VIDEO: Melotot Rieke 'Oneng' di DPR, Tajam Sindir KPPU Ungkit Kasus Tom Lembong & Data Impor Gula

Rieke menegaskan tuduhan tersebut merupakan bentuk framing dan menyinggung intimidasi yang selama ini ia alami.

Ia juga menyoroti soal transparansi dan efisiensi anggaran dalam digitalisasi koperasi.

Rieke Diah Pitaloka alias Oneng, mewanti-wanti terhadap kehadiran Koperasi Desa Merah Putih

DPR RI menggelar Sidang Paripurna Ke-23 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (8/7).

Rieke diadukan Alfadjri Aditia Prayoga terkait dugaan pelanggaran etik lantaran memprovokasi menolak kebijakan kenaikan PPN 12%.

Rieke Diah Pitaloka, menyoroti soal kasus dugaan korupsi pengelolaan dana sawit oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)

Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan korupsi tersebut.

Hal ini lantaran adanya dugaan keterlibatan pihak lain selain PT Timah Tbk dan swasta.

Kejagung resmi menaikkan kasus dugaan korupsi impor gula di lingkungan Kemendag periode 2015-2023 dari penyelidikan ke penyidikan.

Penyidik menemukan adanya tindakan pemberian izin impor gula melebihi batas yang telah ditentukan.

Sementara itu, satu pelaku lain yang diduga terlibat dalam aksi pencurian tersebut masih dalam pengejaran polisi.

Dalam operasi tersebut, aparat menyita 3.371.400 gram atau sekitar 3,37 ton bruto cannabis buds yang ditemukan di sebuah gudang kawasan Prambanan Bizland.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap pasangan suami istri berinisial G (46) dan S (39) yang diduga terlibat dalam produksi narkotika ilegal tersebut.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Simalungun, AKP Wisnugraha Paramaarth, mengatakan peristiwa itu dipicu pertengkaran rumah tangga.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Makassar Muh Fadli Tahar mengaku mendapat laporan adanya tiga bocah yang nekat berenang.

Dua pejabat yang dicopot itu antara lain Kepala Kejaksaan Negeri Tuban Supardi dan Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Akhmad Akhsan.

Seluruh proses hukum harus berjalan berdasarkan prinsip negara hukum tanpa perlakuan khusus.

Menurut Rieke, kematian dr. Icha tidak boleh dipandang semata sebagai peristiwa meninggalnya seorang tenaga kesehatan.

Menurut Rieke, kasus tersebut merupakan bentuk nyata intimate femicide.

Ia mengingatkan bahwa posisi resmi Iran juga menunjukkan bahwa proses menuju kesepakatan permanen masih panjang.

Rieke menyampaikan bahwa fungsi pengawasan tersebut dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurutnya, kasus ini melanggar hak asasi manusia dan kejahatan luar biasa yang tidak boleh dianggap remeh oleh siapapun.