Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus memperkuat pengawasan dan penanganan konten negatif di ruang digital Indonesia. Dalam periode 20 Oktober 2024 hingga 12 Agustus 2026, Komdigi telah menangani sebanyak 4.940.853 konten internet negatif, yang mencakup perjudian online, pornografi, dan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
Angka tersebut menunjukan skala tantangan yang masih dihadapi dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan sehat bagi masyarakat. “Bulan kemerdekaan ini harus kita maknai secara nyata dengan memerdekakan ruang digital kita dari penjajahan bentuk baru. Jutaan konten judi online, pornografi dan pelanggaran HKI ini adalah racun yang merusak moral dan ekonomi bangsa. Komdigi tidak akan mundur selangkah pun. Pengawasan terus kami perketat agar masyarakat bisa beraktivitas di ruang digital dengan aman dan produktif,” tegas Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar saat ditemui di Jakarta (20/8).
Dari total penanganan tersebut, konten perjudian menjadi yang terbanyak mencapai 78,3% dengan 3.870.148 konten, disusul konten pornografi sebanyak 929.649 konten dan pelanggaran HKI sebanyak 9.436 konten. Penanganan dilakukan terhadap berbagai kanal digital, baik situs web maupun platform media sosial.
Sejumlah platform besar seperti Meta, Google, X, TikTok, hingga Telegram turut menjadi bagian dari ekosistem digital yang menjadi objek pengawasan dan penanganan terhadap konten negatif. Dominasi konten perjudian dalam data penanganan tersebut menunjukkan bahwa ancaman di ruang digital tidak hanya berkaitan dengan kualitas informasi yang dikonsumsi masyarakat, tetapi juga dengan potensi dampaknya terhadap keamanan, kesejahteraan, dan produktivitas pengguna.
Menurut Alexander, upaya menjaga ruang digital tidak sekadar dilakukan melalui pemutusan akses terhadap konten negatif, tetapi merupakan langkah penting untuk melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari dampak konten yang dapat merusak.
"Upaya bersih-bersih ini tidak sekadar soal memblokir, melainkan langkah krusial untuk menyelamatkan generasi muda Indonesia,” tambah Alexander.
Alexander menambahkan, keberadaan konten negatif juga dapat berdampak terhadap keberlangsungan ekosistem digital dan industri kreatif nasional. Karena itu, pengawasan terhadap ruang digital perlu dilakukan secara berkelanjutan, sejalan dengan upaya menciptakan lingkungan digital yang dapat mendukung pertumbuhan industri kreatif sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Penguatan pengawasan juga menjadi penting untuk memastikan pelaku industri dan penyedia layanan digital yang menjalankan kegiatan secara legal dan sesuai ketentuan dapat tumbuh dalam ekosistem yang sehat. Dukungan terhadap langkah Komdigi juga datang dari berbagai pemangku kepentingan di industri digital.
Keberadaan situs-situs ilegal dinilai tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga dapat menjadi sarang kejahatan siber lainnya serta merugikan penyedia layanan resmi, berizin, dan taat hukum di Indonesia.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI), Elvira Lestari, menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas Komdigi dalam menjaga kebersihan ekosistem digital.
“Sebagai AVISI, kami sangat mendukung langkah tegas dan tanpa kompromi dari KOMDIGI. Ekosistem digital yang bersih adalah fondasi utama bagi pertumbuhan industri kreatif dan layanan streaming legal di Tanah Air. Kita harus benar-benar merdeka dari pembajakan, pornografi, jeratan judi online, dan pelanggaran HKI yang selama ini sering menunggangi platform digital,” jelas Elvira.
Menurut Elvira, pemberantasan konten ilegal juga menjadi bagian penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan bagi pelaku industri yang berinvestasi dalam produksi serta distribusi konten secara legal: “Ketika konten ilegal dapat ditekan, masyarakat memiliki akses yang lebih sehat terhadap layanan resmi, sementara industri dapat terus menciptakan karya dan berinovasi secara berkelanjutan,”.
Momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi pengingat bahwa semangat kemerdekaan juga perlu diwujudkan dalam menjaga ruang digital. Pemerintah, industri, dan masyarakat perlu bersatu untuk mencegah, menolak, dan melaporkan konten-konten yang merusak agar ruang digital Indonesia tetap aman, sehat, dan produktif.
Masyarakat juga memiliki peran penting dalam menciptakan ruang digital yang sehat dengan tidak mengakses, menyebarluaskan, atau mendukung konten ilegal, serta memanfaatkan kanal pelaporan resmi apabila menemukan konten yang melanggar ketentuan. Dengan kolaborasi antara pemerintah, industri, platform digital, dan masyarakat, semangat kemerdekaan dapat diwujudkan dalam bentuk ruang digital Indonesia yang lebih aman dan bertanggung jawab.