Merdeka.com - Koordinator Tim Hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto menilai majelis konstitusi tidak melakukan judicial activism dalam membuktikan dalil peromohan dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM yang diajukannya. Sebab, bila hal itu dilakukan, BW percaya apa yang disengketakan dapat terbukti.

"Ada problem paradigmatik lain sebenarnya. Misalnya, kami mendalilkan di dalam salah satu TSM ada money politics, tapi mahkamah tidak melakukan judicial activism secara paripurna, yang sebenarnya itu bisa dilakukan," pandang pria karib disapa BW ini di sela skorsing sidang, Gedung MK, Jakarta, Kamis (27/6).

BW mengakui, jika dalil permohonann diajukan tidak merumuskan dugaan kecurangan TSM dengan detil. Seperti dugaan money politics, menurut BW, sebenarnya hal itu bisa diungkap mahkamah jika para hakim mau melakukan judicial activism.

"Maka indikasi vote buying yang kami kemukakan itu tidak dianalisis secara jauh. Kalau judicial activism dipakai secara paripurna oleh mahkamah, maka tidak perlu harus ada definisi disebut money politics untuk menjustifikasi vote buying," singgung BW lagi.

Kendati demikian, dilakukan atau tidaknya judicial activism memang menjadi kewenangan majelis untuk menentukan. Walau begitu, BW menilai hal itu menjadi suatu perbedaan cukup berarti dalam paparan hasil putusan hari ini.

Menelaah pengertian judicial activism (aktivisme yudisial), hal ini diartikan sebagai pendekatan hakim dan pengadilan untuk mengontrol atau memengaruhi institusi politik dan administraif, baik di legislatif maupun eksekutif, dalam membuat keputusan dan kebijakan.

Para hakim dapat memposisikan dirinya sebagai bagian berhak dan berwenang untuk memberikan pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan politik, sosial, dan ekonomi berdasar pandangan personal mereka.

Reporter: Muhammad Radityo

Sumber: Liputan6.com