Jokowi - Joko Widodo

Adapun masalah itu, masih kata dia, yang pertama melunturnya martabat dan kehormatan bangsa. "Persoalan pertama melunturnya kemartabatan dan kehormatan bangsa," kata Hasto.

Dalam catatan ICJR, ada beberapa isu yang seharusnya disebutkan oleh presiden dalam rangka pembaruan hukum, perlindungan HAM dan pemerataan akses terhadap keadilan khususnya dalam isu hukum pidana dan peradilan pidana.

Belanja negara 2019 diperkirakan mencapai Rp 2.439,7 triliun atau 15 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia. Angka tersebut 10 persen lebih tinggi dari perkiraan realisasi belanja negara tahun 2018.

"Belanja negara untuk bidang pendidikan pada tahun 2019 akan diarahkan untuk memperkuat program BOS bagi 57 juta siswa, meningkatkan kualitas guru PNS dan non-PNS melalui tunjangan profesi, dan percepatan pembangunan dan rehab sekolah," kata Jokowi di Jakarta, Kamis (16/8).

Berikut pantunnya: Pak Jokowi peka bencana, pergi ke Lombok nginap di tenda. Kiai Ma’ruf ibarat buah kelapa, tidak muda tapi banyak saripatinya.

Presiden mengatakan, berbagai program kesehatan yang dilakukan pemerintah telah memberikan hasil nyata melalui peningkatan pemerataan dan mutu layanan kesehatan.

Pembangunan sejumlah infrastruktur tersebut diasumsikan Jokowi akan menelan anggaran sebesar Rp 420,5 triliun.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pembangunan sarana prasarana melalui pelaksanaan Dana Desa yang mulai dialokasikan sejak tahun 2015 telah berhasil dibangun. Realisasi anggaran Dana Desa sebesar Rp127,2 triliun dalam periode 2015-2017 telah dimanfaatkan.

"Diplomasi Indonesia akan terus bekerja untuk Palestina. Palestina menjadi prioritas utama selama Indonesia menjadi anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB," kata Presiden Joko Widodo.

"Pendapatan negara dan hibah di 2019 naik 12,6 persen dari perkiraan di tahun 2018. Bahkan naik 38,2 persen dari pendapatan dan hibah di 2014 yang hanya sebesar Rp 1.550,5 triliun," kata Jokowi.

Dalam rangka percepatan pembangunan di daerah, pemerintah menargetkan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 sebesar Rp 832,3 triliun.

Selain itu, tarif pajak UMKM turun menjadi 0,5 persen. Sementara itu, di awal Kabinet Kerja atau periode 2015 hingga semester I tahun 2018, dana sebesar Rp 299,9 triliun telah disalurkan untuk program KUR.

Defisit anggaran dijaga. Sejak 2015, defisit anggaran selalu ditekan. Dari 2,59 persen terhadap PDB di tahun 2015 menjadi sekitar 2,12 persen pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 akan diturunkan menjadi 1,84 persen.

Presiden Joko Widodo mengatakan, tingkat inflasi yang rendah tidak hanya mendorong perekonomian domestik menjadi lebih efisien dan berdaya saing, tapi juga menjamin kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok.

Atas postur tersebut, maka defisit tahun depan diproyeksi turun 1,84 persen atau Rp 21,7 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Pemerintah menetapkan subsidi kredit usaha rakyat (KUR) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 mencapai Rp 12,2 triliun, dan dana bergulir bagi usaha ultra mikro sebesar Rp 3 triliun.

Tahun depan, pemerintah akan kembali menaikkan gaji para ASN. Tidak hanya para ASN, pemerintah juga menaikkan uang yang diterima pensiunan PNS.

Presiden Jokowi mengatakan gambaran gambaran dan proyeksi perekonomian Indonesia yang akan menjadi landasan dalam menyusun Asumsi Dasar Perhitungan RAPBN tahun 2019 diperkirakan masih akan sangat dinamis dan menantang.

Pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur pada tahun 2019 mendatang. Bahkan, Presiden Joko Widodo mengatakan, anggaran pembangunan akan mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2105.

Pemerintah terus mendorong daya saing ekonomi nasional, pengelolaan APBN yang sehat dan produktif, serta memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Pemerintah juga melakukan langkah-langkah tegas dan konsisten untuk mengendalikan impor.