Merdeka.com - DPR RI menyetujui keanggotaan panitia khusus (pansus) untuk pembahasan RUU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Persetujuan keanggotaan pansus RUU Otsus Papua diambil dalam rapat paripurna di kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/2).

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pembentukan pansus tersebut diambil dari hasil rapat konsultasi di Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Kesembilan fraksi di DPR telah mengirimkan perwakilannya untuk menjadi anggota pansus RUU Otsus Papua.

"Sesuai dengan hasil rapat konsultasi perwakilan Bamus DPR RI antara pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi tanggal 19 Januari 2021 memutuskan telah dibentuk pansus RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua," katanya saat memimpin rapat paripurna, Rabu (10/2).

Dia lalu meminta persetujuan kepada anggota dewan yang hadir dalam paripurna. Mereka menyetujui anggota Pansus untuk pembahasan RUU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi bumi Cendrawasih itu.

"Untuk itu kami memohon persetujuan penetapan anggota pansus yang dimaksud," ujar Ketua Harian Partai Gerindra ini.

"Soal pansus ini sudah diputuskan di Bamus dan sudah dirapatkan pimpinan DPR dan perwakilan dari fraksi fraksi," tandasnya.

Adapun, keanggotaan pansus RUU Otsus Papua tersebut adalah pertama dari Fraksi PDIP yaitu Komarudin Watubun, Jimmy Demianus Ijie, Mohammad Idham Samawi, My Esti Wijayati, Darmadi Durianto, Masinton Pasaribu dan Putra Nababan.

Fraksi Golkar yaitu Lodewijk F Paulus, Hanan A Rozak, Agun Gunandjar dan Trifena M Tinal. Fraksi Gerindra yakni Habiburokhman, Romo HR Muhammad Syafi'i, Sodik Mudjahid dan Yan Permenas Mandenas.

Kemudian, Fraksi PKB ada Marthen Douw, Yanuar Prihatin dan Heru Widodo. Lalu Fraksi Demokrat yakni Anwar Hafid, Willem Wandik dan Vera Febyanthy.

Selanjutnya, Fraksi PKS ada Junaidi Auly, Rofik Hananto dan Teddy Setiadi. Kemudian, dari Fraksi PAN ada Nazaruddin Dek Gam dan Guspardi Gaus. Serta, Fraksi PPP ada Nurhayati. [fik]

Baca juga:
Daftar Dewas BPSJ Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang Disetujui DPR
DPR Setujui 3 Nama Calon Hakim Ad Hoc Mahkamah Agung
Komisi II DPR Sepakat Tak Lanjutkan Pembahasan RUU Pemilu
Paripurna DPR Sahkan 9 Anggota Ombudsman RI Periode 2021-2026