Merdeka.com - Aa Umbara-Hengky Kurniawan (Akur) dinilai melakukan pelanggaran karena melaksanakan kampanye di luar zona yang sudah disepakati bersama. Apalagi, acara yang diwarnai dengan kunjungan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Sabtu (17/3) kemarin, bertepatan dengan hari besar keagamaan.

Hal itu disampaukan tim kampanye pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Bandung Barat, Elin Suharliah-Maman Sunjaya (Emas), Lili Supriatna kepada wartawan, Minggu (18/3).

Dia meminta Panwaslu menjatuhkan sanksi karena Akur melaksanakan kampanye di zona milik pasangan Emas.

"Zona 1 yang meliputi Kecamatan Padalarang, Ngamprah, Cisarua dan Lembang adalah zona paslon Emas, bukan Akur," katanya.

"Kalau KPU dan Panwaslu tidak tegas dengan keputusannya, ya sudah jangan ada pembagian zona," lanjutnya.

Pembagian zona itu diatur KPU dengan maksud mengantisipasi tabrakan atau pertemuan massa yang bisa menimbulkan gesekan antar pendukung. Dia yakin kegiatan kemarin adalah kampanye.

Indikatornya adalah banyak massa, ada jargon dan yel-yel. Hal itu disayangkan karena kesepakatan tidak berkampanye di hari libur nasional dimanfaatkan Aa Umbara-Hengky untuk menggalang massa.

Namun, pihaknya akan mengembalikan semua keputusan kepada Panwaslu. "Kami sesama kontestan enggak bisa memberikan penilaian. Harusnya kan semua konsekuen terhadap aturan-aturan yang sudah dibuat, termasuk pembagian zona," ujar Lili.

Menanggapi dugaan tersebut, Calon Wakil Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan dengan tegas langsung membantahnya. Pihaknya hanya mendampingi kunjungan AHY saat blusukan di pasar Padalarang, bukan untuk berkampanye.

"Ketika di pasar, saya tidak menggunakan atribut. Kemudian ini juga kan acara partai, saya kader Demokrat juga. Jadi saya harus menyambut kedatangan tamu dari DPP. Ketika Aa Umbara mengeluarkan yel-yel di posko, saya rasa itu juga tidak jadi masalah," ucapnya.

Dalam peraturan KPU, Hengky menyatakan, sebenarnya kegiatan kepartaian di saat hari raya keagamaan lebih ke bersifat imbauan agar paslon bisa lebih menghormatinya.

"Mungkin bukan peraturan keras, lebih ke imbauan untuk menghormati hari besar keagamaan," terangnya.

Ketua DPC Partai Demokrat Bandung Barat, Iwan Setiawan menambahkan, pihaknya sebagai tuan rumah wajib memeriahkan kedatangan AHY yang disebutnya sudah sebagai salah satu tokoh nasional.

"Masa sih, kami kedatangan tamu nasional hanya disambut dengan biasa-biasa saja, kan enggak mungkin," kata Iwan.

Ketua KPU Bandung Barat, Iing Nurdin mengungkapkan, jika dalam kegiatan AHY dan paslon Akur terdapat unsur penyampaian visi misi serta ajakan untuk memiliki paslon dan dilakukan di luar waktu atau zona yang sudah ditentukan, hal itu bisa dikategorikan sebagai pelanggaran kampanye.

"Namun untuk lebih jelasnya, sebaiknya pertanyaan ini disampaikan kepada Panwaslu. Karena KPU sudah memberikan batasan-batasan dan aturan tentang kampanye yang sudah disepakati dengan tim kampanye masing-masing paslon," ungkap Iing saat dihubungi.

Terpisah, Ketua Panwaslu Bandung Barat, Cecep Rahmat Nugraha menyatakan pihaknya tengah mengkaji apakah kegiatan paslon Akur yang melibatkan banyak massa terdapat unsur kampanye di dalamnya. Namun dia mengaku, secara eksplisit memang tidak diatur dalam Peraturan KPU terkait kampanye di hari libur nasional, atau keagaaman.

"Ada juga persoalan seputar kampanye selama ini, bahwa tim kampanye tidak pernah menembuskan secara tertulis surat izin dari kepolisian kepada Panwaslu. Nah, makanya setelah kita lakukan kajian, kalau misal ada unsur-unsur kampanye di dalamnya, kita akan melakukan pendekatan pasal terkait kampanye di luar jadwal yang dilakukan paslon Akur," pungkasnya.