Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku siap untuk menjadi penjamin penangguhan penahanan untuk tersangka dugaan kasus makar Eggi Sudjana. Hal itu ia katakan setelah Fadli mendengar Koordinator kuasa hukum Eggi, Abdullah Alkatiri mengatakan, pihaknya masih terus berusaha untuk mengajukan penangguhan penahanan untuk kilennya.

"Saya juga siap menjamin," kata Fadli usai bertemu dengan keluarga dan kuasa hukum Eggi Sudjana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5).

Di tempat yang sama, kuasa hukum Eggi, Alkatiri juga tengah mengupayakan penangguhan penahanan Eggi atas dugaan kasus makar. Kata dia, sudah ada juga sejumlah pihak yang mengajukan diri untuk menjamin kebebasan Eggi.

"Kami sudah berusaha mengajukan penangguhan penahanan dan banyak tokoh-tokoh yang mau menjamin. Tapi sampai sekarang belum diproses," ujar Alkatiri.

Istri Eggi Sudjana, Asmini Budiani juga merasa khawatir dengan kondisi suaminya yang tengah ditahan. Pasalnya, Eggi memiliki penyakit diabetes.

"Memang itu yang kami khawatirkan kondisi kesehatan, karena Pak Eggi diabetnya sudah cukup serius. Kalau makannya kebanyakan sedikit suka langsung melonjak, kalau terlambat minum obat melonjak. Pernah sampai 500 gulanya. Itu kan bahaya," ucap Asmini.

Sebelumnya, Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN), Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan, pihaknya akan mengajukan permohonan penangguhan terhadap Eggi Sudjana dan Lieus Sungkharisma. Hal ini ia sampaikan saat mendatangi Polda Metro Jaya.

"Setelah kunjungan ini, besok tim Prabowo akan mengirim surat permohonan penangguhan tahanan Bang Eggi, Pak Lieus, beberapa orang yang kita anggap diperlakukan tidak adil," katanya di Polda Metro Jaya, Senin (20/5).Dia mengungkapkan, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto telah mengirimkan beberapa tokoh untuk menjamin Eggi dan Lieus.

"Ada beberapa tokoh, ada Letjen Sjafrie, semua tokoh-tokoh itu kan kirim surat menyampaikan jaminan. Yang jelas, Pak Prabowo datang tadi atas nama kemanusiaan, bahwa ada ketidakadilan hukum ada yang terjadi di republik ini dan kita nggak mau ketidakadilan hukum ini terus berlangsung di Indonesia," ujarnya.