BNPB Minta Pemda Siaga Hadapi Banjir dan Longsor, Ini Langkah Mitigasinya

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, tanah longsor, puting beliung, dan cuaca ekstrem seiring peralihan dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan menuju musim penghujan.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menekankan masa transisi ini perlu diantisipasi karena dinamika cuaca berlangsung cepat dan intens akibat variabilitas iklim.

"Saat ini Indonesia memasuki masa transisi risiko kebencanaan dengan tantangan kebencanaan nasional. Dari risiko karhutla dan kekeringan ke hidrometeorologi basah seperti banjir, tanah longsor, puting beliung, dan cuaca ekstrem. Dinamika cuaca sangat singkat dan intens," ujar Berton dalam siaran pers melalui kanal YouTube BNPB, Kamis (5/11/2026).

BNPB mengacu pada Surat Edaran (SE) Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2026 yang meminta pemerintah kabupaten/kota memastikan kesiapan personel, peralatan, dan logistik melalui pelaksanaan Apel Kesiapsiagaan.

Dalam apel tersebut, pemerintah daerah diminta mendata personel lintas instansi, antara lain BPBD, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, pemadam kebakaran, TNI, Polri, Basarnas, relawan, hingga unsur masyarakat.

"Kami akan menjabarkan beberapa langkah penting ini seperti data personel, tentu perlu tersedia, kemudian melakukan pembagian tugas yang jelas, kesiapsiagaan tim respons, kesiapan operasional 24 jam 7 hari, serta upayakan mendapatkan informasi kesenjangan kapasitas," terang Berton.

Peralatan dan Logistik Siaga

Kesiapan peralatan menjadi perhatian BNPB. Pemerintah daerah diminta menginventarisasi dan menguji fungsi peralatan penanganan darurat, seperti pompa, perahu, dan kendaraan. Ketersediaan bahan bakar serta operator juga harus dipastikan.

Penempatan peralatan di lokasi strategis diperlukan agar mudah dimobilisasi saat bencana terjadi.

Di sisi logistik, pemerintah daerah perlu memetakan gudang penyimpanan dan menyiapkan skema distribusi makanan siap saji, air minum, obat-obatan, serta kebutuhan khusus bagi kelompok rentan.

Pemetaan wilayah yang berpotensi terisolasi juga diperlukan untuk menyiapkan alternatif moda transportasi sehingga distribusi bantuan tetap berjalan ketika akses utama terputus.

BNPB menetapkan indikator keberhasilan pelaksanaan Apel Kesiapsiagaan yang mencakup ketersediaan daftar personel siaga dan jadwal piket, berita acara pengujian fungsi peralatan dan simulasi pergerakan, serta pemetaan stok logistik di gudang.

Pemerintah daerah juga diminta memahami mekanisme pembiayaan melalui anggaran daerah dan prosedur pengajuan bantuan kepada pemerintah pusat.