Merdeka.com - Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR Ahmad Muzani mengindikasikan pembahasan Omnibus Law tidak akan rampung dalam 100 hari seperti yang diminta Presiden Jokowi. Menurutnya, target 100 hari bisa tak tercapai jika pasal yang diusulkan pemerintah mengandung interpretasi berbeda.

"Tapi kalau pasal-pasalnya bisa mengandung interpretasi yang berbeda-beda saya kira itu bisa memerlukan pekerjaan lebih lama," kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (31/1).

Namun, Sekjen Gerindra itu mengatakan target 100 hari dapat tercapai jika pasal tersebut sudah final. Karenanya, bisa terkejar target 100 hari atau tidak tergantung naskah yang dibuat pemerintah.

"Jadi saya kira itu akan bergantung pada naskah yang sekarang ini diberikan pemerintah pada kami. Prinsip saya kira pembahasan ini tak bertele-tele supaya beban legislatif tak terlalu berat," kata Muzani.

DPR sampai saat ini belum menerima naskah Omnibus Law dari pemerintah. Muzani menduga pekan depan baru diserahkan.

"Saya belum dengar. Mungkin minggu ini atau minggu depan saya belum tahu," ucapnya.

Jokowi Ingin Kebut Omnibus Law

Presiden Joko Widodo sudah tidak sabar menandatangani Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law. Beberapa perbaikan diharapkan bisa segera selesai secepatnya.

"Omnibus perpajakan sudah saya tandatangani, yang omnibus cipta lapangan pekerjaan masih perlu penyempurnaan, surpresnya (surat presiden) belum saya tandatangani," kata Jokowi di sela kunjungannya ke Kota Cimahi, Rabu (29/1).

Meski demikian, Jokowi belum mengungkap kapan waktu penyerahan draft tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk diproses menjadi undang-undang. "Secepatnya, begitu sampai di meja saya, saya tandatangani," kata dia.