Usai Insiden KM Barcelona V, Ketua DPR Minta Evaluasi Menyeluruh Sistem Transportasi Laut

Puan juga mengingatkan Pemerintah memastikan keselamatan warga yang merupakan haknya, terutama yang mengandalkan transportasi laut di wilayah 3T.

Merdeka.com
Oleh Merdeka.com - Reporter
Usai Insiden KM Barcelona V, Ketua DPR Minta Evaluasi Menyeluruh Sistem Transportasi Laut
Menteri Perhubungan menginstruksikan KNKT untuk menginvestigasi penyebab kebakaran KM Barcelona VA di perairan Sulawesi Utara, demi memastikan keselamatan pelayaran dan mencegah insiden serupa. (Planet Merdeka)

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan belasungkawa atas insiden tragis terbakarnya KM Barcelona V di perairan Talise, Minahasa Utara, yang menewaskan tiga orang. Puan meminta agar kecelakaan ini menjadi momentum evaluasi keselamatan transportasi laut.

"Kami pimpinan dan anggota DPR turut berbelasungkawa atas musibah yang terjadi terhadap korban KM Barcelona V di Perairan Talise," ujar Puan, Selasa (22/7/2025).

Kebakaran hebat pada Minggu (20/7) itu menyebabkan kepanikan 295 orang di atas kapal. Basarnas melaporkan adanya perbedaan data manifest, yakni tercatat 280 penumpang, namun jumlah korban evakuasi mencapai 580 orang.

Insiden ini, menurutnya, telah menunjukkan lemahnya sistem keselamatan pelayaran nasional dan menambah daftar panjang tragedi laut, usai tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali awal Juli lalu.

Puan pun mengingatkan kembali seluruh stakeholder terkait untuk dapat memperbaiki tata kelola transportasi laut. "Insiden KM Barcelona V harus menjadi momentum evaluasi total keselamatan transportasi laut," tuturnya.

Ia juga mendesak Kementerian Perhubungan melakukan audit keselamatan menyeluruh dan mengungkap penyebab kebakaran, termasuk kegagalan sistem deteksi dini. "Ke depan, pengawasan otoritas pelabuhan harus lebih diperketat," imbaunya.

Puan juga mengingatkan Pemerintah memastikan keselamatan warga yang merupakan haknya, terutama yang mengandalkan transportasi laut di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

"DPR melalui komisi terkait akan mengawal dan mengawasi audit nasional terhadap seluruh kapal penumpang komersial yang saat ini beroperasi," sebutnya.

Ia menekankan agar investigasi dilakukan transparan dan akuntabel, serta perbaikan sistem benar-benar dilakukan secara nyata.

"Kita tidak boleh membiarkan laut Indonesia jadi ladang tragedi berulang. Kapal penumpang itu ruang hidup ribuan orang setiap harinya yang harus dijamin aman oleh negara," pungkas Puan.

Rekomendasi