Alasan Ridho Rahmadi Mundur dari Ketum Partai Ummat

Ridho Rahmadi mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum DPP Partai Ummat. Ia memilih mundur karena kesulitan membagi waktu antara mengurus partai dan menjalankan tugasnya sebagai Direktur Politeknik AI di Yogyakarta.

Pengunduran diri Ridho telah diterima Majelis Syura Partai Ummat dalam Musyawarah Majelis Syura ke-8 yang digelar pada Rabu, 26 Agustus 2026.

Sekretaris Majelis Syura Partai Ummat Ansufri Idrus Sambo mengatakan, selama sekitar setahun Ridho harus bolak-balik Yogyakarta-Jakarta untuk menjalankan dua tanggung jawab tersebut.

“Alasan utama Mas Ridho Rahmadi mundur adalah karena beliau kesulitan untuk membagi waktu, pikiran, dan tenaga antara Partai Ummat dan posisi beliau sebagai Direktur Politeknik AI di Jogja,” kata Sambo dalam keterangan tertulis, Rabu (2/9/2026).

Sambo menjelaskan, kedua tanggung jawab yang dijalankan Ridho sama-sama membutuhkan curahan waktu, tenaga, dan pikiran secara penuh. Kondisi itu disebut turut berdampak pada kesehatan Ridho sehingga ia menjadi lebih sering sakit.

Ridho kemudian memutuskan mundur setelah melakukan perenungan dan berkonsultasi dengan Amien Rais, keluarga, serta Sekretaris Majelis Syura.

Meski tidak lagi menjabat sebagai ketua umum, Ridho yang merupakan menantu Amien Rais tetap berkiprah di Partai Ummat sebagai anggota Majelis Syura.

Sekjen Partai Ummat Ikut Mundur

Selain Ridho, Sekretaris Jenderal DPP Partai Ummat Taufik Hidayat juga mengundurkan diri dari jabatannya.

Taufik memilih mundur sebagai bentuk solidaritas terhadap Ridho. Keputusan tersebut sekaligus memberikan ruang bagi penyegaran kepemimpinan di tingkat DPP Partai Ummat.

Untuk mengisi kekosongan kepemimpinan, Majelis Syura menunjuk Ansufri Idrus Sambo sebagai Plt Ketua Umum dan Muhammad Sadiq sebagai Plt Sekretaris Jenderal.

Majelis Syura menyatakan Ridho dan Taufik tetap aktif di Partai Ummat dengan penugasan baru. Pergantian kepengurusan tersebut disebut sebagai bagian dari proses perputaran organisasi dan penyegaran struktural.

Selanjutnya, kepemimpinan sementara DPP Partai Ummat mendapat tugas melakukan konsolidasi organisasi secara nasional. Mereka juga diminta mempersiapkan pendaftaran perubahan administratif kepengurusan kepada Kementerian Hukum.

Majelis Syura turut meminta seluruh pengurus daerah dan kader tetap menjalankan program kerja serta mendukung kepemimpinan transisi.