Muncul Ratusan SPPG Diduga Fiktif di Kabupaten Cilacap, Plt Bupati Ammy Sebut Titik Teridentifikasi Fiktif Bakal Dihapus

Beredar Video viral di media sosial (medsos) menyebutkan bahwa ada 100 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah diduga fiktif.

Kabar yang diunggah dalam akun instagram cilacapmedia_tv menyebut bahwa selain tak ditemukan bangunan, titik tersebut tersebar di tengah hutan hingga di area pemakaman.

Plt Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya mengatakan, temuan titik SPPG diduga fiktif di wilayahnya terungkap setelah Korwil Badan Gizi Nasional (BGN) Cilacap melakukan verifikasi lapangan ke lokasi-lokasi yang diajukan untuk pendirian dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Setelah dilakukan pengecekan langsung oleh kepala SPPG yang ditugaskan Badan Gizi Nasional, sejumlah titik yang diajukan ternyata tidak ditemukan bangunan maupun fasilitas yang layak untuk operasional," kata Ammy kepada Wartawan.

Dari sekitar 100 titik belum memenuhi persyaratan karena masih berupa rumah tinggal, lahan kosong, atau berada di lokasi yang tidak sesuai peruntukan.

"Beberapa titik bahkan ditemukan berada di tengah hutan, area persawahan, hingga kawasan pemakaman sehingga tidak memungkinkan digunakan sebagai lokasi pelayanan gizi," ungkapnya.

Titik Fiktif Benar

Terkait praktik jual beli SPPG memang sungguh terjadi. "Jadi bahwa isu jual beli titik, kemudian titik fiktif yang memang benar adanya, ini yang kita harus benahi," ujarnya.

Sebagai langkah penataan, pemerintah bersama tim investigasi memutuskan menutup sementara portal pendaftaran pembukaan titik SPPG sambil melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh data yang masuk.

"Kami memilih menghentikan sementara proses pengajuan agar verifikasi dapat dilakukan secara maksimal dan tidak ada lagi titik yang bermasalah," jelasnya.

Seluruh titik yang telah teridentifikasi fiktif atau tidak memenuhi syarat akan dihapus terlebih dahulu sebelum proses pendaftaran kembali dibuka.

"Tujuan kami memastikan program berjalan tertib, transparan, dan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah pusat," pungkasnya.