Jokowi diharapkan pilih cawapres bersih dari masalah hukum
Merdeka.com - Organisasi terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Nahdlathul Wathan (NW) mengharapkan tokoh menjadi pendamping Jokowi pada Pilpres mendatang bersih dari masalah hukum. Apabila tokoh dipilih masih ada kaitan dan menjadi atensi penegak hukum dikhawatirkan merusak reputasi Jokowi yang dikenal bersih.
"Kami sangat yakin pak Jokowi itu orang baik dan bersih dalam menjalankan pemerintahan selama ini. Oleh karenanya kami dari organisasi NW menginginkan agar Pak Jokowi mengambil calon wakilnya orang yang berpengalaman, berintegritas, bisa diterima semua kalangan, dan tidak berurusan dengan masalah hukum," kata Sekretaris Umum Pengurus Wilayah NW provinsi NTB TGH Fakhrurrazi Dahlan, di Mataram, Minggu (22/7).
Dia meyakini Jokowi mempunyai kriteria maupun acuan dalam menentukan pendampingnya nanti. Dia pun menyerahkan kepada Jokowi nama cawapres tersebut.
"Kita tunggu saja siapa yang akan di pilih beliau. Yang jelas NW tetap komitmen mendukung Jokowi dua periode. Itu sudah menjadi keputusan final dalam Mukernas NW 2017 lalu," tandasnya.
Sebelumnya, sejak Pilpres 2014 lalu organisasi terbesar di NTB ini mendukung Jokowi-JK, kendati di NTB sendiri pasangan Jokowi-JK kalah. Demikian juga pada pilpres 2019 mendatang Ketua Umum PBNW Hj. Siti Raihanun Zainuddin AM, telah menginstruksikan untuk tetap kembali mendukung Jokowi dua periode.
"Ketua Umum PBNW sudah memberikan instruksi langsung kepada 24 Propinsi Perwakilan NW yang tersebar di seluruh Indonesia untuk tetap bersama dan memperjuangkan Pak Jokowi," pungkasnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres
Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Sering Dikritik Tajam: Gambar Wajah Saya Aneh-Aneh di Sampul Media, Cucu Komplain
Jokowi tetap menganggap sebuah kritikan sebagai kebebasan berekspresi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Tok! Jokowi Resmi Teken Revisi UU ITE, Penyebar Hoaks Terancam Penjara 6 Tahun
Aturan ini diteken Jokowi pada 2 Januari 2024. Revisi UU ITE ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
Baca SelengkapnyaJokowi: Jangan Teriak-Teriak Curang, Kalau Ada Bukti Langsung Bawa ke Bawaslu dan MK
Jokowi berujar, jika betul ada kecurangan maka bisa melaporkan ke Bawaslu atau nantinya bisa menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca SelengkapnyaIsu Pemakzulan Jokowi Cuma Taktik Pengalihan Isu
Ia menduga, wacana pemakzulan mungkin adalah taktik pengalihan isu atau refleksi kekhawatiran pendukung calon lain akan kekalahan.
Baca SelengkapnyaJokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK
Presiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.
Baca SelengkapnyaJokowi ke Pengusaha: Pilpres 2024 Lebih Adem, Tidak Perlu Khawatir
Presiden Jokowi menilai Pilpres 2024 lebih adem dibanding tahun 2014 dan 2019.
Baca Selengkapnya