Jokowi - Joko Widodo

Presiden Joko Widodo menegaskan perlunya reformasi terhadap ekosistem pengiriman pekerja migran yang harus memberikan perlindungan dan pemenuhan hak pekerja migran secara maksimal.

Jokowi menyebut, bibit-bibit yang diproduksi di Rumpin akan didistribusikan ke lokasi atau wilayah yang sering mengalami bencana banjir dan tanah longsor. Tak hanya untuk menekan potensi bencana, dia berharap pusat perbenihan ini menanam tanaman yang memiliki fungsi ekonomi.

"Presiden RI antara lain menyampaikan upaya yang telah dilakukan Indoensia di dalam mengelola baik sisi kesehatan, maupun perekonomian selama pandemi secara secara seimbang, namun dengan penekan bahwa kesehatan selalu menjadi acuan utama,"

Pertama, kata Erick, adalah penyelamatan rakyat Indonesia dalam penanganan Covid-19. Kedua, penyelamatan dalam membuka pekerjaan dan ketiga lapangan kerja yang akan disediakan di masa yang akan datang.

"Pengesahan omnibus UU Cipta Kerja adalah langkah besar kami untuk mempermudah izin usaha dan memberikan kepastian hukum, serta memberikan insentif untuk menarik investasi, terutama untuk industri padat karya dan ekonomi digital," kata Jokowi.

Jokowi mensyukuri bahwa ikhtiar MUI didukung oleh semua elemen bangsa yang menyadari untuk hidup berdampingan dan bekerja sama demi kebaikan dan kemajuan bangsa.

Jokowi menambahkan, saat ini pemerintah terus mengerahkan semua sumber daya manusia untuk mengatasi dampak Covid-19. Mengembangkan penanganan kesehatan dan penanganan ekonomi.

Jokowi menambahkan, pemerintah mendukung penuh ikhtiar MUI dalam mewujudkan islam rahmatan lil alamin dalam kehidupan bangsa yang majemuk.

"Krisis ini bukan saja kesempatan untuk menekan tombol reset, tapi juga melakukan lompatan ke depan dengan visi besar, transformasi besar, dan aksi besar," kata Jokowi.

"Seluruh Rupiah yang ada di APBN maupun APBD harus betul-betul dibelanjakan untuk kepentingan rakyat," ucap Jokowi.

"Ya tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Kita menghormati," ujar Jokowi di Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (25/11).

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 ke seluruh kementerian dan lembaga (K/L).

Meski vaksinnya sudah tiba, kata Jokowi, tidak bisa langsung digunakan. Vaksin harus melewati langkah-langkah ilmiah dan sejumlah tahapan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Ini yang akan saya buktikan Pak Jokowi tidak salah pilih orang. Pak Jokowi programnya diterima masyarakat,” tutur Edhy.

Dia meminta kepada menteri, kepala daerah dan kepala lembaga agar melakukan reformasi anggaran. Tujuannya, untuk bisa menggerakkan ekonomi baik nasional dan daerah.

Dalam pertemuan itu, Partai Demokrat mengapresiasi kinerja Presiden Joko Widodo. Sebab Indonesia telah merencanakan program restorasi lahan mangrove seluas 630.000 hektare dalam waktu 4 tahun mendatang.

"Apa yang dilakukan TNI untuk ketertiban jadi memastikan bahwa warga negara taat hukum tidak bertindak seenak hatinya, kita negara hukum kalau pasang baliho harus ada izin, tidak bisa sembarangan," ungkap Donny.

Pengurangan cuti bersama dan libur pengganti Idul Fitri disinyalir lantaran melonjaknya kasus Covid-19 pasca libur panjang.

Jokowi menuturkan, pembukaan lapangan kerja berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat. Jokowi menilai, saat ini konsumsi rumah tangga perlu didorong agar terjadi pemulihan ekonomi.

Dia menyampaikan bahwa saat ini kasus aktif Covid-19 di Indonesia berada di angka 12,78 persen, lebih rendah dari rata-rata dunia sebesar 28,41%.