71.744 Sekolah Masuk Target Revitalisasi, Ini 3 Prioritasnya

Pemerintah terus mempercepat pembenahan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Langkah strategis ini diambil untuk memastikan proses belajar mengajar tetap berlangsung aman dan layak.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) merumuskan sasaran utama dalam program pembenahan fisik bangunan sekolah pada tahun ini. Penanganan dilakukan secara bertahap dengan melihat tingkat urgensi di lapangan.

Mendikdasmen Abdul Mu'ti membeberkan tiga kriteria utama menjadi fokus pembenahan bangunan sekolah saat ini. Bencana alam menjadi salah satu faktor pemicu utama percepatan program tersebut.

"Ya, untuk revitalisasi tahun 2026 ini, prioritas kami itu ada tiga, ya. Pertama, sekolah-sekolah yang terdampak bencana, khususnya bencana alam. Kemudian yang kedua, itu sekolah yang rusak berat. Yang ketiga, sekolah yang ada di daerah 3T," kata Abdul Mu'ti kepada wartawan di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (11/9) malam.

Pemerintah mencatat puluhan ribu satuan pendidikan masuk dalam target pembenahan sepanjang tahun 2026. Sebagian proyek fisik bahkan sudah rampung dan siap digunakan kembali oleh para siswa.

"Jadi tahun ini, 2026 itu kita rencanakan melakukan revitalisasi Kemendikdasmen dan juga kementerian terkait itu 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Bahkan mungkin bisa lebih, karena dari kontrak yang sudah kita buat dengan sekolah-sekolah itu ada beberapa yang bisa kita lakukan efisiensi karena sistemnya seperti tahun 2025, swakelola," ujarnya.

Skema pengerjaan swakelola dinilai membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar sekolah. Pelibatan warga lokal mampu menggerakkan roda perekonomian daerah setempat secara langsung.

"Dengan sistem swakelola itu, ada lima hal yang kami nilai sangat positif berdasarkan pengalaman tahun lalu. Pertama, itu lebih efisien. Jadi biayanya lebih murah karena dikerjakan sendiri oleh sekolah," jelasnya.

"Yang kedua, pekerjaannya lebih bagus karena mereka mengerjakan sendiri, jadi mereka melaksanakan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga itu menghasilkan, apa, punya dampak terhadap ekonomi karena yang bekerja masyarakat setempat," sambungnya.

Bantuan perbaikan fasilitas ini diberikan secara merata tanpa membedakan status lembaga pendidikan. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam pemerataan kualitas pendidikan nasional.

"Jadi sasaran kami tidak hanya sekolah negeri, tapi juga sekolah-sekolah swasta. Karena kami berpendapat bahwa dukungan sekolah swasta juga sangat besar untuk menyukseskan program-program pemerintah, khususnya revitalisasi. Dan ini menjadi bagian dari kebijakan Bapak Presiden yang alhamdulillah terlaksana dengan sebaik-baiknya," pungkasnya.