Tahukah Anda? Kemenkum Kalsel Fasilitasi Harmonisasi Aturan Disiplin ASN Kabupaten Tapin Demi Tata Kelola Profesional

Kemenkum Kalsel memfasilitasi harmonisasi aturan disiplin ASN Kabupaten Tapin, memastikan regulasi selaras dengan nasional untuk memperkuat profesionalisme dan pelayanan publik.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) baru-baru ini menggelar rapat penting di Banjarmasin. Pertemuan ini bertujuan untuk memfasilitasi harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Tapin. Ranperbup tersebut berfokus pada disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Tapin.

Rapat yang dilaksanakan pada Selasa di Balai Pertemuan Garuda ini dihadiri oleh perwakilan dari Inspektorat Kabupaten Tapin. Proses harmonisasi ini krusial untuk memastikan keselarasan regulasi daerah. Tujuannya adalah agar tidak terjadi multitafsir dalam penerapan aturan disiplin ASN.

Kepala Kanwil Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, menjelaskan bahwa agenda utama rapat adalah penyelarasan norma dan substansi. Hal ini bertujuan agar Ranperbup selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Khususnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022.

Pentingnya Penyelarasan Regulasi Disiplin ASN

Alex Cosmas Pinem menekankan bahwa harmonisasi Ranperbup Tapin tentang disiplin ASN adalah bagian integral dari upaya berkelanjutan. Ini bertujuan untuk menciptakan regulasi yang selaras dengan ketentuan nasional. Kemenkum Kalsel berkomitmen memastikan setiap produk hukum daerah terintegrasi dengan regulasi yang lebih tinggi.

Dalam kesempatan tersebut, Alex Cosmas Pinem menyampaikan, "Agenda pembahasan berfokus pada penyelarasan norma, standar, serta substansi yang termuat dalam Ranperbup dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022." Penyelarasan ini bertujuan untuk menghindari potensi multitafsir dalam implementasi aturan. Dengan demikian, penerapan disiplin bagi ASN di Kabupaten Tapin akan memiliki dasar hukum yang kuat.

Proses harmonisasi ini secara spesifik berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Selain itu, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 juga menjadi acuan utama. Kedua peraturan tersebut menjadi landasan penting dalam menyusun regulasi daerah.

Dampak Positif bagi Profesionalisme dan Pelayanan Publik

Harmonisasi aturan disiplin ASN ini diharapkan membawa dampak positif yang signifikan. Salah satunya adalah penguatan profesionalisme aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin. ASN yang profesional akan menjadi tulang punggung pelayanan publik yang berkualitas.

Alex Cosmas Pinem juga menyatakan harapannya agar Ranperbup ini dapat memperkuat tata kelola kepegawaian. Tata kelola yang profesional, berintegritas, dan menjunjung tinggi prinsip pemerintahan yang baik adalah tujuannya. Ini akan memberikan kepastian hukum bagi seluruh ASN.

Sekretaris Inspektorat Kabupaten Tapin, M Luthfi, menyampaikan apresiasi atas pendampingan Kemenkum Kalsel. Bantuan ini sangat membantu agar regulasi daerah dapat diimplementasikan secara optimal. Pada akhirnya, hal ini akan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Tapin.

Kepastian hukum dalam penerapan aturan disiplin sangat penting bagi ASN. Dengan adanya Ranperbup yang terharmonisasi, ASN akan memiliki pedoman jelas. Ini akan mendorong ketaatan dan kinerja yang lebih baik.

Sumber: AntaraNews