Merdeka.com - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berjanji akan memperjuangkan nasib perawat honorer yang nasibnya kian tak jelas. Dia menilai perawat adalah pekerjaan mulia lantaran berhubungan dengan menyelamatkan harkat hidup masyarakat luas.

"Revisi RUU ASN akan kita dorong terus supaya nasib perawat honorer bisa ditingkatkan," ujar Mega dalam orasi ilmiah Perawat Sumber Kekuatan Kita di Marina Convention Center Semarang, Sabtu (12/5).

Mega menegaskan seorang pemimpin negara tidak akan kuat jika kesehatan rakyatnya terbelakang. Ia mencontohkan kondisi yang dialami Presiden Pertama Indonesia, Ir Soekarno.

Mega mengingat betul walau ayahnya merupakan sosok proklamator sekaligus insinyur pertama di Indonesia, namun ketika akhir hayat ayahnya, peran aktif seorang perawat sangat dibutuhkan.

"Jadi saya sangat melihat dan merasakan. Ketika kesehatan jadi titik krusial maka kesehatan jadi isu tak bisa dipisahkan dari ketahanan negara," kata Mega.

Ia berharap seorang perawat harus mampu menjaga kesehatan generasi muda bangsa Indonesia. Sehingga pada masa mendatang mereka bisa memperkokoh persatuan dan kesatuan di negeri ini.

Sementara itu, Ketua DPP Bidang Organisasi dan Kaderisasi GNPHI Dedy Hafrisal mengungkapkan, perawat merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan bangsa Indonesia. Tapi pada kenyataannya sangat jauh dengan kesejahteraan yang diharapkan selama ini.

"Ini pertemuan istimewa karena bisa langsung menyampaikan aspirasi dan masalah yang kita hadapi saat ini. Sehingga bisa jadi tindak lanjut pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kami sudah sering berdialog dengan DPR RI dan Kemenpan RB untuk merevisi RUU ASN. Tapi semuanya sia-sia sebab Menpan RB tak kunjung memprosesnya," ungkapnya di Marina Convention Center Semarang, Sabtu (12/5).

Padahal, kata Dedy, bangsa Indonesia akan jadi kuat apabila tenaga kesehatannya diperhatikan secara menyeluruh. Ia mengecam tindakan Menpan RB yang tak kunjung merealisasikan pengangkatan PNS bagi perawat honorer.

"Kementerian harus punya hati. Di berbagai daerah, banyak yang upahnya ratusan ribu Rupiah sebulan. Ini tentu melanggar UU ASN. Ini tandanya negara lengah dan tak peduli nasib para perawat," tegasnya.

Sejauh ini, revisi UU ASN sudah masuk ke meja DPR RI. Untuk itulah, ia meminta Kemenpan RB aktif mencatat kebutuhan perawat di tiap daerah. Jumlah perawat honorer terbanyak saat ini berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Kami kan sudah menyerahkan datanya ke Kemenpan. Ada 81 ribu perawat honorer dari total 900 ribu perawat yang ada di Indonesia. Mereka masa kerjanya ada yang setahun sampai belasan tahun. Perhatikanlah nasib mereka," terangnya.