dibentuk dalam rangka memberi rasa aman pada rakyat dalam menangani terorisme.

Jokowi gelar buka puasa bersama dengan kabinet kerja dan tokoh agama. Buka puasa bersama diawali dengan membaca kalam Alquran yang dibacakan Ilham Mahmudin. Setelah pembacaan kalam Alquran, Jokowi memberikan sambutan di depan para tamu.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyarankan Presiden Joko Widodo tidak menyalahkan kebijakan yang dibuat pendahulunya, yakni Presiden ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hinca menganalogikan kritikan Jokowi ke SBY dengan kearifan lokal berkembang di Sumatera Utara, kampung halamannya.

Hinca menyebut baik tidaknya penjajakan koalisi antara Demokrat dan poros partai pendukung Jokowi tergantung komunikasi politik ke depan.

Data BPS umat Hindu sekitar 4.061.200. Sementara perwakilan pemuda dan mahasiswa memiliki data bahwa jumlah umat Hindu mencapai 11 juta.

Presiden RI Joko Widodo menerima Perhimpunan Pemuda Hindu (Peradah) dan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia. Salah satu yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah serangkaian peristiwa teror yang terjadi di tanah air akhir-akhir ini.

Syarief menuturkan, keberhasilan suatu pemerintahan hanya bisa diukur dari tingkat kemiskinan, kesejahteraan hingga pemasukan perkapita masyarakat. Menurutnya tolak ukur itu sudah berhasil dicapai oleh Presiden keenam sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Revisi UU Terorisme mandek sampai dua tahun. Diajukan sejak terjadi bom Thamrin tahun 2016, hingga terjadi kembali teror di Surabaya, Sidoarjo dan Pekanbaru, revisi itu kembali menyeruak. Polisi klaim, tak punya payung hukum untuk mencegah aksi terorisme.

Saling sindir ini menuai pro kontra. Bahkan beberapa politikus Partai Demokrat juga ikut terusik dan langsung membela SBY.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritik harga BBM dimasa pemerintahan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kritikan itu langsung direspon oleh SBY melalui akun Twitternya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arif Poyuono menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengoperasikan sendiri akun Twitter miliknya. Karena menggunakan orang lain buat mengoperasionalkan Twitter, kata dia, menyalahi aturan penggunaan media sosial itu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memuji kemampuan dua pendaki mahasiswi yakni Fransiska Dimitri Inkiriwang (Deedee) dan Mathilda Dwi Lestari (Hilda) yang berhasil menapakkan kaki di puncak Gunung Everest. Jokowi mengatakan, Indonesia berbangga atas prestasi kedua mahasiswi tersebut.

Jokowi juga mengajak, umat muslim di tanah air menjalankan ibadah puasa dengan hati yang damai, bersih, dan saling menghormati.

Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid turut mengomentari kritikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kepemimpinan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia pun menyarankan Presiden Jokowi fokus pada janji-janji kampanyenya dibandingkan mengkritik kepemimpinan sebelumnya.

Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto menilai Presiden Joko Widodo tidak bijak menyalahkan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait kebijakan subsidi BBM. Sebab, setiap pemerintahan memiliki kebijakan berbeda-beda, tergantung situasi dan kondisi.

Jokowi baru-baru ini menyindir soal harga BBM pada era SBY. Mengapa harganya bisa tidak seragam antar daerah?