Merdeka.com - Silang pendapat dan kebijakan di lingkungan pemerintah terjadi dalam penanganan pandemi Covid-19. Terbaru saat Plt Menteri Perhubungan (Menhub) Luhut Binsar Pandjaitan yang mengeluarkan kebijakan ojek online tetap diperbolehkan mengangkut penumpang. Kebijakan ini bertolak belakang dengan aturan Menteri kesehatan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Perbedaan pendapat juga terjadi antara pemerintah pusat dan daerah.

Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menilai perbedaan kebijakan dan 'saling jegal' kebijakan ini menunjukkan buruknya komunikasi pemerintah dalam upaya mengatasi penderitaan rakyat akibat Covid-19.

"Pertama, menunjukkan buruknya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, karena terlihat dalam membuat kebijakan antar kedua belah pihak tidak terkoordinasi dengan baik," ujar Ubed saat dihubungi merdeka.com, Minggu (19/4).

Ubed menduga komunikasi yang buruk itu terjadi karena ego politik antara masing-masing elite politik.

"Biasanya ego politik pemerintah pusat itu lebih disebabkan karena ada kepentingan oligarki ekonomi dan oligarki politik yang menghantui mereka," ungkapnya.

Akibat komunikasi yang buruk, berdampak pada kebingungan masyarakat. Perbedaan kebijakan membuat masyarakat dirugikan.

"Misalnya urusan ketidakjelasan terminal bis, kereta KRL dihentikan atau tidak untuk beroperasi. Itu kan membuat bingung masyarakat berangkat kerja atau tidak. Kebingungan itu tentu berdampak pada rencana harian masyarakat, terutama kondisi ekonomi mereka," katanya.

Dia menyarankan kepada pemerintah pusat maupun daerah lebih baik memastikan jaminan kebutuhan dasar masyarakat dan hilangkan ego politik satu sama lain.

"Tentu yang harus dilakukan adalah hilangkan ego politik berbalut kepentingan oligarki diantara mereka. Dan mulailah berkoordinasi dengan baik sebelum membuat kebijakan. Malu dong sama kami rakyat yang berkoordinasi dengan baik membantu meringankan beban rakyat kecil," tuturnya.