Besok, BPN Prabowo Laporkan Dugaan Kecurangan Pemilu ke Bawaslu

Merdeka.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan melaporkan dugaan kecurangan pemilu serentak 2019 ke kantor Bawaslu pada besok Jumat (10/5). Kecurangan yang dilaporkan akan diwakili Direktorat Advokasi dan Hukum BPN.

"Kami menilai kecurangan-kecurangan ini bukan hanya terjadi pada saat pencoblosan itu saja, kecurangan itu sudah terjadi pra pencoblosan dan sampai pasca pencoblosan. Adapun hal-hal yang akan kita laporkan ke Bawaslu besok itu ada 5 poin," kata Jubir BPN Vasco Ruseimy di medcen Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Kamis (9/5).

Politikus Partai Berkarya itu menjelaskan, kecurangan pertama yang dilaporkan mengenai terstruktur, sistematis dan masifnya (TSM) soal penggiringan opini oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu untuk kepentingan Paslon 01.

"Yang kedua laporan TSM tentang Keterlibatan aparatur sipil negara untuk kemenangan paslon 01," ucapnya.

Kemudian yang ketiga, laporan TSM kecurangan pemilu terkait C1 untuk kemenangan paslon 01. Keempat, laporan TSM tentang penyelenggaraan pemilu luar negeri untuk kemenangan Paslon 01.

"Lalu yang kelima laporan TSM tentang pengkondisian penggunaan logistik untuk sebagai media kecurangan dalam memenangkan paslon 01," kata Vasco.

Dirinya mengajak seluruh pendukung Prabowo-Sandi ikut mengiringi BPN melaporkan lima kecurangan tersebut. Direktorat Advokasi dan Hukum BPN akan datang ke Bawaslu pukul 14.00 WIB.

"Besok laporannya jam 14.00 WIB, jadi sebelum itu kita udah kumpul di Bawaslu," tandasnya.

Di kesempatan sama, Jubir BPN Ferry Juliantono juga memberikan sejumlah catatan penting berkaitan dengan evaluasi Pemilu serentak 2019. Dia mengatakan, potret wajah Pemilu Indonesia saat ini harus disampaikan kepada publik.

"Evaluasi tersebut yang pertama adalah kami berpendapat terjadi dugaan pelanggaran penggunaan institusi negara untuk kepentingan Pilpres ini," kata Ferry.

Yang kedua, BPN menduga telah terjadi pelanggaran penggunaan sumber daya dan keuangan negara bagi kepentingan Pemilu sekarang. Ketiga, BPN menduga terjadi pelanggaran terhadap netralitas aparatur sipil negara untuk kepentingan Pemilu saat ini.

"Keempat, kami mendorong untuk terjadinya penyelidikan lebih jauh lebih lanjut terhadap meninggal dan wafatnya penyelenggara pemilu yang sampai dengan hari ini sudah lebih dari 570 jiwa penyelenggara pemilu yang ada di seluruh Indonesia dan yang juga lebih dari 3000an yang sekarang masih dirawat di rumah sakit di seluruh Indonesia," tuturnya.

Politikus Partai Gerindra itu berharap Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membuka mata tentang indikasi kecurangan Pemilu 2019.

"Baik buruknya wajah demokrasi di Indonesia khususnya Pemilu ini juga banyak ditentukan nasibnya wajahnya di tangan para pejabat di Bawaslu dan di DKPP," tandas Ferry Juliantono.