Mendagri Usul Kampanye Pilpres dan Pileg Dipersingkat Dua Bulan
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan agar waktu pelaksanaan kampanye Pilpres dan Pileg dipersingkat menjadi dua bulan. Dia mengaku telah melobi pimpinan partai politik, DPR hingga MPR agar usulan tersebut bisa masuk ke dalam undang-undang atau revisi peraturan KPU (PKPU).
Selain itu, menurutnya, Kemendagri sudah membahas kemungkinan menggunakan sistem e-voting dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Masa kampanye pileg pilpres itu dipersingkat dua bulan," ujarnya saat ditemui usai acara di IPDN, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Senin (5/8).
Dia juga mengusulkan agar waktu pelaksanaan Pilpres dan Pileg dipisahkan dengan jeda sekira dua minggu atau satu bulan.
"Keserentakannya tidak pada hari dan jam yang sama. Mungkin terpaut dua minggu atau satu bulan," lanjut dia.
Mengenai sistem e voting, pihaknya akan minta kepada KPU untuk mempertimbangkan untuk mulai mengaplikasikannya. Politikus PDIP itu meyakini sistem tersebut bisa digunakan dengan baik.
Dia mencontohkan penyelenggaraan demokrasi di India yang memiliki jumlah penduduk yang banyak. Terlebih, kelebihan penggunaan e-voting bisa menekan biaya penyelenggaraan pemilihan umum.
"Diperkuat UU, bisa kok dengan jumlah penduduk yang miliaran, India bisa kok. Hampir semua negara bisa. Pilkades saja pakai e voting, lebih praktis lebih murah. Tinggal politik will-nya bagaimana, tapi (dilihat dari) respons DPR bagus," ucap dia.
"Kita lihat lah. Ini kan aspirasi, walaupun pelaksananya KPU, tapi kan secara politik yang punya kerja pemilu kan parpol," sambungnya.
Selain itu, dia meminta ada perbaikan rekrutmen KPPS lebih ketat dan memperhatikan faktor kesehatan. "Ada asuransinya, anak muda dilibatkan, mahasiswa, elemen demokrasi, pers dilibatkan," pungkas Tjahjo.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kapan Pemenang Pilpres 2024 Dilantik Jadi Presiden dan Wakil Presiden?
Merujuk pada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, Pemilu saat ini berada pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara
Baca SelengkapnyaKampanye Akbar Pemilu 2024 Dimulai 21 Januari-10 Februari, Begini Aturan Mainnya
KPU bersama perwakilan tim pasangan capres-cawapres dan perwakilan partai politik sedang membahas soal zona kampanye.
Baca SelengkapnyaMengejutkan, Ini Perolehan Suara PSI dan PPP di Pemilu 2024
KPU mengumumkan hasil rekapitulasi perolehan suara partai politik Pemilu 2024
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Politikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos
Partai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.
Baca SelengkapnyaIni Sosok Politikus yang Digadang-Gadang Gerindra untuk Maju Pilgub DKI
Partai Gerindra tengah fokus mengawal perhitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca SelengkapnyaPakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya
Rullyandi menilai, persetujuan pembentukan pansus oleh anggota dan pimpinan DPD RI ini pun melanggar UU MD3.
Baca SelengkapnyaKPU Bakal Umumkan Pemenang Pilpres Hingga Pemilu Legislatif Hari Ini
Sebelum menetapkan hasil rekapitulasi suara, KPU terlebih dahulu merekap suara untuk dua provinsi tersisa
Baca SelengkapnyaJawaban KPU Dituding Kubu Anies-Cak Imin soal Independensi Selaku Penyelenggara Pemilu Lumpuh
Tudingan itu sebelumnya disampaikan Tim Hukum Nasional AMIN saat sidang perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait hasil Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPPP Tegaskan Siap Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
Sikap tegas mendorong hak angket di DPR agar pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Febuari lalu dapat terang benderang.
Baca Selengkapnya