Kemendagri Tekankan Peran Camat Pastikan Program Prabowo Tepat Sasaran

Berikut hasil rewrite dengan alur yang lebih mengalir, mengurangi pengulangan, dan tetap mempertahankan seluruh kutipan:

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta camat di seluruh Indonesia bekerja lebih keras dalam mengawal pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Dukungan tersebut juga harus diberikan oleh camat di wilayah terdampak bencana, meskipun daerahnya masih menjalani proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Bina Adwil) Kemendagri Safrizal ZA menekankan pentingnya peran aparat kewilayahan dalam memastikan program pemerintah berjalan hingga tingkat masyarakat. Upaya tersebut perlu didukung penguatan koordinasi, pendataan, serta identifikasi persoalan di lapangan.

"Kami berharap bukan saja ekstra keras, tapi super keras," kata Safrizal saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Camat dalam rangka Mendukung Program Prioritas Presiden di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Safrizal mengungkapkan, kegiatan tersebut diikuti sekitar 378 camat secara langsung dan 7.000 camat lainnya secara daring melalui Zoom. Rapat koordinasi ini bertujuan meningkatkan kapasitas camat agar mampu mendukung implementasi berbagai program prioritas nasional.

Program yang menjadi pembahasan antara lain jaminan rumah, Makan Bergizi Gratis (MBG), pengendalian inflasi, ketahanan pangan, hingga pemberantasan penyakit tuberkulosis (TBC).

Dia menjelaskan, keterlibatan camat sangat diperlukan karena berbagai program tersebut bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Sebagai aparat kewilayahan, camat memiliki peran penting menjembatani kebijakan pemerintah pusat agar dapat terlaksana hingga tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan.

"Ini penting sekali untuk aparat kewilayahan di tingkat kecamatan dan desa mengerti betul mengenai program prioritas Presiden ini dan kemudian memberikan support, fasilitasi, koordinasi serta identifikasi agar pelaksanaan program prioritas Presiden ini bisa terlaksana dengan baik dan mencapai sasaran dan target yang ditentukan," ujarnya.

Untuk mendukung tugas tersebut, Kemendagri memberikan pembekalan teknis kepada para camat. Materi yang disampaikan tidak hanya berkaitan dengan kebijakan administratif, tetapi juga mencakup mekanisme koordinasi, pendataan, serta penanganan berbagai hambatan yang mungkin muncul selama program berjalan.

"Terutama dari aspek pendataan, kemudian identifikasi masalah, dan solusi-solusi yang dapat diambil jika program prioritas ini memperoleh kendala di lapangan," tuturnya.

Salah satu contoh dukungan aparat kewilayahan diperlukan dalam program pemberantasan TBC. Safrizal menyebut camat perlu berkoordinasi dengan petugas kesehatan untuk membantu pelacakan penderita sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjalani pengobatan hingga tuntas.

Dia menilai, keterlibatan aparat kewilayahan dapat memperkuat pelaksanaan program teknis yang menjadi tanggung jawab kementerian dan lembaga terkait.

"Jadi pendekatan aparatur kewilayahan ini tentu kita berharap bisa memperkuat program teknis yang diberikan oleh Kementerian dan Lembaga," katanya.

Selain mendukung program nasional, camat di wilayah terdampak bencana juga diminta memastikan masyarakat tetap memperoleh fasilitas dan pelayanan pemerintah. Safrizal menegaskan, kondisi bencana tidak boleh membuat pelaksanaan program prioritas Presiden terhenti atau terabaikan.

Menurutnya, agenda pembangunan dan pemulihan wilayah harus tetap berjalan beriringan sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung.

"Ini tetap berjalan secara paralel dan saling memperkuat," ucap Safrizal.

Dia menambahkan, camat di daerah bencana tetap harus melakukan pendataan dan mengidentifikasi kebutuhan warga. Dengan demikian, masyarakat terdampak tetap dapat terakomodasi dalam berbagai program pemerintah.

Kemendagri juga berencana memperkuat kapasitas camat secara berkala, mulai tahun ini hingga tahun-tahun mendatang. Evaluasi dan pemantauan akan dilakukan untuk melihat perkembangan pelaksanaan program prioritas Presiden sekaligus memastikan dukungan aparat kewilayahan berjalan sesuai target.

Melalui pembekalan dan koordinasi tersebut, Kemendagri berharap camat mampu mengenali berbagai persoalan di wilayah masing-masing serta membantu menemukan solusi atas kendala pelaksanaan program.

Safrizal menegaskan, kemampuan komunikasi dan koordinasi aparat kewilayahan, mulai dari tingkat kecamatan hingga desa, menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan program prioritas nasional berjalan optimal dan m