Merdeka.com - Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sudirman Said menilai pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin menyerang Capres 02 secara personal dan institusi dalam debat. Dia berharap, bisa menjadi kajian oleh Bawaslu.

Menanggapi itu, KPU belum membahas soal keluhan kubu Prabowo. KPU menyebut ada Panwaslu yang menilai apakah ada penghinaan atau tidak.

"Ya nanti kita bicarakan lagi, kemudian kan ada pihak Panwaslu apakah kemudian itu masuk dalam kategori penghinaan atau tidak," kata Komisioner KPU Ilham Saputra di Gedung Kompas Gramedia, Jalan Tentara Pelajar, Palmerah, Jakarta Barat, Minggu (20/1).

Menurutnya, semua melalui mekanisme. Sehingga, bagi siapapun yang merasa diserang atau dihina diharapkan melaporkan hal itu.

"Jadi sekali lagi mohon ada kanal-kanal mekanisme pelaporan lah terkait hal itu. Silakan saja laporkan jika ada indikasi-indikasi pelanggaran dalam debat itu. Ya laporkan sampaikan saja. Bisa ke Bawaslu dan bisa juga kita," katanya.

Dengan adanya evaluasi, KPU berharap ke depan debat akan lebih baik. "Dudukkan TKN dan BPN ini untuk debat nanyi bisa jadi lebih baik," katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto membantah pernyataan capres 01 Joko Widodo soal caleg mantan koruptor Gerindra dalam debat adalah serangan kepada capres 02 Prabowo Subianto. Menurut Hasto pernyataan itu hanya untuk mempertegas komitmen pemberantasan korupsi dari Prabowo.

"Ketika Pak Jokowi menanyakan komitmen Pak Prabowo selaku capres di dalam berantas korupsi ternyata yang dipidatokan tidak sesuai dengan keputusan politik yang diambil, itu rakyat berhak tahu," ujar Hasto di kawasan Halim,Jakarta Timur, Sabtu (19/1).

"Kalau itu dikatakan sebagai nyerang partai, nyerang pribadi, kami akan membela Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf Amin," imbuhnya.

Hasto lantas mempertanyakan mengapa jawaban Prabowo soal caleg koruptor Gerindra berbeda dengan pemaparan komitmen terhadap pemberantasan korupsi Prabowo-Sandi. Padahal, kata dia, pernyataan capres-cawapres adalah kontrak politik dengan rakyat.

"Yang diusut kenapa pernyataan pak Prabowo berbeda antara retorika pidatonya dengan keputusan yang diambil," kata dia.