Strategi Kemenko PM Buka Akses Pasar UMKM Lokal

Pemerintah mempererat kolaborasi dengan media demi memperluas akses pasar bagi para pelaku usaha lokal. Langkah nyata ini diwujudkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) bersama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) melalui gelaran RRI Fest di Lapangan Sakura, Kabupaten Bogor, akhir pekan ini.

Dalam ajang tersebut, Kemenko PM menghadirkan program 1001 Pasar Rakyat serta Workshop Optimalisasi Media Sosial untuk Perluasan Pasar. Sebanyak 55 pelaku UMKM terkurasi berkesempatan menjajakan produknya dalam bazar, sementara 100 pelaku UMKM lainnya mendapatkan pelatihan penguatan kapasitas.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menekankan bahwa kemitraan antara pemerintah dan media harus berorientasi pada dampak ekonomi langsung bagi warga, salah satunya lewat pembukaan jangkauan pasar produk lokal.

"Kita ingin panggung yang sudah dimiliki media menjadi ruang bertemunya produk masyarakat dengan pasar. Jadi bukan hanya ramai acaranya, tetapi ada manfaat ekonomi yang dirasakan pelaku usaha," ujar Menko Muhaimin di Jakarta, Minggu (20/9).

Ia menambahkan, agenda bazar seyogianya tak sekadar menjadi gelaran seremonial belaka. Lebih dari itu, bazar harus berperan sebagai muara dari proses pemberdayaan berkelanjutan yang menyambungkan tahap pelatihan, pendampingan, produksi, hingga pemasaran.

"Bazar itu muara dari pemberdayaan. Setelah masyarakat dilatih dan didampingi, kita harus memastikan produknya punya pasar. Di situlah pemberdayaan menghasilkan kemandirian ekonomi," katanya.

Menko Muhaimin menilai jangkauan luas RRI hingga ke berbagai penjuru daerah menjadi modal berharga untuk mereplikasi pola kolaborasi serupa demi memperluas cakupan program pemberdayaan.

"RRI sudah punya panggung di banyak kota. Tugas pemerintah adalah mengisi panggung itu dengan program yang menyentuh langsung ekonomi warga. Pemberdayaan harus hadir di tempat masyarakat berada, bukan hanya di kota-kota besar," tegasnya.

Rangkaian Kegiatan

Kegiatan di Bogor ini diawali dengan senam sehat bersama serta layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Di samping memantau bazar UMKM dan pelaksanaan CKG, Menko PM juga menyempatkan diri mengunjungi sentra produksi sepatu di Ciomas serta mengisi Dialog Bersama Menko PM bertema ‘Sinergi Pemerintah dan Media untuk Kemandirian Ekonomi Lokal’.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM Leontinus Alpha Edison menjelaskan pentingnya proses kurasi dalam program 1001 Pasar Rakyat agar para pelaku usaha benar-benar siap menembus pasar yang lebih luas.

"Panggungnya sudah disiapkan RRI. Yang kami bawa adalah isinya: pelaku usaha yang sudah dikurasi dan didampingi. Jadi kita tidak sekadar membuat bazar, tetapi menjahit ekosistem agar pelaku usaha punya akses pasar," ujarnya.

Leontinus menggarisbawahi bahwa ketersediaan akses pasar secara konsisten menjadi kunci bagi pelaku usaha untuk naik kelas. Oleh karena itu, workshop optimalisasi media sosial digelar bagi 100 peserta dengan menghadirkan pemateri dari Kementerian UMKM, pelatih sertifikasi platform digital, serta pelaku usaha lokal.

"Pemberdayaan bukan sekadar memberikan bantuan. Pelaku usaha membutuhkan akses untuk berkembang. Tugas pemerintah adalah memastikan akses itu tersedia, terus dibuka, dan bisa dijangkau masyarakat di daerah," katanya.

Ruang Interaksi Masyarakat Daerah

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Utama LPP RRI I Hendrasmo menyampaikan bahwa RRI Fest dirancang sebagai ruang interaksi masyarakat di daerah. Kerjasama dengan Kemenko PM makin memperkuat peran RRI dalam menyediakan panggung promosi sekaligus memperluas daya jangkau pasar bagi UMKM.

Kabupaten Bogor sendiri dipilih sebagai salah satu titik pelaksanaan program karena memiliki potensi sentra industri alas kaki Ciomas yang selama ini menjadi penopang ekonomi warga.

Melalui sinergi terpadu ini, Kemenko PM berkomitmen mendorong pemberdayaan yang tidak terhenti pada taraf pelatihan atau bantuan modal saja, melainkan berlanjut hingga pelaku usaha mampu mandiri, memperluas cakupan pasar, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara berkelanjutan.