Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Di Jepang, Jazuli Juwaini Cerita Alasan PKS Pilih Jadi Oposisi

Di Jepang, Jazuli Juwaini Cerita Alasan PKS Pilih Jadi Oposisi Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menerima penghargaan dari Center for Southeast Asian Studies (CSEAS) Universitas Kyoto Jepang. Dalam kesempatan ini, dia bercerita soal perjalanan politik PKS baik di eksekutif dan legislatif sampai menjadi oposisi seperti sekarang.

Dia didaulat sebagai pembicara tunggal seminar akademik dengan topik 'The Past, Present and Future of The Prosperous Justice Party (PKS) in The Indonesia's Parliament (DPR)'.

"Saya surprise dengan dengan perspektif dan pemahaman profesor dan para peneliti yang kritis dan tajam tentang politik Indonesia dan PKS. Saya senang dan menikmati semua perspektif, apresisiasi, kritik dan masukan. Ini memperkaya PKS dan kami terbuka dengan semua itu," kata Jazuli dalam siaran persnya, Jumat (7/2).

Dia menjelaskan panjang lebar konteks politik Indonesia dikaitkan karakter kemajemukan bangsa hingga mempengaruhi perjalanan politik PKS. Dia memaparkan soal identitas, visi misi dan garis perjuangan Fraksi PKS di pemerintahan maupun di parlemen, baik tingkat pusat maupun daerah.

"PKS terus berkiprah sejak pertama ikut Pemilu tahun 1999 pasca-reformasi dan selalu menempatkan wakilnya di DPR dan DPRD. Dalam rentang itu, posisi dan sikap PKS dinamis. PKS pernah di pemerintahan dan kini memilih di luar pemerintahan dengan kesadaran penuh menjaga sistem demokrasi agar tetap sehat dalam kerangka checks and balances. Untuk itu, Fraksi PKS membangun sikap politik yang kritis dan konstruktif terhadap kekuasaan," tegas Jazuli.

Peserta seminar bertanya dan mendalami perkembangan politik PKS. Mulai dari sikap-sikap terhadap sejumlah isu, kebijakan sebagai oposisi hingga identitas dengan partai politik politik lain. Kemudian, pertanyaan soal sistem pilkada, pileg, dan pilpres di Indonesia. Juga seputar legislasi RKUHP, UU KPK, reforma agraria, perlindungan hak asasi dan isu pemulangan WNI yang pernah bergabung dengan ISIS.

"PKS sebagai partai politik terus membuka diri dan berkolaborasi dengan elemen politik lain baik di tingkat nasional maupun internasional. Karena kunci membangun bangsa yang besar dan majemuk seperti Indonesia adalah komunikasi politik, karena kami sadar Indonesia tidak bisa dibangun sendirian. Demikian halnya dalam kita membangun peradaban dunia yang damai dan berkeadilan," tegas Jazuli.

Oleh karena itu, lanjut Jazuli, PKS membangun komunikasi dengan komunitas internasional. Fraksi PKS menggagas kunjungan resmi ke fraksi-fraksi partai negara berpengaruh di berbagai kawasan. Pihaknya juga menginisiasi program Ambassador Talks menghadirkan duta besar negara sahabat.

"Termasuk memenuhi undangan kampus, lembaga riset dan lembaga think tank seperti ke CSEAS Universitas Kyoto ini bagian dari upaya Fraksi PKS membangun jejaring dan komunikasi dengan komunitas akademis Internasional. Sehingga bukan saja kami bisa mengenalkan dan memahamkan risalah perjuangan Fraksi PKS dan politik Indonesia, akan tetapi juga agar kami mendapatkan feed back dan masukan untuk kemajuan PKS khususnya dan negara Indonesia pada umumnya," pungkas Jazuli.

(mdk/ray)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Polisi Belum Kembalikan Berkas Perkara Firli, Begini Respons Kejati

Polisi Belum Kembalikan Berkas Perkara Firli, Begini Respons Kejati

Kejati DKI Jakarta memastikan tidak ada konsekuensi apapun, jika polisi belum selesai melengkapi petunjuk JPU meski melewati tenggat waktu.

Baca Selengkapnya
PKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU

PKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU

Posisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.

Baca Selengkapnya
Jenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu

Jenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu

446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai

Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai

Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.

Baca Selengkapnya
Jokowi: ASN, TNI dan Polri Harus Netral dan Tidak Memihak di Pemilu 2024

Jokowi: ASN, TNI dan Polri Harus Netral dan Tidak Memihak di Pemilu 2024

Jokowi mengajak para pihak menjaga pesta demokrasi lima tahunan agar jujur dan adil.

Baca Selengkapnya
JK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes

JK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes

Demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.

Baca Selengkapnya
PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Berikut Penjelasannya

PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Berikut Penjelasannya

PPAK Adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Baca Selengkapnya
PKS Usul Ada Pemilihan Langsung DPRD Tingkat II dan Wali Kota di RUU Daerah Khusus Jakarta

PKS Usul Ada Pemilihan Langsung DPRD Tingkat II dan Wali Kota di RUU Daerah Khusus Jakarta

PKS menilai aturan kekhususan Jakarta harus diatur tidak berbeda dengan kekhususan daerah lain seperti Papua maupun Aceh.

Baca Selengkapnya