Merdeka.com - Politikus PDI Perjuangan Aria Bima meminta partai-partai koalisi pendukung Joko Widodo tidak memaksakan agar kadernya dipilih menjadi calon wakil presiden (Cawapres). Jika partai-partai tetap ngotot memaksakan kader mereka dipilih, maka berpotensi menimbulkan perpecahan di tubuh koalisi.

"Jadi lebih bagus semua cooling down, karena kalau semua mengancam jadi terus tidak mungkin terakomodasi semua dan pecah," kata Aria saat dihubungi, Senin (6/8).

PKB menjadi salah satu partai di barisan pendukung Jokowi yang berharap kadernya dipinang menjadi cawapres. Nama yang diajukan yakni sang Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin. Pencalonan Cak Imin disebut mendapat dukungan dari kiai dan kader NU.

Aria menuturkan, Cak Imin telah sepakat agar urusan cawapres diserahkan kepada Jokowi bersama partai pendukungnya. Barisan partai pendukung Jokowi juga sudah sepakat tidak memaksakan nama cawapres.

"Itu sudah disepakati dan pertemuan termasuk Cak Imin, Cak Imin juga sangat memahami keinginan para kiai ingin kader PKB jadi cawapres," ujarnya.

"Tapi mekanisme tentunya akan diperjuangkan oleh Cak Imin dalam mekanisme keputusan presiden yang dikonsultasikan dengan para partai pengusung," sambung Aria.

Lagipula, representasi kader NU cukup banyak mendapatkan posisi di pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Aria menyebut setidaknya ada 7 pos menteri dan kepala lembaga yang diisi oleh kader NU.

"Dan para kiai yang lain juga tahu kok bahwa dalam pemerintah Jokowi ini ada 7 menteri NU kader dari Mendikbud, Menteri Agama Menaker, Menpora, Mendes, Mensos terus BNP2TKI Nusron," tegas dia.

Untuk itu, Aria mengklaim masalah paksa memaksa cawapres Jokowi telah selesai di tingkat koalisi.

"Jadi kalau memaksakan berarti sudah mundur. Dari kemarin pertemuan 3 kali itu sudah sepakat semua punya calon cawapres tapi tidak memaksakan karena keputusan presiden akan melihat sampai detik-detik terakhir, mana yang akan diputuskan," ucapnya.