Merdeka.com - DPP Partai Golkar akan menunggu kesembuhan Setya Novanto sebelum meminta keputusan atas rekomendasi rapat pleno menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum. Wasekjen Partai Golkar Adies Kadir menilai, tidak etis jika dalam kondisi sakit Setya Novanto diminta mengambil keputusan atas rekomendasi itu.

Sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP, kesehatan Novanto dikabarkan menurun. Beberapa penyakit menyerang. Mulai dari vertigo, gangguan ginjal hingga sakit jantung yang mengharuskannya menjalani operasi kateterisasi di RS Premiere, Jatinegara, Jakarta Timur.

"Jangan sampai ketua umum yang lagi sakit terus kemudian seakan-akan sudah jatuh tertimpa tangga. Bagaimana terjadi dalam diri kita, sabarlah sedikit," kata Adies di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9).

Rekomendasi agar Setnov mundur dan menunjuk Plt merupakan hasil kajian terhadap elektabilitas partai yang merosot karena kasus e-KTP. Kajian itu dilakukan di bawah tugas Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Yorrys Raweyai.

Meski demikian, Adies menuturkan, seluruh pengurus DPP yang hadir dalam rapat meminta hasil kajian tersebut disosialisasikan ke daerah untuk dikaji lagi. Oleh karena itu, rekomendasi untuk mengganti Novanto belum final.

"Tetapi rapat kemarin semua meminta untuk disosialisasikan dulu kajiannya tersebut apa betul akibat ketum apa bukan karena kurang jalannya roda-roda partai di daerah itu kan harus di kaji," tegasnya.

Sejak Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus e-KTP, elektabilitas Golkar mulai merosot. Kondisi ini didapat melalui kajian elektabilitas yang dilakukan DPP Partai Golkar.

Partai Golkar bereaksi dengan menggelar rapat pleno pada Senin (25/9) kemarin. Hasilnya, keputusan rapat pleno meminta kesediaan Setya Novanto untuk mengundurkan diri dan menunjuk pelaksana tugas (Plt) ketua umum.

Koordinator Bidang Kepartaian Partai Golkar Kahar Muzakir, mengatakan hasil rapat pleno telah disampaikan kepada Novanto melalui Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham.

"Saya ingat betul itu intinya kira-kira ada penurunan elektabilitas faktor penyebabnya karena tersandera kasus e-KTP. Oleh karena itu, mereka berharap Pak Novanto mengundurkan diri," kata Kahar.

Rapat pleno harian kemarin berlangsung cukup alot. Kahar mengungkapkan terjadi perbedaan pandangan antar-anggota untuk menyikapi cara penyelesaian atas hasil tim kajian yang memaparkan survei lembaga eksternal yang telah ditunjuk.

DPP Partai Golkar menggelar rapat Pleno pada Selasa (26/9) siang. Hasilnya, DPP Golkar mengeluarkan sejumlah rekomendasi yang salah satunya meminta Ketua Umum Golkar Setya Novanto mundur dan segera menunjuk pelaksana tugas (Plt).

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku belum mengetahui soal rapat tersebut. Namun mengenai isi rekomendasi, dia mendukung.

"Sepantasnya begitu (Setya Novanto mundur)," katanya di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (26/9).

Mantan Ketua Umum Golkar itu melanjutkan, citra baik Golkar di mata masyarakat harus dijaga. Sebab, keberadaan Golkar ke depan ditentukan image masyarakat atau penilaian publik.

"Kalau publik sudah menyatakan pimpinannya jelek, apalagi pimpinannya begitu kan. Jadi memang keputusan itu seharusnya demikian," ucap mantan Ketua Umum Partai Golkar ini.