Bawaslu: Tak ada pelanggaran Pemilu dalam kasus hoaks Ratna Sarumpaet
Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan tak ada pelanggaran Pemilu dalam kasus penyebaran kabar bohong atau hoaks Ratna Sarumpaet. Kabar bohong penganiayaan yang dialami Ratna Sarumpaet beberapa waktu lalu dilaporkan ke Bawaslu. Setelah mendengar keterangan ahli dan memeriksa barang bukti, Bawaslu memutuskan bahwa dalam kasus itu tak ada kaitannya dengan Pemilu atau Pilpres 2019.
Komisioner Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, ada tiga pelapor yang menyampaikan laporan soal kasus Ratna ke Bawaslu. Ada tiga nomor registrasi yang tercatat atas laporan ini yaitu 02, 03 dan 04.
"Karena laporannya sama, proses klarifikasinya kan dilakukan bersamaan. Keterangan dari ahli KPU juga kami menindaklanjuti tiga laporan itu. Itu sudah selesai kami periksa pelapornya. Kemudian KPU sudah selesai pemeriksaannya," jelasnya dihubungi wartawan pada Kamis (25/10).
Dalam proses klarifikasi tersebut, Bawaslu juga melibatkan kepolisian dan kejaksaan yang menjadi bagian sentra Gakkumdu.
"Statusnya hari ini sudah dikeluarkan. Jadi sebagaimana keterangan KPU juga bahwa itu kan tidak ada (unsur kampanye), itu bukan kampanye. Jadi memang setelah kami pelajari barang bukti yang disertakan, kemudian mempelajari isi laporan dari pelapor dan juga mendengarkan keterangan dari KPU, memang terbukti tidak ada pelanggaran Pemilu. Jadi peristiwa itu tidak ada kaitannya dengan pelanggaran Pemilu," paparnya.
"Artinya peristiwa perbuatan Ratna Sarumpaet itu kemudian juga konferensi pers yang dilakukan oleh tim kampanye 02 (Prabowo-Sandi) itu setelah kami pelajari juga mengaitkan dengan klarifikasi itu tidak ada, tidak ditemukan pelanggaran Pemilu," lanjut Ratna.
Pada Rabu (24/10) kemarin, tim Bawaslu mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi Ratna atas persoalan ini. Namun Ratna batal diklarifikasi karena yang bersangkutan sakit. Ratna Dewi mengatakan walaupun terlapor batal diperiksa, pihaknya tetap bisa mengambil kesimpulan karena sejak awal pihaknya telah mempelajari laporannya.
"Sejak awal itu tidak ditemukan ini melanggar norma mana yang ada dalam UU Pemilu 2017. Kalau kita lihat Pasal 280 (UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu) itu kan jelas perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan mulai dari ayat 1, 2, dan 3," jelasnya.
"Setelah kami cocokan dengan larangan-larangan kampanye itu, peristiwa yang dilaporkan itu tidak ada yang bisa dikaitkan terhadap Pasal 280 itu pelanggaran kampanye," lanjutnya.
Ratna Dewi mengatakan setelah batal mengklarifikasi Ratna Sarumpaet, pihaknya tak mencoba untuk mengklarifikasi ulang karena batas waktu proses penanganan laporan telah cukup 14 hari. Setelah mengeluarkan keputusan, kasus ini pun dianggap selesai.
"Setahu saya tidak ada (pemeriksaan Ratna Sarumpaet hari ini). Karena kan kemarin batas waktu. Hari ini kan genap 14 hari," pungkasnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bawaslu Nyatakan Prabowo Langgar Undang-Undang Saat Kampanye di Bengkulu
Bawaslu menyebut, pelanggaran itu diketahui setelah pihaknya melakukan klarifikasi dan kajian.
Baca SelengkapnyaBawaslu Kena Somasi, Dianggap Tebang Pilih Tangani Aduan Dugaan Pelanggaran Pemilu
Bawaslu dinilai diskriminatif dalam menangani laporan pelanggaran pemilu
Baca SelengkapnyaBawaslu Temukan Banyak Masalah dan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Ini Rinciannya
Dengan rincian 13 masalah pemungutan suara dan 6 permasalahan saat penghitungan suara
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bawaslu Tindak 63 Kasus Pelanggaran Pidana Pemilu
Hal ini dikarenakan penanganan kasus ini mencerminkan upaya untuk mempertahankan integritas Pemilu
Baca SelengkapnyaBawaslu Diminta Tindak Provokator di Masa Tenang Pemilu
Dia menyayangkan pelaku pembuat dan penyebaran berita profokatif yang membuat kegaduhan di masa tenang.
Baca SelengkapnyaBawaslu Telusuri Sekda Takalar Kampanyekan Gibran
Hasbi yang diduga mengampanyekan Cawapres nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaPolisi Ancam Jemput Paksa Siskaeee Jika Kembali Mangkir Pemeriksaan
Siskaeee sedianya dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai tersangka pada Senin 15 Januari 2024 kemarin. Namun Siskaeee mangkir.
Baca SelengkapnyaIni Hasil Temuan Bawaslu Terkait Dugaan Pelanggaran Pemilu Gibran Kumpulkan Kades dan Raja Se-Maluku
Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Provinsi Maluku, Subair sesuai hasil putusan rapat pleno digelar di Kantor Bawaslu Maluku pada Selasa (6/2).
Baca SelengkapnyaBawaslu Nilai Jokowi Boleh Bagikan Bansos, Kecuali Ajak Memilih Paslon
Bawaslu sedang berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi terkait mekanisme penyaluran bantuan sosial saat kontestasi pemilu.
Baca Selengkapnya