Tanggapan Pimpinan KPK Terpilih soal Pro Kontra Revisi UU KPK

Jumat, 13 September 2019 16:00 Reporter : Merdeka
Tanggapan Pimpinan KPK Terpilih soal Pro Kontra Revisi UU KPK Firli Bahuri. ©2019 Liputan6.com/Johan Tallo

Merdeka.com - Lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 telah dipilih. Kelimanya terpilih setelah melalui sejumlah seleksi salah satunya uji kelayakan dan kepatutan serta voting yang dilakukan Komisi III DPR.

Mereka adalah Firli Bahuri, Alelxander Marwata, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango dan Lili Pintauli Siregar.

Dari hasil voting kelima Capim KPK tersebut, Firli Bahuri mendapat perolehan suara paling unggul, yakni 56 suara.

Ironis, pemilihan pimpinan KPK anyar ditengah polemik pembahasan Revisi UU KPK. Tak sedikit yang menilai isi dalam revisi UU KPK malah membuat lembaga antirasuah itu bak macan ompong. Praktis, draf revisi inisiatif Parlemen ditolak pimpinan KPK yang saat ini menjabat.

Banyak poin-poin di dalamnya malah melemahkan kinerja KPK. Sayangnya, banyak pula yang mendukung revisi UU KPK.

Poin yang dinilai melemahkan kinerja KPK antara lain, pertama keberadaan dewan pengawas, kedua aturan penyadapan, ketiga kewenangan surat penghentian penyidikan perkara (SP3), keempat status pegawai KPK.

Kelima kedudukan KPK sebagai penegak hukum cabang kekuasaan eksekutif, dan terakhir posisi KPK selaku lembaga penegak hukum dari sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia.

Penolakan ini juga didukung oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) seantero Indonesia, lembaga swadaya masyarakat, para mantan ketua KPK seperti Abraham Samad, juga tokoh masyarakat seperti Buya Syafii Ma'arif.

Yang menjadi pertanyaan, apakah pimpinan KPK terpilih menolak atau justru mendukung draf revisi UU KPK tersebut. Berikut tanggapan kelimanya:

Reporter Magang: Chicilia Inge

1 dari 5 halaman

Firli Bahuri

Capim paling unggul dalam jumlah suara, menanggapi revisi UU KPK. Firli Bahuri mendukung revisi UU KPK selama memberikan penguatan. Salah satunya terkait wacana pembentukan Dewan Pengawas KPK.

"Sejauh untuk memperkuat KPK saya rasa tidak ada masalah," kata Firli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/9).

Sedangkan soal kewenangan KPK menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), Firli mengaku hanya berpedoman pada Pasal 109 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

2 dari 5 halaman

Lili Pintauli

Capim lainnya, yakni Lili Pintauli Siregar mengatakan setuju selama hal tersebut menjadi penguatan KPK. Secara khusus, mantan komisioner LPSK itu meminta adanya revisi terkait berhubungan dengan pemberian perlindungan saksi.

Namun, Lili menolak wacana pembentukan dewan pengawas. Kata dewan pengawas terlalu berhubungan hal teknis. Padahal kata dia, KPK adalah lembaga yang unik.

"Kalau dewan pengawas, saya tidak setuju kalau berhubungan dengan teknis. karena teknis banget kalau saya lihat dari media bagaimana mungkin soal perizinan itu. Karena ini lembaga unik, KPK kan lembaga unik yang beda dengan lain," jelasnya.

3 dari 5 halaman

Nawawi Pomolango

Setelah itu, Nawawi Pomolango menyetejui dengan revisi UU KPK. Terkait dengan penegasan posisi KPK menjadi eksekutif. Nawawi memandang, KPK layaknya oposisi dalam struktur pemerintah.

"Seakan-akan KPK mengawang-awang. Mereka berasa di awan-awan kita yang buat seperti itu menjadi lembaga super," ucapnya.

Namun, Nawawi mengkritik perekrutan pegawai KPK. Dimana, kata Nawawi, orang yang tidak pernah menjadi penyidik dan penyelidik, justru diberi kewenangan demikian.

"Kalau kemudian pegawai biasa kemudian diangkat menjadi penyidik apakah enggak jadi soal," ucapnya.

4 dari 5 halaman

Nurul Gufron

Adapun pemikirannya Nurul Gufron yang pernah menuliskan makalah terkait SP3. Dalam penelitian itu, Nurul menjadi korban cecaran anggota Komisi III. Pasalnya, pandangan itu sejalan dengan salah satu poin revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Nurul juga menjelaskan, alasan KPK tidak memiliki SP3. Kata dia, tidak sesederhana karena ingin berbeda. Nurul menuturkan, tidak ada SP3 karena praktik jual beli penghentian kasus di lembaga hukum sebelum KPK.

Nurul menilai cara tersebut keliru. Harusnya sistemnya yang diubah, bukan diberangus.

"Tidak berarti kalau punya mobil, mobil ada kemudian rusak tidak kita bakar. Kalau SP3 dulu dijualbelikan, menimbulkan jual beli, ya kita perbaiki," katanya.

5 dari 5 halaman

Alexander Marwata

Adapun Capim KPK, Alexander Marwatan tidak memberikan tanggapan mengenai revisi UU KPK tetapi ia menilai bahwa operasi tangkap tangan (OTT) tidak begitu berkesan karena kiasan untuk para koruptor tidak akan merasa jera dengan tindakan KPK lewat jalan OTT.

"Saya sendiri tidak begitu terkesan dengan kegiatan OTT di KPK, meskipun saya ada di dalamnya. Karena (OTT) tidak membutuhkan teknik rumit, ini hanya orang goblok kena OTT itu," kata Alex menjawab tes uji kelayakan dengan Komisi III di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/9).

Reporter Magang: Chicilia Inge [rhm]

Baca juga:
Fraksi Gerindra Pertimbangkan Menolak Revisi UU KPK
Massa Pendemo di KPK Lempar Batu dan Botol, Polisi Tembakkan Gas Air Mata
Masih Ricuh, Pendemo Desak Wadah Pegawai Copot Kain Hitam Penutup Lambang KPK
Pendemo ke Polisi: Kalian Paham Enggak Sih, Mereka Tidak Mau Polri Pimpin KPK
Demo Pendukung Revisi UU KPK Rusuh, Massa Bakar Karangan Bunga

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini