Jokowi - Joko Widodo

Dia memandang, pemberantasan korupsi akan jauh lebih efektif jika memaksimalkan langkah-langkah pencegahan melalui perbaikan sistem pemerintahan dan penegakan hukum. Tujuannya, agar memiliki tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menterinya untuk mulai fokus terhadap peningkatan produksi pertanian dan perikanan off farm atau pascaproduksi, dalam rangka akselerasi penguatan ekonomi. Selama ini, pemerintah hanya berfokus pada upaya di on farm saja.

Kepada awak media, Argo menjelaskan panjang lebar. Namun hanya sebatas proses penyelidikan yang dilakukan polisi. Tidak menjelaskan mengenai kesimpulan yang didapat penyidik, seperti yang dilaporkan Kapolri kepada Jokowi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya segera mengimplementasikan program Kartu Pra Kerja, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH) hingga Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Ini ditegaskan Jokowi dalam rapat terbatas Akselerasi Implementasi Program Siap Kerja dan Perlindungan Sosial.

Holding tersebut diperlukan agar lebih mudah mendapatkan pembiayaan melalui kredit dan mempermudah pemasaran.

Jokowi mengatakan, peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat dimulai dari sekolah. Dengan adanya gemar menabung, maka akan mendorong peningkatan literasi keuangan lebih dari 35 persen.

Luhut menegaskan bahwa Presiden Jokowi mengingatkan agar saat penerapan program B30 mulai Januari 2020 nanti tidak ada lagi pihak yang mengganggu program tersebut untuk kepentingan impor minyak.

Menurut Andre, hukuman mati bagi koruptor tidak melanggar HAM. Sebab korupsi yang besar pun telah merenggut hak asasi manusia.

Selain itu, Jokowi memerintahkan Ahok dan Dirut Pertamina untuk menurunkan impor minyak dan gas. Jokowi ingin impor migas dikurangi sehingga dapat menyelesaikan masalah defisit transaksi berjalan.

Presiden Jokowi mengatakan, cara menggenjot rangking ini adalah dengan meningkatkan inklusi keuangan. Lembaga keuangan harus gencar memberikan edukasi dan pemahaman kepada pelaku usaha agar mudah mendapat pendanaan melalui kredit.

Jokowi mengatakan, ada dua cara dalam mempercepat inklusi keuangan pertama adalah lewat tabungan dan kedua melalui akses kredit. Kedua hal tersebut harus diberikan pemahaman terhadap masyarakat agar masyarakat bisa mendapatkan akses dengan mudah.

Jokowi tak merinci siapa saja mereka. Dewan pengawas akan diumumkan bersamaan dengan pelantikan Komisioner KPK periode 2019-2024.

"Dijawab, ada temuan baru yang sudah menuju pada kesimpulan. Oleh sebab itu, saya tidak kasih waktu lagi, saya bilang secepatnya segera diumumkan," kata Jokowi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada anak buahnya agar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal diberi peluang untuk berbisnis di tempat peristirahatan (rest area) di jalan tol, termasuk usaha warung kopi lokal.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati dan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta. Salah satu yang dibahas adalah perbaikan defisit neraca perdagangan RI.

"Namun sore ini saya sampaikan. Ini masalah waktu, dan waktu ini tidak akan berapa lama lagi, kami sangat optimistis untuk segera menyelesaikan kasus ini. Tidak berapa lama lagi," ucap Kadiv Humas Polri.

Tanggapi Jokowi Soal Sporadis, Pimpinan Sebut KPK Kerja Ditentukan UU. Laode melanjutkan, saat ini KPK telah melakukan giat tidak hanya pemberantasan tetapi juga pencegahan. Menurut dia, KPK juga sangat terkonsep dan terkoordinir dalam menjalankan program strategi nasional atau stratanas yang dicanangkan Presiden Jokow

Presiden Joko Widodo (Jokowi) setuju koruptor dihukum mati bila rakyat berkehendak. Menteri Hukum Dan HAM Yasonna Laoly menyebut hal itu sudah diatur dalam undang-undang bila korupsi dana bencana alam.

Dia menjelaskan, KPK saat ini belum bisa menerpakan hukuman mati dikarenakan ada syarat khusus yang dicantumkan dalam UU Tipikor yang tak sembarang koruptor dapat dijatuhi hukuman tersebut.

Jokowi mendapat laporan bahwa masih banyak perbankan, khususnya bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang masih meminta syarat jaminan bagi penerima KUR karena khawatir pinjamannya macet.