Gus Rozin Bicara Masa Depan NU: Poros Tengah, Masyarakat Sipil dan Kemandirian Jemaah

Setelah menyampaikan ihwal pencalonannya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin memilih menempuh jalan silaturahmi dan dialog dengan pengurus NU di berbagai daerah di antaranya Bengkulu, Yogyakarta, Lampung, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk menyampaikan visi, misi, dan agenda strategis yang ditawarkan untuk membawa Nahdlatul Ulama memasuki abad kedua sekaligus menyerap aspirasi dari PWNU dan PCNU di berbagai wilayah Indonesia.

Bagi Gus Rozin, pencalonan Ketua Umum PBNU tidak semata-mata merupakan kontestasi personal untuk memperebutkan kepemimpinan organisasi. Lebih dari itu, pencalonan harus menjadi ruang untuk mempertemukan gagasan, mendengar persoalan dari bawah, dan mencari jalan keluar atas berbagai tantangan yang dihadapi jam'iyyah.

Dalam setiap pertemuan dengan pengurus NU di daerah, Gus Rozin membawa setidaknya tiga gagasan utama: poros tengah untuk merawat ukhuwah dan mengakhiri polarisasi, NU sebagai rumah besar masyarakat sipil keagamaan, serta penguatan kemandirian dan kedaulatan jam'iyyah yang bertumpu pada kekuatan jemaah.

Poros Tengah untuk Mengakhiri Polarisasi

Salah satu gagasan yang terus disampaikan Gus Rozin dalam berbagai kunjungan daerah adalah perlunya membangun poros tengah sebagai jalan keluar dari dinamika dan ketegangan yang berkembang di internal NU.

Menurut Gus Rozin, NU tidak boleh membiarkan perbedaan pandangan berkembang menjadi polarisasi yang berkepanjangan. Perbedaan dalam organisasi merupakan sesuatu yang wajar, tetapi ketika perbedaan tersebut berubah menjadi konflik yang mengganggu persatuan jam'iyyah, diperlukan kebijaksanaan dan keberanian untuk mencari jalan tengah. Gagasan tersebut, menurut Gus Rozin, lahir dari pembacaan terhadap dinamika NU dalam beberapa waktu terakhir.

Berbagai pertemuan dan ikhtiar islah telah dilakukan untuk mempertemukan pihak-pihak yang berbeda pandangan. Forum-forum seperti pertemuan para kiai di Lirboyo serta berbagai ikhtiar konsolidasi organisasi hingga Munas dan Konbes NU telah menunjukkan adanya keinginan untuk menyelesaikan persoalan secara musyawarah. Namun, dinamika dan perbedaan terlihat belum sepenuhnya selesai. Karena itu, Gus Rozin menawarkan pendekatan yang tidak dibangun di atas logika menang-kalah.

"Poros tengah bukan poros untuk berhadapan dengan siapa pun. Poros tengah adalah jalan untuk mempertemukan berbagai pihak, meredakan ketegangan, dan mengembalikan NU kepada kepentingan yang lebih besar, yaitu ukhuwah Nahdliyah dan keberlanjutan khidmah jam'iyyah," kata Gus Rozin dalam keterangannya, senin (10/8/2026).

Bagi Gus Rozin, poros tengah harus menjadi ruang bersama, bukan kelompok baru yang menambah fragmentasi. Orientasinya adalah mempertemukan berbagai kekuatan yang ada di NU dengan menjadikan kepentingan organisasi, tradisi keulamaan, dan kemaslahatan jamaah sebagai titik temu.

Tidak Mengejar Posisi, tetapi Menawarkan Jalan Keluar

Gus Rozin menyadari bahwa pilihan untuk mengambil posisi sebagai poros tengah memiliki konsekuensi. Di tengah munculnya berbagai nama dan kelompok dalam kontestasi kepemimpinan PBNU, ia tidak ingin menjadikan pencalonannya sebagai bagian dari pertarungan antarkelompok.

Karena itu, langkah Gus Rozin dilakukan dengan mendatangi berbagai wilayah, bertemu PWNU dan PCNU, serta berdialog langsung dengan para kiai dan pengurus NU. Pesan yang dibawa sederhana: sebelum menentukan siapa yang akan memimpin, NU perlu terlebih dahulu menyepakati ke mana organisasi hendak dibawa. Dengan demikian, kontestasi kepemimpinan harus diletakkan sebagai instrumen untuk memastikan keberlanjutan organisasi, bukan sebagai tujuan akhir.

NU sebagai Rumah Besar Masyarakat Sipil Keagamaan

Gagasan kedua yang terus dikembangkan Gus Rozin adalah mengembalikan dan memperkuat posisi NU sebagai masyarakat sipil keagamaan. Menurutnya, NU memiliki sejarah panjang sebagai kekuatan masyarakat yang tumbuh dari bawah. NU lahir dari jamaah, berkembang melalui pesantren, masjid, madrasah, majelis taklim, lembaga pendidikan, badan otonom, komunitas, serta berbagai jaringan sosial-ekonomi warga. Karena itu, kedekatan NU dengan pemerintah tidak boleh membuat organisasi kehilangan akar sosial dan daya kritisnya.

"NU harus menjadi sahabat pemerintah. Sahabat bisa mendukung, tetapi sahabat juga harus berani mengingatkan ketika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat," ujar dia.

Dalam posisi tersebut, NU tidak ditempatkan sebagai kekuatan yang berhadap-hadapan dengan pemerintah, tetapi sebagai mitra strategis sekaligus sahabat kritis yang mampu memberikan kontribusi, menawarkan solusi, dan menyampaikan koreksi berdasarkan kepentingan masyarakat.

Bagi Gus Rozin, semakin banyak kader NU berada di ruang pemerintahan bukan berarti semakin kecil kebutuhan NU untuk menjalankan fungsi masyarakat sipil. Justru sebaliknya, NU harus semakin kuat menjalankan fungsi pemberdayaan, advokasi, pendidikan publik, penguatan ekonomi, dan pengawasan sosial.

NU Mandiri dan Berdaulat Dimulai dari Jemaah

Gagasan ketiga yang menjadi perhatian Gus Rozin adalah membangun NU yang mandiri dan berdaulat dengan bertumpu pada kekuatan jemaah. Menurutnya, karakter NU berbeda dengan organisasi yang terlebih dahulu membangun struktur kemudian mengumpulkan jemaah. NU justru memiliki jamaah terlebih dahulu, kemudian jam'iyyah dibangun untuk mengorganisasi kekuatan jemaah tersebut.

Karena itu, sumber kekuatan NU sesungguhnya berada di bawah: di ranting, anak ranting, pesantren, keluarga Nahdliyin, petani, nelayan, pelaku UMKM, pekerja, profesional, dan berbagai kelompok masyarakat yang selama ini menjadi basis sosial NU.

"Di NU jemaahnya dulu ada, lalu jam'iyyahnya terbangun. Karena itu, kalau kita ingin membangun NU yang mandiri, kita harus kembali kepada kekuatan Jemaah," kata dia.

Kemandirian tersebut tidak hanya menyangkut pembiayaan organisasi, tetapi juga mencakup pengelolaan aset, pengembangan ekonomi jemaah, penguatan pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemampuan organisasi mengambil keputusan secara independen.

Dalam kerangka tersebut, Gus Rozin menawarkan penguatan gerakan gotong royong jamaah, optimalisasi aset dan sumber daya NU, pengembangan ekonomi Nahdliyin, serta penguatan instrumen partisipasi seperti KOIN NU.

Dari Partisipasi Jemaah Menjadi Kekuatan Jam'iyyah

Gus Rozin melihat kemandirian NU tidak dapat dibangun secara top-down. Ia harus tumbuh melalui partisipasi warga. Karena itu, ia menawarkan prinsip bahwa ijtima' membangun partisipasi, ta'aruf membangun kepercayaan, ittihad membangun kesatuan gerak, dan ta'aluf membangun kohesi yang melahirkan kekuatan organisasi dan keberlanjutan khidmah.

Dengan cara tersebut, NU tidak sekadar memiliki struktur organisasi yang kuat, tetapi juga memiliki jamaah yang merasa memiliki, terlibat, dan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan jam'iyyah. Kemandirian akhirnya bukan sekadar kemampuan memiliki sumber pembiayaan sendiri, tetapi kemampuan organisasi mengelola seluruh potensi jamaah secara amanah, profesional, transparan, dan berkelanjutan.

Dari Daerah untuk Muktamar

Rangkaian silaturahmi Gus Rozin ke berbagai daerah juga menjadi bagian dari proses menyusun agenda NU yang berbasis pengalaman dan kebutuhan nyata di lapangan. Dalam pertemuan dengan PWNU dan PCNU, berbagai persoalan muncul dengan karakter yang berbeda-beda: penguatan ranting dan MWCNU, pesantren, kaderisasi, ekonomi jamaah, tata kelola organisasi, digitalisasi, hubungan dengan pemerintah, hingga kebutuhan agar program PBNU benar-benar dirasakan oleh warga di tingkat akar rumput.

Karena itu, Gus Rozin tidak ingin visi kepemimpinan hanya lahir dari ruang elite organisasi. Visi, misi, dan program strategis PBNU, menurutnya, harus dibangun melalui dialog antara pengalaman para ulama, kebutuhan struktur organisasi, dan aspirasi jemaah di akar rumput. Seluruh masukan tersebut pada akhirnya akan menjadi bagian dari konsolidasi gagasan menjelang Muktamar NU ke-35.

Tiga Arah Besar NU Abad Kedua

Dari berbagai dialog tersebut, Gus Rozin menawarkan tiga arah besar transformasi NU: berdaulat, bermartabat, dan bermanfaat. Berdaulat, berarti NU memiliki kemampuan mengelola organisasi, aset, dan sumber dayanya secara amanah dan profesional, memperkuat ekonomi jemaah, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengambil keputusan secara independen.

Bermartabat, berarti NU menjaga marwah ulama, pesantren, tradisi Aswaja, integritas kepemimpinan, persatuan organisasi, serta hubungan yang sehat dengan negara dan seluruh komponen bangsa.

Sementara bermanfaat, berarti keberadaan NU harus benar-benar dirasakan oleh jemaah dan masyarakat melalui pendidikan, pesantren, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, layanan sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi, pertanian, perikanan, lingkungan hidup, hingga advokasi masyarakat.

Pada akhirnya, perjalanan Gus Rozin ke berbagai daerah bukan sekadar agenda memperkenalkan pencalonan. Silaturahmi tersebut menjadi bagian dari ikhtiar membangun percakapan bersama tentang masa depan NU.

Dari daerah ke daerah, Gus Rozin membawa satu pesan utama: Muktamar bukan sekadar memilih siapa yang memimpin NU, tetapi menentukan bagaimana NU memasuki abad kedua—apakah semakin mampu menjaga persatuan, semakin mandiri dan berdaulat, serta semakin nyata menghadirkan kemaslahatan bagi jemaah, bangsa, dan kemanusiaan.