Masinton Klaim PDIP Tak Minta Jumlah Kursi Menteri ke Jokowi
Merdeka.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengklaim tidak ingin ikut-ikutan mengusulkan jumlah kursi menteri ke presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Sebab, kata dia, Jokowi sudah mengetahui PDIP selalu memiliki kader yang profesional.
"Ya PDIP tidak akan latah seperti partai-partai lain ya yang mengajukan usulan nama-nama pada presiden. Nah tentu Pak Jokowi adalah PDIP juga. Pak Jokowi paham betul di PDIP itu banyak kader-kader partai yang bekerja secara profesional baik di pusat maupun di daerah ya," kata Politikus PDIP Masinton Pasaribu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7).
Masinton menjelaskan, saat ini PDIP belum mengajukan berapa kursi yang diajukan. Menurutnya, PDIP hanya menunggu nama-nama yang diberikan oleh Jokowi sebagai hak prerogatif untuk menyusun kabinet.
"PDI tidak mengajukan. Nanti Pak Presiden Pak Jokowi yang akan menyampaikan ke partai berapa yang dibutuhkan oleh beliau. prinsipnya PDI Perjuangan memiliki banyak kader yang sudah diuji dan melalui seleksi sekolah kader partai yang disiapkan untuk duduk di eksekutif maupun legislatif," ungkapnya.
Terkait nama-nama yang calon menteri yang beredar di PDIP, Masinton enggan berkomentar banyak. Dia menuturkan, nama calon menteri masih ada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
"Ada banyak nama. Nah itu masih di dompetnya Ibu Mega," ucapnya.
Sebelumnya, beberapa partai telah mengungkapkan minta jatah kursi menteri untuk kabinet Jokowi. Mulai dari PKB dengan 10 menteri hingga NasDem dengan 11 kursi menteri.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sejumlah menteri di Kabinet Jokowi yang berasal dari PDI Perjuangan dikabarkan bakal mundur
Baca SelengkapnyaReaksi Dingin Puan Ditanya Isu Manuver Jokowi Rebut Kursi Ketum PDIP
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden Jokowi memerintahkan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran untuk riset, khususnya di perguruan tinggi pada tahun 2024.
Baca SelengkapnyaStabilitas pemerintahan menjadi pertimbangan utama, yang membuat keputusan itu tidak diambil.
Baca SelengkapnyaPDIP tidak mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke HUT PDIP.
Baca SelengkapnyaTonny menggantikan posisi Marsekal Fadjar Prasetyo yang akan memasuki masa pensiun pada 9 April 2024.
Baca SelengkapnyaGibran menampik jika Presiden Joko Widodo menitipkan nama di kabinte pemerintahan selanjutnya.
Baca SelengkapnyaPada tahun 2016 lalu, Jokowi memilih Tito sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Badrodin Haiti yang memasuki masa pensiun.
Baca Selengkapnya