Pemerintah Minta Camat Kerja Super Keras, Ini Program yang Harus Dikawal

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta camat di seluruh Indonesia bekerja ekstra keras dan memperkuat kolaborasi untuk memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto terlaksana hingga tingkat masyarakat.

Camat di daerah bencana juga diminta tetap mengawal program pemerintah di tengah proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Bina Adwil) Kemendagri Safrizal ZA menegaskan, aparat kewilayahan perlu memperkuat koordinasi, pendataan, dan identifikasi persoalan agar program prioritas Presiden berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

"Kami berharap bukan saja ekstra keras, tapi super keras," kata Safrizal saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Camat dalam rangka Mendukung Program Prioritas Presiden seperti dilansir Antara, Jumat (6/11/2026).

Safrizal mengatakan, kegiatan tersebut diikuti sekitar 378 camat secara langsung dan 7.000-an camat lainnya melalui Zoom. Rapat koordinasi itu digelar untuk memperkuat kapasitas camat dalam mendukung pelaksanaan program prioritas nasional.

Sejumlah program yang menjadi perhatian antara lain program jaminan rumah, makan bergizi gratis (MBG), penanganan inflasi, ketahanan pangan, hingga pemberantasan tuberkulosis (TBC).

Menurut Safrizal, dukungan aparat kewilayahan diperlukan karena program-program tersebut bersentuhan langsung dengan masyarakat. Camat memiliki posisi strategis untuk memastikan kebijakan pemerintah pusat dapat terlaksana hingga tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan.

"Ini penting sekali untuk aparat kewilayahan di tingkat kecamatan dan desa mengerti betul mengenai program prioritas Presiden ini dan kemudian memberikan support, fasilitasi, koordinasi serta identifikasi agar pelaksanaan program prioritas Presiden ini bisa terlaksana dengan baik dan mencapai sasaran dan target yang ditentukan," ujarnya.

Untuk itu, Kemendagri memberikan pembekalan teknis kepada camat agar memahami bentuk dukungan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program pemerintah. Pembekalan tersebut mencakup mekanisme koordinasi, pendataan, identifikasi masalah, hingga langkah penyelesaian apabila program menghadapi kendala di lapangan.

"Terutama dari aspek pendataan, kemudian identifikasi masalah, dan solusi-solusi yang dapat diambil jika program prioritas ini memperoleh kendala di lapangan," tuturnya.

Safrizal mencontohkan, dalam program pemberantasan TBC, camat diharapkan memperkuat koordinasi dengan aparatur kesehatan di lapangan. Peran tersebut diperlukan untuk membantu pelacakan penderita TBC sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjalani pengobatan secara konsisten.

"Jadi pendekatan aparatur kewilayahan ini tentu kita berharap bisa memperkuat program teknis yang diberikan oleh Kementerian dan Lembaga," katanya.

Selain itu, Safrizal menegaskan bahwa masyarakat di daerah bencana tetap harus mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang sama meskipun wilayahnya sedang menjalani rehabilitasi dan rekonstruksi.

Program Prioritas Prabowo Tak Boleh Diabaikan

Menurutnya, pelaksanaan program prioritas Presiden tidak boleh terabaikan akibat bencana. Program pemerintah dan proses pemulihan wilayah harus tetap berjalan secara bersamaan.

"Ini tetap berjalan secara paralel dan saling memperkuat," ucap Safrizal.

Camat di daerah bencana juga bertanggung jawab melakukan pendataan dan memastikan kebutuhan masyarakat tetap terakomodasi dalam pelaksanaan program pemerintah.

Safrizal menambahkan, penguatan kapasitas camat akan dilakukan secara berkala, termasuk pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya.

Langkah tersebut bertujuan memantau perkembangan pelaksanaan program prioritas Presiden sekaligus memastikan dukungan aparat kewilayahan berjalan sesuai sasaran.

Melalui pembekalan teknis dan penguatan koordinasi, Kemendagri berharap camat mampu mengidentifikasi persoalan serta membantu mencari solusi agar pelaksanaan program pemerintah tidak terhambat dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.