Wagub Jabar Ancam Tindak Tegas Alih Fungsi Lahan Pemicu Longsor KBB

Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyatakan komitmennya untuk menindak tegas praktik alih fungsi lahan di wilayah hutan Perhutani. Tindakan ini merupakan respons terhadap dugaan kuat bahwa aktivitas tersebut menjadi pemicu utama longsor di Desa Pasirlangu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Peninjauan lokasi terdampak pada Minggu, 25 Januari, menunjukkan adanya penggunaan lahan hutan sebagai area pertanian yang tidak sesuai peruntukannya. Kondisi ini secara signifikan memperlemah struktur tanah di kawasan Cisarua, meningkatkan risiko bencana longsor.

Erwan Setiawan menegaskan bahwa pemerintah akan mengembalikan fungsi lahan tersebut sesuai peruntukannya sebagai hutan, bukan lahan pertanian. Prioritas utama saat ini adalah keselamatan warga, dengan rencana relokasi yang aman dan tidak jauh dari lingkungan sosial mereka.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak akan mentolerir praktik alih fungsi lahan yang menyalahi aturan. Ia menyoroti secara langsung penggunaan lahan hutan Perhutani yang dialihfungsikan menjadi area pertanian di Desa Pasirlangu, Cisarua, KBB. Praktik ini dinilai menjadi faktor krusial yang memperparah kondisi tanah dan memicu terjadinya longsor.

Erwan menekankan pentingnya mengembalikan fungsi lahan tersebut sesuai dengan peruntukan awalnya sebagai kawasan hutan. Langkah tegas ini bertujuan untuk mencegah terulangnya bencana serupa di masa mendatang dan menjaga kelestarian lingkungan. Penegasan ini menjadi sinyal kuat komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan aturan terkait tata guna lahan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh area hutan yang berpotensi mengalami alih fungsi. Tindakan hukum akan diterapkan bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, demi memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan perlindungan terhadap ekosistem hutan.

Menyikapi risiko longsor susulan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan warga terdampak tidak akan kembali ke titik semula yang berbahaya. Erwan Setiawan menjamin bahwa pemerintah segera menyiapkan skema relokasi berdasarkan kajian teknis yang komprehensif. Tujuannya adalah menentukan lokasi yang aman, namun tetap dekat dengan lingkungan sosial warga agar tidak menimbulkan tekanan psikologis tambahan.

Selain fokus pada pemulihan jangka panjang, operasi pencarian korban yang masih hilang tetap menjadi prioritas utama tim gabungan. Tim yang terdiri dari Basarnas, BNPB, BPBD, TNI-Polri, hingga relawan terus bekerja keras di lapangan. Erwan berharap cuaca yang mendukung dapat memaksimalkan upaya pencarian korban yang belum ditemukan.

Pemerintah juga telah menerjunkan tim pemulihan trauma (trauma healing) untuk mendampingi warga, khususnya anak-anak, yang terdampak secara psikologis. Pendampingan ini krusial untuk membantu masyarakat menghadapi musibah dan memulihkan kondisi mental mereka pasca-bencana.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, yang turut hadir di lokasi, menekankan bahwa penanganan bencana ini harus menjadi momentum transformasi wilayah. Tujuannya adalah agar kawasan tersebut menjadi lebih tangguh dalam menghadapi potensi bencana di masa depan. Pratikno mendorong percepatan penyediaan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak.

Menurut Menko PMK Pratikno, stabilitas hunian sangat krusial untuk memulihkan tekanan psikologis warga yang kehilangan tempat tinggal. Pembangunan kembali tidak hanya berarti membangun fisik, tetapi juga membangun dengan lebih baik dan lebih aman. Hal ini mencakup perencanaan tata ruang yang lebih matang dan berkelanjutan.

Bencana ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak untuk lebih serius dalam pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan wilayah yang tidak hanya pulih, tetapi juga lebih resilient terhadap ancaman bencana alam.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat melaporkan dampak signifikan akibat kejadian longsor pada Sabtu (24/1) dini hari. Data terkini menunjukkan bahwa 19 orang dinyatakan meninggal dunia akibat bencana ini. Selain itu, 73 jiwa masih dinyatakan hilang dan dalam proses pencarian oleh tim gabungan.

Musibah longsor juga menyebabkan 666 orang harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sebanyak 51 unit rumah warga mengalami rusak berat, menunjukkan skala kerusakan yang luas. Data ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk merencanakan bantuan dan rehabilitasi yang komprehensif bagi para korban dan wilayah terdampak.

Sumber: AntaraNews