AHY: Zaman SBY Gaji PNS Naik Sampai 20%, Sekarang Tidak Ada Kenaikan

Selasa, 19 Maret 2019 19:13 Reporter : Irwanto
AHY: Zaman SBY Gaji PNS Naik Sampai 20%, Sekarang Tidak Ada Kenaikan AHY di Pasar Cipulir. ©2019 Liputan6.com

Merdeka.com - Komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma) DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau lebih akrab dikenal AHY bertemu dengan ribuan kader dan calon legislatif (caleg) dari partainya. AHY menyampaikan 14 program prioritas Partai Demokrat sebagai bekal caleg meraih simpati pemilih.

AHY menyambangi dua tempat, pertama di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan sore harinya di Palembang, Selasa (19/3). Kedua acara itu cenderung memberikan pembekalan kepada para kader.

Saat menyampaikan pengarahan di Palembang, AHY tidak menyinggung pemilihan presiden terlebih Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandi. AHY hanya membanggakan kepemimpinan SBY dua periode dan mengkritisi pemerintahan saat ini.

AHY menilai, selama dua periode memimpin, SBY memberikan bukti nyata dalam memajukan Indonesia. Mulai dari bidang ekonomi, kesejahteraan pegawai, hukum, politik, dan menjaga kebebasan berpendapat setiap warga negara.

"Zaman SBY Indonesia maju, Indonesia meningkat signifikan, tapi sekarang saudara-saudara sendiri merasakan (kemunduran). Kita ingin mengembalikan masa-masa saat SBY itu," ungkap AHY.

Di masa pemerintahan SBY, kata dia, gaji PNS setiap tahun mengalami kenaikan 5 sampai 20 persen. Kenaikan gaji pegawai negeri itu berdampak pada peningkatan daya beli dan konsumsi rumah tangga. Selain gaji, PNS juga menerima tunjangan hingga Rp 5 juta.

"Tapi beda dengan saat ini, tidak ada kenaikan gaji PNS," kata dia.

Dalam peningkatan UMKM, sambung AHY, SBY mampu menambah kuantitas dan kualitas pengusaha mencapai 10 kita unit dalam 10 tahun. Namun pada masa pemerintahan Joko Widodo, UMKM hanya tumbuh 1,1 juta unit dalam empat tahun.

"Artinya masa pemerintahan SBY memberikan jaminan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Di bidang hukum dan politik, SBY membuktikan dirinya sebagai pemilik demokratis. Kebebasan pendapat warga negara tetap dilindungi dan tidak ada kriminalisasi dalam bentuk apapun.

"Tapi lihat sekarang, ada-ada saja kriminalisasi, orang berpendapat dihalangi," terangnya.

Oleh karena itu, AHY meminta kader Demokrat kembali merapatkan barisan untuk menghadapi pemilu 17 April mendatang. Dirinya yakin dalam waktu tak sampai satu bulan lagi, masyarakat kembali memercayakan caleg Partai Demokrat duduk di parlemen.

"Kita sempat punya masa lalu yang membanggakan, tapi kita tidak terlalu lama terlena. Karena kita punya masa depan yang menjanjikan, semua kader Demokrat harus rapatkan barisan," pungkasnya.

Diketahui, sejak 2014, pemerintah Jokowi-JK memutuskan untuk tidak menaikan gaji PNS. Namun, pada 2019 ini, Jokowi-JK berencana menaikan gaji PNS sebesar 5 persen. [rnd]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini