Gerindra persoalkan menteri daftar caleg tak mengundurkan diri

Merdeka.com - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menyarankan bagi para menteri yang maju sebagai calon legislatif (caleg) 2019 untuk mengundurkan diri. Hal itu, kata dia, penting untuk menjaga produktivitas dan kinerja pemerintahan.

"Namun saya kira secara etika dan kepentingan produktivitas dan kinerja pemerintahan yang tersisa satu tahun saya kira ada baiknya para menteri itu mundur, serahkan kepada orang-orang yang lebih fokus menjalankan pemerintahan sebagai menteri," kata Riza di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/7).

Menurut Riza, lebih baik para menteri yang maju sebagai caleg fokus menjalankan kegiatan kampanye sambil mendengarkan aspirasi rakyat. Karena, lanjut dia, jika dijalankan secara bersamaan akan mengganggu baik aktivitas sebagai menteri ataupun aktivitas penyerapan aspirasi rakyat.

"Dan juga tentu juga tugas kementerian tidak terganggu. Bagaimana mungkin tugas kementerian pada hari libur saja sangat padat sementara di sisi lain harus ke dapil dalam rangka kampanye," ungkapnya.

"Hasil pemilunya tidak baik juga hasil kinerja di pemerintah tidak baik. Jadi kita harus memutuskan sekiranya sekalipun secara ketentuan tidak dilarang," ucapnya.

Diketahui, sederet menteri akan maju sebagai caleg. Di antaranya Menteri Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Menteri Hukum dam HAM Yasonna Laoly, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Putro Sandjojo, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengeluhkan niatan para menteri kabinet kerja untuk ikut bertarung sebagai calon legislatif di Pemilu 2019. JK meyakini, niatan itu akan mengganggu kinerja pemerintah.

Setidaknya, ada 7 menteri kabinet kerja yang akan bertarung di Pemilu serentak tahun depan. Namun, JK tak setuju, jika para menteri itu diganti atau reshuffle karena niatan untuk ikut nyaleg tersebut.

"Ya tentu waktunya, karena masa kampanye, pasti mengganggu waktu bekerja. Pasti itu," kata JK di kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (17/7).