Adu Solusi 3 Capres: Bagaimana Agar Buruh Sejahtera?

Banyak persoalan buruh mesti dituntaskan pemerintah.

Banyak persoalan buruh mesti dituntaskan pemerintah.

Adu Solusi 3 Capres: Bagaimana Agar Buruh Sejahtera?

Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, terlihat sibuk Kamis pagi. Klakson kendaraan bersahutan di jalan protokol Ibu Kota itu. Kendaraan berbagi jalan dengan para buruh yang membanjiri jalanan. Antrean para buruh mengular menuju arah Slipi, Jakarta Barat.

Ribuan buruh mengibarkan panji-panji serikat pekerja masing-masing. Tidak lupa spanduk berisi tuntutan. Mereka mengatasnamakan Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) bergerak menuju Gedung DPR. Selain DPR, buruh menggelar demo di Gedung Mahkamah Konstitusi dan Istana Negara. Salah satu tuntutan buruh adalah menaikkan upah di tahun 2024 sebesar 15 persen.

Isu mengenai kesejahteraan buruh sepatutnya menjadi perhatian para calon presiden (Capres) mendatang. Bukan tanpa sebab. Faktor ini berkaitan erat dengan kebutuhan primer kaum pekerja. Terlebih realitas yang tidak dapat dihindarkan adalah biaya hidup kian naik.

Capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menekankan pada prinsip keadilan dalam menjawab kegelisahan para buruh. Dia menilai, apabila suatu kebijakan adil maka pekerja akan berkarya dengan baik sehingga ekonomi bangkit.

"Prinsipnya adalah harus berkeadilan, dengan berkeadilan maka kerja bersama akan baik. Dan kalau kerja bersama akan baik, perekonomian kita juga akan baik," kata Anies Baswedan saat ditemui di Padang, Sumatera Barat belum lama ini.

Mantan Gubernur Jakarta ini menegaskan bakal berjuang bersama para buruh menciptakan keadilan seperti di Jakarta.

"Insya Allah kita berjuang bersama. Kita selalu menegakkan prinsip-prinsip keadilan dalam kebijakan. Sebagaimana itu kita kerjakan juga di Jakarta," ungkap Anies.

Tim pemenangan Anies telah menyiapkan sederet program andalan menyangkut kesejahteraan buruh. Capres koalisi Perubahan itu mengusung program 'ANIES' untuk para pekerja.

"Ide Mas Anies untuk mendistribusi kesejahteraan, memeratakan kesempatan, dan inklusifitas adalah ide besar yang tepat untuk membangun program untuk buruh," kata Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya kepada merdeka.com.

"Buruh itu butuh pertama status kerja yang Aman, kedua kondisi kerja yang Nyaman, ketiga Inklusif, dilibatkan dalam kebijakan perusahaan dan negara untuk dirinya, keempat Ekstensif dalam perbaikan kondisi yang terus diperluas pencapainya, dan kelima yang paling pokok adalah keSejahteraan, kalau disingkat itu ANIES. Itu semua yang akan dituangkan peraturan dan APBN," tambah Willy.

Perihal tuntutan buruh soal kenaikan upah dan biaya hidup mahal sudah dipikirkan oleh Anies. Dia menilai wajar jika buruh saat ini terus melakukan aksi menyuarakan tuntutan tersebut.

Willy menyampaikan, Anies sudah memikirkan bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut lewat kebijakan inklusif.

"Titik temu di antara semuanya akan tercapai jika kebijakan dibangun secara inklusif. Ini ciri khas Mas Anies yang sudah dia buktikan di Jakarta," jelasnya.

Anies juga telah memikirkan berapa gaji ideal yang seharusnya diterima buruh di Indonesia. Merujuk pada pertumbuhan ekonomi, buruh seharusnya menerima Rp5-7 juta per bulan.

"Jadi gaji ideal buruh itu memenuhi kriteria kelayakan untuk hidup, berproduksi dan berregenerasi, serta memperoleh value yang sama secara distributif. Kita tidak bisa bilang upah ideal dengan angka, misalnya Rp5,1 juta di Jakarta karena KHL-nya ternyata sudah mencapai Rp7 juta lebih, karena itu terus tumbuh," ucap Willy.

Tim 8 Anies mengklaim keberpihakan Anies terhadap buruh telah tampak sejak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Salah satu programnya adalah sistem jaminan sosial semesta sepanjang hayat.

"Sistem ini bukan hanya bicara jaminan saat bekerja berupa asuransi seperti saat ini, dia juga berkaitan dengan jaminan sebelum bekerja, bahkan setelah pensiun," sambungnya.

Selain upah, buruh menuntut pencabutan Omnibuslaw Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja beserta PP turunannya. Willy menjelaskan, persoalan konstitusi yang terdapat proses yang perlu dipenuhi.

Perlu itikad dari presiden selanjutnya dan DPR untuk membenahi UU Ciptaker. NasDem sejak awal meminta norma ketenagakerjaan dipisahkan dari UU Cipta Kerja.

"Kalau persoalan investasi dan penciptaan lapangan kerja dibahas dalam satu paket UU itu tepat. Persoalan pendapatan dan belanja negara dibahas dalam satu paket juga tepat. Maka perlakuan yang seimbang adalah membahas ketenagakerjaan dalam satu paket," papar dia.

Willy berujar, UU Ciptaker kemungkinan akan direvisi bila Anies Baswedan terpilih jadi presiden. Sebagai sebuah kritik terhadap UU Cipta Kerja, beber Willy, hal itu perlu didengar dan dikaji konseptualisasinya.

UU Perubahan sangat mungkin diajukan, bisa juga melalui interpretasi presiden dengan mengeluarkan Perpres atau Peraturan Pemerintah mana yang lebih strategis dan lebih cepat dan tepat untuk diimplementasi kita pertimbangkan baik-baik.

"Prinsipnya, kita welcome dengan investasi yang menciptakan lapangan kerja, namun investasi ini juga harus menghargai kemanusiaan karena manusialah penggerak ekonomi," imbuh Willy.

Terkait gagasan dari Capres lainnya, merdeka.com telah berupaya menanyakan kepada Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Namun, keduanya menolak menjawab isu menyangkut tuntutan buruh tersebut saat wawancara langsung. Pesan singkat dan telepon kepada tim capres keduanya tidak berbalas.

Juru Bicara Prabowo, Rahayu Saraswati mengatakan tim Prabowo belum siap dengan program-program menyangkut buruh dan ketenagakerjaan. Koalisi Prabowo masih fokus pada konsolidasi dan mencari Cawapres.

"Belum ada briefing untuk yang seperti itu, jadi tidak bisa dijawab. Cawapres aja belum ada," ujar Sara yang juga keponakan Prabowo.

Sekjen Gerindra juga menolak menjawab pertanyaan soal tuntutan buruh dalam demo 10 Agustus lalu. Dia menyatakan bakal menjawab apabila buruh telah mendukung Prabowo.

"Kalau partai buruh sudah dukung (Prabowo) baru dijawab," ujar Muzani saat dikonfirmasi.

Terpisah, Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan harapan buruh kepada para suksesor presiden selanjutnya. Buruh ingin para Capres memberikan upah layak, menghapus sistem outsourcing serta jaminan sosial. Buruh juga ingin Presiden terpilih mengatur jam kerja buruh hingga memperpanjang cuti melahirkan bagi buruh perempuan.

"Upah layak, hapus outsourcing, karyawan kontrak ada batas periode, jam kerja tidak panjang, ada istirahat panjang 6 bulan, upah buruh perempuan dibayar saat cuti haid dan cuti melahirkan, cuti melahirkan 18 minggu, PHK dipersulit, pesangon diperbesar, jaminan sosial meningkat," ungkap dia.

Lebih lanjut, buruh ingin Capres bisa mewakili kepentingan kelas pekerja. Partai Buruh memaparkan, apa saja yang harus dilakukan para Capres bila terpilih menjadi presiden menyangkut nasib buruh.

Bapilu Partai Buruh Ilhamsyah mengatakan, pihaknya ingin presiden yang memperkuat peran negara dalam aspek perlindungan untuk jaminan sosial dan peningkatan kesejahteraan pekerja.

"Negara berkewajiban dalam pemenuhan kebutugan mendasar warga negaranya jaminan rakyat mendapatkan makan, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan dan perumahan," ungkap Ilham.

Ilham mengurai, negara harus mendorong redistribusi lahan untuk kaum tani, mendorong pertanian yang terencana dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional. Untuk itu, pemerintah berikutnya harus membangun industrialisasi dalam bidang pertanian, memproduksi pupuk murah dan memastikan pasar untuk menampung hasil pertanian.

Hal lain yang krusial berikutnya adalah kontrak-kontrak di bidang pertambangan. Buruh ingin memiliki Presiden yang berani menegosiasi ulang kontrak pertambangan.

"Negara harus menjadi pemegang saham mayoritas dan setiap usaha pengelolaan sumber daya alam dengan memperhatikan keberlangsungan lingkungan," papar Ilham.

Ilham menambahkan, tuntutan selanjutnya menyoal kepastikan kerja dan mencabut sistem kerja kontrak yang menyulitkan para buruh.

Kemudian, buruh ingin Capres memenuhi permintaan kenaikan upah 15 persen tiap tahun. Bila upah naik, lanjut dia, daya beli buruh akan tinggi sehingga ekonomi terdongkrak.

"Presiden yang kami inginkan presiden yang berani menaikkan upah 15% sampai 75% setiap tahun guna meninfkatkan kesejahteraan rakyat. Kenaikan upah tentu akan meningkatkan daya beli masarakat dengan begitu produksi akan berjalan lancar karena karena tingginya daya beli," jelas Ilham.

Terakhir, buruh ingin punya presiden mengerti kehendak zaman, memberi kesempatan besar kaum muda di berbagai bidang. Selanjutnya, mendorong sarana dan prasarana peningkatan kemampuan kaum muda.