Ratusan Dapur MBG Bermasalah, Dana Rp 311 Miliar Dikembalikan ke Kas Negara

Badan Gizi Nasional (BGN) mengembalikan dana ke kas negara setelah menemukan indikasi masalah pada ratusan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Temuan itu muncul dari verifikasi terhadap ribuan virtual account milik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berkaitan dengan operasional dapur MBG.

BGN menyisir rekening satu per satu dan menarik kembali anggaran yang sudah terlanjur ditransfer ke rekening dapur yang terindikasi anomali.

 

"Setelah kami verifikasi satu persatu maka kami telah menemukan adanya 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya itu kemudian rekeningnya either double atau rekeningnya dapurnya tidak ada atau dapurnya belum beroperasi," kata Ketua BGN Sudaryono di kantor BGN, Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Verifikasi dilakukan terhadap ribuan virtual account milik SPPG.

"Totalnya Rp 311,2 miliar, kami kembalikan ke kas negara dari hasil penyisiran kami yang kami temukan sampai dengan saat ini, dari 414 SPPG," ungkap Sudaryono.

Penarikan anggaran dilakukan setelah rekening anomali teridentifikasi dalam proses penyisiran.

"Kita akan terus sisir apakah nanti ada tambahan-tambahan lagi, kita akan update terus tapi sejauh sampai dengan kita umumkan di sini, kita mendapatkan 414 dapur dan mengembalikan Rp 311,2 miliar," jelas dia.

Pusat Aduan MBG Dibuka: Call Center hingga WhatsApp

Sebelumnya, BGN meluncurkan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Media Center sebagai kanal resmi layanan pengaduan masyarakat terkait Program MBG.

"Ini menunjukkan komitmen sebagaimana sudah saya sampaikan di awal-awal dulu. Kita ini maunya terang benderang, tidak ada yang sembunyi-sembunyi, tidak ada yang diam-diam, tidak ada yang gelap-gelap. Semuanya harus terang benderang," kata dia di Gedung BGN, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026).

Melalui layanan ini, masyarakat dapat menyampaikan keluhan, pertanyaan, maupun masukan melalui call center, WhatsApp, dan situs resmi BGN.

Menurut Sudaryono, PPT menjadi "zona hijau" untuk menyampaikan aduan atau berkonsultasi secara resmi. Ia menegaskan seluruh pihak yang berkepentingan tidak diperkenankan bertemu pejabat BGN secara tertutup di luar mekanisme yang ditetapkan.

"Segala aduan, segala hal yang memang perlu dibicarakan harus dibicarakan secara resmi," ucap Sudaryono.

BGN juga tengah membenahi sistem pengaduan agar setiap laporan memiliki nomor registrasi dan bisa dipantau tindak lanjutnya secara terbuka hingga tuntas.

"Kasih kami beberapa hari, ini insyaallah semua aduan ada nomor aduannya, aduannya itu ditindaklanjuti sampai di mana, sudah ditanggapi bagaimana, dan lain-lain, insyaallah kita siapkan itu semua. Sehingga betul-betul orang itu tidak ada yang tidak merasa puas," katanya.