Kemenkeu: Pendapatan Negara Bengkulu Capai Rp409,50 Miliar, Tumbuh 24,18 Persen

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mencatat realisasi pendapatan negara di Provinsi Bengkulu telah mencapai Rp409,50 miliar hingga pertengahan Maret 2026. Angka ini merupakan bagian dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp3,33 triliun untuk tahun berjalan.

Pencapaian tersebut menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 24,18 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, menandakan kinerja ekonomi yang kuat di wilayah tersebut. Kepala Kanwil DJPb Bengkulu, Muhammad Irfan Surya Wardhana, menyampaikan informasi ini di Kota Bengkulu pada Jumat.

Peningkatan pendapatan negara di Bengkulu ini didorong oleh beberapa faktor utama, termasuk pertumbuhan sektor industri pengolahan, kelancaran arus barang di Pelabuhan Pulau Baai, serta optimalisasi layanan publik dari Badan Layanan Umum (BLU).

Pertumbuhan Pendapatan dan Faktor Pendorong

Realisasi pendapatan negara di Provinsi Bengkulu yang mencapai Rp409,50 miliar hingga pertengahan Maret 2026 merupakan cerminan dari geliat ekonomi daerah yang positif. Pertumbuhan sebesar 24,18 persen ini melampaui capaian periode yang sama di tahun sebelumnya, menunjukkan efektivitas kebijakan fiskal dan aktivitas ekonomi lokal.

Salah satu pendorong utama peningkatan ini adalah pertumbuhan kuat pada sektor industri pengolahan, khususnya komoditas kelapa sawit. Kinerja industri sawit yang semakin solid memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara, baik melalui pajak maupun sektor lainnya.

Selain itu, kelancaran arus barang di Pelabuhan Pulau Baai juga turut berperan penting dalam mendongkrak penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai. Optimalisasi layanan publik, seperti perguruan tinggi negeri dan rumah sakit yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU), juga menyumbang besar pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Rincian Penerimaan Per Sektor

Muhammad Irfan Surya Wardhana merinci bahwa realisasi pendapatan negara di Provinsi Bengkulu hingga pertengahan Maret 2026 terdiri dari beberapa komponen utama. Sektor penerimaan pajak tercatat sebesar Rp286,28 miliar, menunjukkan kontribusi terbesar dari kewajiban perpajakan masyarakat dan badan usaha.

Penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai mencapai Rp1,36 miliar, yang sebagian besar berasal dari aktivitas ekspor-impor melalui Pelabuhan Pulau Baai. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berhasil mengumpulkan Rp121,86 miliar, dengan sumbangan terbesar dari optimalisasi layanan BLU.

Sebagai perbandingan, pada periode Januari hingga awal Desember 2025, realisasi pendapatan negara di Provinsi Bengkulu telah mencapai Rp2,32 triliun. Rincian penerimaan perpajakan pada tahun 2025 meliputi Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp481,14 miliar dari target Rp1,06 triliun, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mencapai Rp1,03 triliun dari target Rp2,07 triliun.

Komponen pajak lainnya pada tahun 2025 adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp22,16 miliar dari target Rp25,24 miliar, serta pajak lainnya sebesar Rp341,06 miliar dari target Rp8,47 miliar. Untuk PNBP tahun 2025, PNBP lainnya mencapai Rp164,23 miliar dari pagu Rp83,74 miliar, dan pendapatan BLU mencapai Rp274,62 miliar dari target Rp281,99 miliar.

Imbauan dan Proyeksi Ekonomi Regional

Meskipun capaian pendapatan negara menunjukkan tren positif, Kepala Kanwil DJPb Bengkulu, Irfan, mengimbau seluruh pihak terkait di Provinsi Bengkulu untuk terus berkolaborasi. Dukungan aktif dari berbagai elemen masyarakat dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam merealisasikan target pendapatan negara secara optimal.

Tingginya realisasi pendapatan negara di suatu wilayah memiliki dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian regional. Dana yang terkumpul akan kembali disalurkan untuk pembangunan infrastruktur, program kesejahteraan, dan berbagai inisiatif yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Peningkatan pendapatan ini juga diharapkan mampu mendukung pertumbuhan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berorientasi ekspor. Dengan ekonomi yang kuat dan dukungan pemerintah, UMKM Bengkulu dapat lebih berdaya saing di pasar global, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sumber: AntaraNews