Masinton PDIP: Putusan MK Bagian Skenario Besar Politik Pelanggengan Kekuasaan

Said memastikan, tidak akan ada hak yang dikurangi dari setiap partai bila ingin mengajukan sendiri calon presiden dan wakil presidennya.

Masinton menyebut, Istana kaget atas putusan MK lantaran mengubah syarat usia pencalonan kepala daerah.

KPU harus membuat PKPU baru bila memang akan diterapkan pada pilkada tahun ini.

Perludem mengkritik keras putusan MA yang dianggap gagal menafsirkan UU

Namun, delapan anggota DPR RI itu belum menandatangani hak angket

Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menilai Pemilu 2024 tidak akan berjalan dengan baik.

Masinton Pasaribu mengatakan, Pemilu 2024 sudah diwarnai dengan penyelundupan hukum.

Pakar tata negara menilai ada celah untuk mengajukan hak angket namun objeknya harus diubah.

Usulan hak angket itu tidak serius dan hanya meramaikan dinamika politik tiga bulan ke depan.

Pertanyaan itu dilontarkan anggota Komisi II Fraksi PDI Perjuangan Komarudin Watubun saat rapat di Komisi II DPR, Jakarta, Selasa (31/10) malam.

Anggota Komisi II Fraksi PDI Perjuangan Komarudin Watubun mempertanyakan KPU RI terkait syarat calon presiden dan calon wakil presiden.

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden merupakan tragedi.

Pembagian ratusan sapi kurban ini rutin dilakukan keluarga besar PDI Perjuangan Jawa Timur.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesiapan mesin partai dalam menghadapi Pemilu 2029 sekaligus mengamankan target politik di wilayah Jawa Tengah.

Guntur mengakui, posisi PDIP berada di luar pemerintahan memang berkorban, namun bukan karena tidak mau bergotong-royong, melainkan untuk penyeimbang.

Dasco menilai kritik disampaikan kader PDI Perjuangan selama ini juga selalu bersifat membangun.

Menurut Prabowo, partai oposisi baik bagi demokrasi, meski apabila bisa memilih ia lebih suka bergotong royong bersama PDIP.

PDI Perjuangan menyarankan Wapres Gibran berkantor di IKN agar biaya perawatan IKN tidak mubazir. PDI Perjuangan mencontohkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Dalam guggatannya pemohon meminta agar MK menunda atau membatalkan putusan nomor 90 terkait batas usia capres-cawapres.

TKN Prabowo-Gibran menilai mantan Ketua MK Anwar Usman hanya kambing hitam dalam putusan syarat Capres-Cawapres

Perkara ini diajukan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia bernama Brahma Aryana yang diwakili kuasa hukumnya Viktor Santoso Tandiasa.

Gugatan yang diajukan Brahma berubah sehingga wakil gubernur diharapkan bisa menyalonkan diri sebagai capres-cawapres.

Polri mulai diselidiki laporan bocornya RPH gugatan batas usia Capres-Cawapres oleh hakim MK.

Ganjar Pranowo terusik putusan batas usai capres-cawapres masih berlaku.