Jokowi - Joko Widodo

Sikap inskonsistensi Presiden Jokowi itu seperti memberikan potongan penjara bagi koruptor setelah Peninjauan Kembali (PK) dikabulkan Mahkamah Agung (MA).

Dia merinci, rendahnya standarisasi Dewas KPK berbanding terbalik dengan kuasa yang dimiliki mereka. Misalnya saja, syarat menjadi komisioner tidak boleh melakukan hal tercela. Namun sebagai Dewas, aturan yang melarang hanya bila mereka melanggar sebuah pidana yang diputus pengadilan.

Walaupun tidak anti dengan hukuman mati, dia meminta jika hal tersebut dilakukan dan diterapkan secara selektif. Termasuk, kata dia, jika hukuman tersebut sudah masuk dalam revisi KUHP.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang pun meminta kepada Presiden Joko Widodo agar mengunjungi kantor antirasuah dan meminta agar berbincang bersama para penyidik.

Dia menjelaskan walaupun hukuman mati sudah ada dalam Pasal 2 ayat 2 UU 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Tetapi kata dia faktor kemanusiaan harus ada.

Heru mengingatkan, akses pengguna jalan untuk dapat melewati jalan tol layang terpanjang di Indonesia ini.

Presiden Jokowi baru saja meresmikan tol layang Jakarta-Cikampek. Pemerintah berencana mengoperasikan tol tersebut pada 20 Desember 2019. Usai diresmikan Presiden Jokowi nanti, jalan tol tersebut baru akan dibuka untuk umum sekitar 2-3 hari kemudian untuk memastikan kesiapan kebersihan dan kelengkapan rambu jalan.

Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tidak ada pelanggaran HAM berat yang terjadi di era pemerintahan Presiden Jokowi.

Di lingkaran Istana, nama Wiranto bukanlah orang baru. Ia telah malang melintang sebagai pejabat negara sejak Presiden Soeharto sampai Presiden Jokowi.

Anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan mengatakan, sebelumnya dalam diskusi terkait UU KPK, Komisi III sudah mengumpulkan agar proses pemilihan Dewan Pengawas KPK dilakukan secara transparan.

Mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo atau yang akrab disapa Pakde Karwo menegaskan penunjukkan dirinya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bukan mewakili Partai Demokrat.

Kunjungi Ibu Kota Baru, Jokowi Ingin Cek Lokasi Pemerintahan. Ibu kota baru memang dirancang dengan sistem kluster, di mana nantinya akan ada kluster kesehatan, pendidikan, pemerintahan, hingga inovasi. Di kluster pemerintahan, nantinya akan dibangun Istana Kepresidenan dan gedung-gedung kementerian.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi hingga kini masih merahasiakan komposisi dewan pengawas KPK. Meskipun, dia mengakui, namanya sudah ada tinggal difinalisasi kemudian diumumkan.

Jokowi menyebutkan banyak klaster yang akan dibangun di ibu kota baru tersebut, namun yang pertama akan ditentukan lokasinya adalah klaster pemerintahan.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui dirinya sempat menunjuk Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Namun, OSO menolak tawaran Jokowi tersebut.

"Ya tadi kan saya sampaikan masalah pengalaman, track record, Pak Wiranto kan track record dan pengalamannya saya kira sudah panjang di pemerintahan, di TNI," kata Jokowi

Presiden Joko Widodo meminta semua pihak menjaga toleransi dan kerukunan jelang perayaan natal dan tahun baru. Ini disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas Persiapan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020.

Presiden Joko Widodo diagendakan melantik sembilan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan dijadwalkan dimulai pukul 14.30 WIB, Jumat (13/12).

Presiden Joko Widodo melantik sembilan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara Jakarta, Jumat (13/12). Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 137/P/2019 tentang pengangkatan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden.

"Sehingga tidak terkesan nanti konflik of interest atau terkesan ada politisasi di KPK," kata Arsul.