Legislator Soroti Dampak Karhutla Kalimantan, Pemerintah Diminta Bertindak Cepat

Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman mendesak pemerintah mengambil langkah extraordinary untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Dampak bencana tersebut telah meluas ke berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, transportasi, hingga aktivitas ekonomi.

"Perluasan dampak ini tak lepas dari fenomena cuaca kering akibat fenomena El Nino yang puncaknya pada Agustus-September 2026 ini," kata Alex Indra Lukman di Jakarta, Kamis (20/8), seperti dilansir Antara.

Alex mengatakan Indonesia pernah menghadapi kondisi serupa pada 1997-1998 ketika fenomena El Nino memicu kebakaran di lebih dari sembilan juta hektare lahan di Kalimantan. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan krisis besar dan dampak lingkungan yang luas.

“Peristiwa itu kemudian jadi bencana lingkungan terbesar di Asia Tenggara pada abad ke-20. Ini tidak boleh berulang sekarang ini,” kata dia.

Menurut Alex, kabut asap pekat akibat karhutla di Kalimantan juga berdampak pada kegiatan pendidikan. Dinas Pendidikan terpaksa menunda jam masuk sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) hingga pukul 08.00 WIB, sedangkan pendidikan anak usia dini (PAUD) dialihkan ke pembelajaran jarak jauh.

“Sedangkan jarak pandang di sejumlah wilayah turun drastis hingga 1,4 kilometer,” kata dia.

Harus Jadi Prioritas Nasional

Alex menilai penanganan karhutla harus menjadi prioritas nasional. Pasalnya, kondisi tersebut membuat sejumlah pemerintah daerah memperpanjang status tanggap darurat, salah satunya Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, hingga 4 September 2026.

Karhutla di wilayah tersebut tercatat telah menghanguskan 859,49 hektare lahan dalam 189 kejadian. Selain itu, terdapat 461 titik panas, dengan Kecamatan Arut Selatan (Arsel) dan Kumai menjadi wilayah yang terdampak paling parah.

Di Arsel, tercatat 98 kejadian kebakaran yang melanda 180,475 hektare lahan dengan 226 titik panas. Sementara di Kumai, terdapat 63 kejadian yang membakar 584,41 hektare lahan.

Alex juga mengacu pada data MapBiomas Fire yang menunjukkan puncak kebakaran terjadi pada 2014, 2015, dan 2019. Sekitar 61 persen karhutla terjadi pada periode September-November, dengan Oktober menjadi bulan dengan kejadian kebakaran tertinggi.

“Catatan sejarah ini merupakan peringatan bagi pemerintah bahwa metode yang digunakan selama ini perlu dievaluasi total agar dampaknya tak kembali berulang,” katanya.

Ia menilai evaluasi kebijakan penanganan karhutla di Kalimantan harus mencakup penguatan deteksi dini dan patroli di wilayah rawan kebakaran.

Selain itu, sistem peringatan dini berbasis satelit perlu terus ditingkatkan, terutama dari sisi akurasi. Menurut Alex, keterlibatan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya karhutla.

Program Desa Peduli Api serta pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan mengenai alternatif pembukaan lahan tanpa bakar dinilai perlu diperluas.

“Saya menegaskan mitigasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan membutuhkan pendekatan jangka panjang yang berfokus pada pencegahan, peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi, dan tata kelola lahan berkelanjutan,” kata dia.