Jokowi - Joko Widodo

Presiden Joko Widodo memberikan waktu paling lama 2 tahun bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan perubahan fundamental. Target tersebut diharapkan bisa meningkatkan daya saing BUMN.

Menkominfo Johnny mengatakan, Jokowi telah memberikan arahan yang sangat tegas, mengingat banyak sekali penyalahgunaan atau tindak pidana dalam praktik pinjol ilegal.

Presiden Joko Widodo meresmikan secara langsung Hotel Meruorah yang berlokasi di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Peresmian ditandai secara simbolis dengan penandatanganan prasasti.

Presiden Jokowi mengarahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan moratorium penerbitan izin fintech atas pinjol legal yang baru. Kominfo juga akan melakukan moratorium penerbitan penyelenggara sistem online untuk pinjaman dan penyelenggara sistem elektronik pinjaman online yang baru.

Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas mengungkapkan, 81 persen warga menginginkan Presiden bekerja sesuai dengan janjinya kepada rakyat pada masa kampanye pemilihan presiden dan harus bertanggung jawab pada rakyat karena presiden dipilih oleh rakyat.

Kepala negara melihat wajah Labuan Bajo berubah total karena penataan besar-besaran yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan.

Yori Antar, arsitek yang mendesain Kompas Bajo, menyebutnya sebagai tempat terbaik untuk menikmati Kawasan Labuan Bajo.

Jokowi ingin kegiatan logistik/barang dengan angkutan penumpang di Pelabuhan Labuan Bajo dipisahkan.

Jokowi telah menargetkan Indonesia akan menjadi negara keempat terbesar dunia. PDB per kapita juga ditargetkan mencapai USD 29.300. Perekonomian nasional juga tak lagi bertumpu pada sektor konsumsi.

Presiden RI Joko Widodo meresmikan pelabuhan Wae Kelambu yang telah selesai dibangun sebagai pelabuhan logistik pertama di Labuan Bajo. Dia mengaku tak menyangka hasilnya akan menjadi pelabuhan yang besar.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan penggabungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Dia berharap penggabungan ini bisa menjadi celah untuk Pelindo bisa mencari partner bisnis untuk memperluas rantai pasok (supply chain) ke luar negeri.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan penggabungan empat perusahaan Pelindo I-IV menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Dengan penggabungan ini dinilai mampu menekan biaya logistik di Indonesia yang masih tinggi dibanding negara lain.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, bahwa biaya logistik negara Indonesia masih tertinggal jauh dengan negara lain. Menurutnya, ongkos logistik negara-negara lain sudah 12 persen.

Jokowi direncanakan menuju Puncak Waringin Kabupaten Manggarai Barat. Dia akan meresmikan penataan Kawasan Pucak Waringin, penataan Kawasan Goa Batu Cermin, dan peningkatan delapan ruas jalan di Labuan Bajo.

"Diseminasi hasil riset, pemanfaatan hasil riset dan inovasi serta link yang selama ini hilang antara hasil riset dan inovasi dengan pengguna baik kalangan industri/swasta maupun pengguna lainnya, bisa dibangun lebih baik dimasa depan," kata Dwi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak seluruh masyarakat untuk terus terbuka pada wawasan baru di era digital saat ini. Terutama dengan kehadiran teknologi canggih seperti robot, yang diperkirakan bakal mengambil alih peran sejumlah tenaga ahli seperti insinyur dan dokter.

Partisipasi Jokowi pada KTT tersebut berangkat dari kepedulian Indonesia yang mendalam untuk mewujudkan stabilitas dan perdamaian serta mendukung kesejahteraan bagi rakyat Afghanistan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen untuk tetap membentuk industri hilir di Indonesia meskipun dapat banyak tentangan dari negara asing. Sebab, NKRI akan mulai menyetop ekspor berbagai bahan baku (raw material) seperti bijih nikel.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya perkembangan sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Oleh sebabnya, dia turut berpesan kepada para pelajar dan mahasiswa agar lebih banyak mengenyam ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tri Laksana juga menjelaskan bukan hanya Megawati dalam dewan pengarah tersebut. Terdapat Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Bappenas Suharso Manoarfa serta beberapa akademisi dan periset dari perguruan tinggi di Indonesia.