Merdeka.com - Mahfud MD mengungkap alasan dirinya batal menjadi bakal calon wakil presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk Pilpres 2019. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengungkap dirinya batal menjadi cawapres di detik-detik akhir pengumuman cawapres yang dilakukan oleh Presiden Jokowi beserta petinggi partai politik koalisi di Restoran Plataran Menteng, Jakarta, Kamis (9/8) lalu.

Mahfud bercerita dirinya batal menjadi cawapres diwarnai dengan ancaman bahwa NU tidak bertanggung jawab apabila bukan kader NU yang menjadi cawapres Jokowi. Mahfud bercerita informasi hal ini didapat oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) saat keduanya melakukan pertemuan.

Saat bertemu dengan Cak Imin, Mahfud diberi tahu justru Rais Aam PBNU KH Ma'ruf Amin yang menyampaikan ancaman jika NU bakal 'lepas tangan' andai kader NU tak menjadi cawapres Jokowi.

"(Ancaman) itu dibantah, padahal pernyataan itu (ancaman) yang menyuruh itu kiai Ma'ruf Amin. Bagaimana saya tahu kiai Ma'ruf Amin? Muhaimin yang bilang ke saya," kata Mahfud dalam acara Indonesia Lawyer Club (ILC) yang disiarkan secara langsung oleh TV One, Selasa (15/8).

"Terus saya tanya gimana main ancam-ancam? 'Itu yang nyuruh kiai Ma'ruf'," kata Mahfud menceritakan pernyataan Cak Imin.

Setelah itu, Mahfud bercerita satu hari sebelum pengumuman cawapres oleh Jokowi, terjadi pertemuan antara Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj, Ma'ruf Amin dan Cak Imin di Kantor PBNU. Pertemuan itu membahas cawapres.

Pertemuan digelar usai ketiganya dipanggil secara terpisah ke Istana oleh Jokowi yang meminta masukan sosok cawapres. Mereka, kata Mahfud, marah karena ketiganya tidak disinggung sebagai 'calon' oleh Jokowi. Sebab, saat dipanggil, Jokowi tak menyebut satu pun dari mereka bertiga sebagai 'calon'.

"Tiga orang ini berkesimpulan bahwa mereka bukan calonnya karena waktu dipanggil tak disebut 'calon'. Lalu mereka sepertinya marah membahas," ujarnya.

Menurut Mahfud, dari sinilah 'ancaman' itu keluar. Ancaman bahwa NU tidak bertanggungjawab secara moral terhadap pemerintahan jika bukan kader NU yang menjadi cawapres.

"Kemudian Kiai Ma'ruf 'Kalau begitu kita nyatakan kita tak bertanggungjawab secara moral atas pemerintahan ini kalau bukan kader NU yang diambil'. Ini kata Muhaimin," ujar Mahfud.

Setelah itu, pada hari yang sama atau pada sore harinya, Ketua PBNU, Robikin Emhas merilis pernyataan jika cawapres Jokowi bukan dari NU, maka warga Nahdiyin tak memiliki tanggung jawab dan tak perlu bekerja keras untuk memenangkan capres petahana. Hal ini juga disampaikan oleh Mahfud MD.

"Pada pokoknya pesannya satu, kalau cawapres nanti bukan dari kader NU, maka warga Nahdliyin merasa tidak memiliki tanggung jawab moral, untuk ikut cancut taliwondo menyukseskan. Jadi itu pesannya," kata Robikin di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (8/8) sore.

Saat itu, Robikin membantah pihaknya mendikte presiden untuk menentukan posisi cawapres. Namun, dia kembali mengulang pernyataan bahwa warga Nahdiyin tak memiliki tanggung jawab dan tak perlu bekerja keras untuk memenangkan capres petahana.

"Kita tunggu kapan diumumkannya, itu kewenangan capres, kita tidak akan ikut campur di situ," ujarnya.

"Tapi sekali lagi pada pokoknya pesan para masayih, para kiai, ulama, akan kita sampaikan kepada pihak lain, bahwa kalau tidak kader NU, khawatir warga Nahdiyin tidak merasa memiliki tanggung jawab moral untuk cancut taliwondo itu saja intinya," sambungnya.