Merdeka.com - Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menegaskan tak ada rapat pleno penonaktifan Setya Novanto dari ketua umum seperti rekomendasi Tim Pengkajian. Namun, Ketua Harian Nurdin Halid menegaskan, rapat itu bisa saja terjadi.

Nurdin mengatakan, rapat pleno penonaktifan Setnov bisa dilakukan tanpa harus tanda tangan Idrus Marham. Namun dia tak mau memastikan, kapan rapat pleno itu terealisasikan.

"Bisa saja (rapat tanpa tanda tangan Sekjen). Korbid kepartaian juga bisa. Ketua harian juga bisa. Tergantung kepentingannya kan," kata Nurdin usai rapat bahas Pilkada serentak di DPP Golkar, Senin (2/10).

Ketika ditegaskan, rapat pleno bisa digelar tanpa persetujuan Sekjen Golkar, Nurdin mengatakan, bisa saja.

"Ya bisa saja. Misalkan saja begini, korbid kepartaian dan wasekjennya bikin rapat. korbid polhukamnya kan juga bisa," tegas Nurdin.

Sambil berkelakar, Nurdin menyatakan, tak bisa rapat pleno jika situasinya ramai seperti kondisi sekarang di DPP Golkar.

"Gimana mau buat rapat pleno situasinya kayak gini coba. Penuh manusia kayak gini coba," tutur dia.

Seperti diketahui, DPP Golkar dipenuhi dengan massa pendukung Dedi Mulyadi. Mereka meminta partai mengusung Dedi jadi Cagub Jabar.