Jokowi - Joko Widodo

Beda Sikap Jokowi tentang RKUHP dan Revisi UU KPK. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti melihat ada cara pandang yang berbeda dari Jokowi mengenai dua RUU ini. Bivitri mengatakan bahwa RKUHP tak berkaitan langsung dengan Presiden dan anggota DPR lainnya.

Sebelumnya diketahui,Presiden Jokowi meminta agar RKUHP dibahas lagi karena masih ada pasal-pasal yang ditolak oleh berbagai pihak. Jokowi juga meminta tidak disahkan oleh DPR periode sekarang 2014-2019 tetapi oleh dewan periode berikutnya, 2019-2024.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menuai pro dan kontra. Ketua YLBHI, Asfinawati, mengatakan banyak pasal-pasal karet dalam RUU KUHP tersebut. Jika rancangan tersebut disahkan, masyarakat akan banyak terjerat. Dia menilai revisi yang berbau kolonial tersebut penting dihindari.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) buatan anak bangsa kali ini menuai pro dan kontra. Setelah Indonesia merdeka, pembuatan KUHP buatan Belanda akan diperbarui selalu gagal. Kini Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga menunda pengesahannya tidak dilakukan DPR

Ketua DPR Bambang Soesatyo menilai penunjukan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri sebagai pelaksana tugas (Plt) Menteri Pemuda dan Olah Raga, adalah hak prerogatif Presiden.

Petaka asap juga sampai merenggut nyawa bayi dari pasangan Evan dan Yani. Bayi yang baru berusia tiga hari tersebut meninggal akibat paparan asap kebakaran.

Koalisi NGO HAM melaporkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke polisi terkait peredaran benih padi IF8 yang belum bersertifikasi dan dinyatakan ilegal beredar pada masyarakat, Jumat (20/9) sekira pukul 15.30 WIB.

"Listen to me carefully the news tidak diputarbalikan membaca KUHPidana ini KUHPidana ini dibahas 4 tahun dibahas pakar dengan mendalam mempertimbangkan banyak hal," kata Yasonna kepada wartawan di kantornya, Jumat (20/9).

Dasco mengatakan, selama ini Gerindra selalu mendengarkan aspirasi masyarakat saat membahas RKUHP. Serta selalu memperjuangkan pasal kontroversial untuk dikaji ulang. Karena itu dia setuju dengan ucapan Jokowi.

Saat ditanya apakah ini bisa meredam protes dari masyarakat, mengingat banyak aksi massa yang dilakukan. Dia hanya berharap bisa menenangkan.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil meminta pengesahan Revisi KUHP tidak ditunda. Hal ini, merespon ucapan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang meminta pengesahan RKUHP ditunda.

Dia menilai bahwa diperlukan pembahasan mendalam terhadap pasal-pasal tersebut. Jokowi pun memerintahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk menyampaikan sikap pemerintah kepada DPR.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo untuk segera menggelar rapat konsultasi dengan DPR. Hal itu, ia katakan terkait dengan permintaan Jokowi yang menginginkan pengesahan RUU KUHP ditunda.

Jokowi diketahui telah meminta agar DPR menunda pembahasan RKUHP. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memerintahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk menjaring masukan dari masyarakat terkait RKUHP.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada DPR untuk menunda pengesahan Revisi UU KUHP. Hal itu, dilakukan setelah Jokowi menerima masukan dari berbagai kalangan.

"Harusnya energi yang dikeluarkan untuk memperhatikan masalah yang jauh lebih serius, yaitu kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan di tempat lain."

Sejumlah alasan menjadi pertimbangan Presiden memilih Hanif. Salah satunya karena sama-sama berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Jokowi meminta DPR menunda pengesahan RUU KUHP.

Untuk diketahui, pengesahan RUU KUHP oleh DPR dijadwalkan digelar pada tanggal 24 September 2019.

Pejabat perwakilan dari China mengucapkan selamat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas terpilih kembali memimpin Indonesia. Wakil Menteri Luar negeri, Abdurrahman Mohammad Fachir menjelaskan Wakil Presiden Tiongkok akan menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2014.