Datangi DPRD Yogyakarta, Forum Kebangsaan Copot Foto Gibran

Rekaman video penurunan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Ruang Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), viral di media sosial. Dalam video itu nampak belasan anggota Forum Kebangsaan DIY menurunkan foto Gibran dari ruangan, Rabu (4/11/2026).

Pembina Forum Kebangsaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Muhammad Chirzin mengatakan bahwa kehadiran mereka ke DPRD DIY adalah untuk menyampaikan kegelisahan rakyat terkait situasi saat ini. Chirzin berharap dengan bertemu anggota DPRD DIY dengan harapan agar kegelisahan ini bisa sampai ke Presiden dan bisa untuk ditindaklanjuti.

"Di forum ini kita menuntut dua hal. Satu bahwa ijazah Jokowi itu tidak ditemukan atau katakanlah menunggu sidang yang besok itu. Tetapi sudah hampir pasti bahwa ijazah Jokowi itu tidak ada yang asli. Yang kedua adalah ijazah Gibran. Oleh sebab itu tuntutan kami adalah memakzulkan Gibran adili Jokowi," kata Chirzin.

Chirzin menyebut aksi penurunan foto Gibran itu dilakukan secara spontan. Penurunan ini merupakan bagian dari tuntutan Forum Kebangsaan DIY yakni memakzulkan Gibran.

"Penurunan foto itu spontanitas," lanjut Chirzin.

Chirzin menjelaskan penurunan foto itu juga dimaknai sebagai sebuah pesan kepada masyarakat maupun anggota DPR. Pesan tersebut adalah penurunan Gibran dari jabatan Wakil Presiden adalah harga mati.

"Penurunan foto Gibran di ruang DPRD DIY mengandung pesan penurunan Gibran harga mati. Dalam sambutan saya, sepintas di forum tadi andai kata Dewan Perwakilan Rakyat RI tidak menindaklanjuti sebagaimana yang semestinya, karena ijazah Gibran sudah tidak ada, maka sekali lagi saya katakan seandainya DPR tidak memakzulkan Gibran, berarti DPR telah mengkhianati amanat rakyat," tegas Chirzin.

Sementara itu pelindung Forum Kebangsaan DIY Syukri Fadholi menerangkan, aksi Forum Kebangsaan DIY yang terdiri dari 32 elemen masyarakat ini dilandasi atas kondisi kehidupan bangsa yang tidak baik-baik saja menyangkut persoalan korupsi, kolusi. Dan juga respons terhadap kebijakan negara yang dinilai tidak berpihak rakyat, dan juga persoalan ijazah Jokowi dan Gibran.

"Maka dengan ini Forum Kebangsaan menyatakan bahwa kepada pemerintah, termasuk juga DPR RI, bahwa sudah saatnya dengan berbagai macam alasan hukum, Gibran harus dimakzulkan. Dan Jokowi yang punya indikasi korupsi, KKN, juga harus diadili. Sikap ini kita lakukan sebagai aspirasi sebagian besar masyarakat Yogyakarta yang berkeinginan untuk memperbaiki kehidupan bangsa dan negara ini," terang Syukri.

"Dan Presiden Prabowo sebagai pemimpin tertinggi bangsa ini punya kewajiban moral, bagaimana perbaikan kondisi bangsa ini salah satunya adalah adili Jokowi dan juga makzulkan Gibran. Kalau sampai Prabowo ini tidak berani bersikap, justru Prabowo akan digulung oleh rakyat," pungkas Syukri.