NTB Andalkan Dana BTT dan Tim Reaksi Cepat untuk Perbaikan Jalan Rusak Akibat Banjir

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah fokus pada perbaikan jalan rusak akibat banjir. Langkah ini diambil untuk segera memulihkan konektivitas di wilayah terdampak, khususnya Pulau Sumbawa yang meliputi Kabupaten Bima, Dompu, dan Sumbawa.

Penanganan darurat ini mengandalkan skema dana Belanja Tidak Terduga (BTT) guna memastikan infrastruktur dapat berfungsi kembali. Sekretaris Dinas PUPR NTB, Ilham Ardiansyah, menegaskan pentingnya respons cepat dalam situasi bencana ini.

Selain itu, Gubernur NTB juga membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk penanganan kerusakan ringan. Strategi ganda ini diharapkan mampu menjaga kelancaran mobilisasi masyarakat di tengah tantangan cuaca ekstrem.

Ilham Ardiansyah menjelaskan bahwa perbaikan jalan rusak akibat banjir akan menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT). Skema ini dipilih untuk penanganan darurat agar infrastruktur segera berfungsi kembali dan mendukung kelancaran mobilisasi masyarakat. Prioritas utama adalah memulihkan aksesibilitas secepatnya setelah bencana melanda, terutama di wilayah Pulau Sumbawa yang parah terdampak.

Meskipun demikian, Ilham menegaskan bahwa perbaikan melalui dana BTT ini bersifat sementara dan bukan permanen. Penanganan permanen memerlukan proses pengadaan reguler yang lebih panjang dan waktu pengerjaan sesuai kaidah normatif. Hal ini memastikan bahwa solusi jangka panjang tetap direncanakan dengan matang demi kualitas infrastruktur yang berkelanjutan.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, sebelumnya juga memastikan alokasi anggaran tanggap bencana sebesar Rp16,4 miliar dari BTT. Anggaran ini akan digunakan untuk membantu kabupaten/kota yang terdampak bencana, dengan memprioritaskan kebutuhan paling esensial untuk mengaktifkan kembali perekonomian. Tujuannya adalah agar bencana tidak menjadi hambatan bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Ilham Ardiansyah juga menyoroti dampak penurunan nilai Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pusat terhadap pembangunan infrastruktur di NTB. Kondisi anggaran yang tidak ideal ini mengakibatkan banyak rencana perbaikan jalan yang sebelumnya masuk daftar tunggu, kini harus dievaluasi kembali. Ini bukan hanya angka di atas kertas, tetapi berimplikasi pada berapa kilometer jalan yang tidak bisa diperbaiki tahun ini.

Akibat pemangkasan anggaran, Dinas PUPR NTB tidak lagi bisa menggunakan pendekatan pemerataan dalam perbaikan jalan. Mereka harus beralih ke strategi "skala super prioritas". Artinya, hanya ruas jalan dengan tingkat kerusakan paling parah dan dampak ekonomi paling vital yang akan mendapatkan intervensi anggaran.

Pendekatan ini memastikan bahwa sumber daya yang terbatas dialokasikan secara efektif untuk perbaikan jalan rusak NTB. Fokus pada area kritis diharapkan dapat meminimalkan kerugian ekonomi dan sosial akibat infrastruktur yang rusak. Keputusan ini menunjukkan adaptasi terhadap kondisi fiskal yang menantang demi kepentingan masyarakat luas.

Gubernur NTB telah menginisiasi pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk menangani kerusakan jalan kategori ringan. Tim ini dirancang untuk segera menambal lubang-lubang kecil agar tidak meluas dan membahayakan pengguna jalan. Tujuannya adalah mempercepat penanganan kerusakan kecil sebelum menjadi lebih parah dan memakan biaya lebih besar.

Sistem kerja TRC sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat melalui laporan warga. Setelah menerima laporan, tim akan langsung turun ke lokasi untuk melakukan perbaikan. Respons cepat ini penting untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan serta mendukung upaya perbaikan jalan rusak NTB.

Untuk memastikan efektivitas di lapangan, Dinas PUPR NTB mengandalkan dua Balai Pemeliharaan Jalan di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Kepala Balai di masing-masing wilayah memegang kendali agar respons bisa cepat. Namun, keberhasilan TRC juga membutuhkan ketersediaan anggaran yang memadai, karena tanpa dukungan finansial, gerak tim akan terbatas.

Sumber: AntaraNews