Adu Solusi 3 Capres: Bagaimana Agar Buruh Sejahtera?

Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, terlihat sibuk Kamis pagi. Klakson kendaraan bersahutan di jalan protokol Ibu Kota itu. Kendaraan berbagi jalan dengan para buruh yang membanjiri jalanan. Antrean para buruh mengular menuju arah Slipi, Jakarta Barat. Ribuan buruh mengibarkan panji-panji serikat pekerja masing-masing. Tidak lupa spanduk berisi tuntutan. Mereka mengatasnamakan Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) bergerak menuju Gedung DPR. Selain DPR, buruh menggelar demo di Gedung Mahkamah Konstitusi dan Istana Negara. Salah satu tuntutan buruh adalah menaikkan upah di tahun 2024 sebesar 15 persen.

Isu mengenai kesejahteraan buruh sepatutnya menjadi perhatian para calon presiden (Capres) mendatang. Bukan tanpa sebab. Faktor ini berkaitan erat dengan kebutuhan primer kaum pekerja. Terlebih realitas yang tidak dapat dihindarkan adalah biaya hidup kian naik. Capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menekankan pada prinsip keadilan dalam menjawab kegelisahan para buruh. Dia menilai, apabila suatu kebijakan adil maka pekerja akan berkarya dengan baik sehingga ekonomi bangkit.

Anies juga telah memikirkan berapa gaji ideal yang seharusnya diterima buruh di Indonesia. Merujuk pada pertumbuhan ekonomi, buruh seharusnya menerima Rp5-7 juta per bulan. "Jadi gaji ideal buruh itu memenuhi kriteria kelayakan untuk hidup, berproduksi dan berregenerasi, serta memperoleh value yang sama secara distributif. Kita tidak bisa bilang upah ideal dengan angka, misalnya Rp5,1 juta di Jakarta karena KHL-nya ternyata sudah mencapai Rp7 juta lebih, karena itu terus tumbuh," ucap Willy.

Tim 8 Anies mengklaim keberpihakan Anies terhadap buruh telah tampak sejak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Salah satu programnya adalah sistem jaminan sosial semesta sepanjang hayat. "Sistem ini bukan hanya bicara jaminan saat bekerja berupa asuransi seperti saat ini, dia juga berkaitan dengan jaminan sebelum bekerja, bahkan setelah pensiun," sambungnya. Selain upah, buruh menuntut pencabutan Omnibuslaw Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja beserta PP turunannya. Willy menjelaskan, persoalan konstitusi yang terdapat proses yang perlu dipenuhi.

Willy berujar, UU Ciptaker kemungkinan akan direvisi bila Anies Baswedan terpilih jadi presiden. Sebagai sebuah kritik terhadap UU Cipta Kerja, beber Willy, hal itu perlu didengar dan dikaji konseptualisasinya. UU Perubahan sangat mungkin diajukan, bisa juga melalui interpretasi presiden dengan mengeluarkan Perpres atau Peraturan Pemerintah mana yang lebih strategis dan lebih cepat dan tepat untuk diimplementasi kita pertimbangkan baik-baik. "Prinsipnya, kita welcome dengan investasi yang menciptakan lapangan kerja, namun investasi ini juga harus menghargai kemanusiaan karena manusialah penggerak ekonomi," imbuh Willy.

Terkait gagasan dari Capres lainnya, merdeka.com telah berupaya menanyakan kepada Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Namun, keduanya menolak menjawab isu menyangkut tuntutan buruh tersebut saat wawancara langsung. Pesan singkat dan telepon kepada tim capres keduanya tidak berbalas. Juru Bicara Prabowo, Rahayu Saraswati mengatakan tim Prabowo belum siap dengan program-program menyangkut buruh dan ketenagakerjaan. Koalisi Prabowo masih fokus pada konsolidasi dan mencari Cawapres.

Terpisah, Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan harapan buruh kepada para suksesor presiden selanjutnya. Buruh ingin para Capres memberikan upah layak, menghapus sistem outsourcing serta jaminan sosial. Buruh juga ingin Presiden terpilih mengatur jam kerja buruh hingga memperpanjang cuti melahirkan bagi buruh perempuan. "Upah layak, hapus outsourcing, karyawan kontrak ada batas periode, jam kerja tidak panjang, ada istirahat panjang 6 bulan, upah buruh perempuan dibayar saat cuti haid dan cuti melahirkan, cuti melahirkan 18 minggu, PHK dipersulit, pesangon diperbesar, jaminan sosial meningkat," ungkap dia.

Lebih lanjut, buruh ingin Capres bisa mewakili kepentingan kelas pekerja. Partai Buruh memaparkan, apa saja yang harus dilakukan para Capres bila terpilih menjadi presiden menyangkut nasib buruh. Bapilu Partai Buruh Ilhamsyah mengatakan, pihaknya ingin presiden yang memperkuat peran negara dalam aspek perlindungan untuk jaminan sosial dan peningkatan kesejahteraan pekerja. "Negara berkewajiban dalam pemenuhan kebutugan mendasar warga negaranya jaminan rakyat mendapatkan makan, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan dan perumahan," ungkap Ilham.

Hal lain yang krusial berikutnya adalah kontrak-kontrak di bidang pertambangan. Buruh ingin memiliki Presiden yang berani menegosiasi ulang kontrak pertambangan. "Negara harus menjadi pemegang saham mayoritas dan setiap usaha pengelolaan sumber daya alam dengan memperhatikan keberlangsungan lingkungan," papar Ilham. Ilham menambahkan, tuntutan selanjutnya menyoal kepastikan kerja dan mencabut sistem kerja kontrak yang menyulitkan para buruh.

Kemudian, buruh ingin Capres memenuhi permintaan kenaikan upah 15 persen tiap tahun. Bila upah naik, lanjut dia, daya beli buruh akan tinggi sehingga ekonomi terdongkrak. "Presiden yang kami inginkan presiden yang berani menaikkan upah 15% sampai 75% setiap tahun guna meninfkatkan kesejahteraan rakyat. Kenaikan upah tentu akan meningkatkan daya beli masarakat dengan begitu produksi akan berjalan lancar karena karena tingginya daya beli," jelas Ilham. Terakhir, buruh ingin punya presiden mengerti kehendak zaman, memberi kesempatan besar kaum muda di berbagai bidang. Selanjutnya, mendorong sarana dan prasarana peningkatan kemampuan kaum muda.