Kemensos Siapkan Rp600 Miliar Bantuan Sosial Bencana untuk Korban di Sumatera

Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp600 miliar untuk tahap pertama bantuan sosial kebencanaan. Dana ini ditujukan untuk penanganan dampak bencana di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa pemerintah kini berfokus pada penyaluran bantuan sosial setelah sebelumnya memprioritaskan penyediaan logistik dan dapur umum di wilayah terdampak.

“Untuk kebencanaan di tiga daerah itu yang sudah kami lakukan adalah penyaluran logistik dan dapur umum. Sekarang pengungsi sudah mulai berkurang, sehingga kami masuk ke tahap penyaluran santunan dan pemulihan,” kata Saifullah Yusuf di Jakarta, Jumat.

Skema Penyaluran Bantuan Sosial Bencana di Sumatera

Kemensos telah menyalurkan berbagai bentuk bantuan untuk meringankan beban korban bencana. Sebelumnya, santunan telah diberikan kepada ahli waris korban meninggal dunia sebesar Rp15 juta per orang, serta bantuan bagi korban luka berat senilai Rp5 juta per orang.

Data Kemensos menunjukkan bahwa hingga awal Januari, sebanyak 355 ahli waris korban meninggal akibat banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menerima bantuan ini.

Selain itu, pemerintah melalui Kemensos juga menyiapkan bantuan isian rumah sebesar Rp3 juta per keluarga, yang diperuntukkan bagi pembelian peralatan dapur dan kebutuhan rumah tangga dasar. Bantuan sosial pemulihan ekonomi juga akan disalurkan satu kali per keluarga.

Kemensos juga akan memberikan bantuan jaminan hidup berupa uang tunai sebesar Rp450 ribu per orang per bulan selama tiga bulan. “Bantuan jaminan hidup ini diberikan selama tiga bulan. Jadi Rp450 ribu di kali tiga bulan, dan disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga,” jelas Saifullah Yusuf.

Proses Verifikasi Data Ketat untuk Penerima Bantuan

Penyaluran bantuan sosial bencana ini dilakukan melalui proses pendataan yang sangat ketat dan berlapis. Hal ini untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan.

Data awal penerima manfaat berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kemudian ditetapkan oleh bupati dan wali kota setempat. Selanjutnya, data tersebut diverifikasi bersama aparat penegak hukum dan TNI di daerah terdampak.

Proses ini tidak berhenti di situ; data kemudian dikonsolidasikan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan dicocokkan dengan data kependudukan melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Setelah semua tahapan verifikasi selesai, data tersebut baru ditetapkan sebagai penerima manfaat oleh Kementerian Sosial.

“Sedang kita proses salur datanya dari BNPB kemudian ditetapkan oleh Bupati Wali Kota yang diaksesi oleh Kajari, Kapolres dan Dandim baru dibawa ke Kementerian Dalam Negeri dicocokkan dengan Dukcapil diparaf oleh Mendagri baru kita tetapkan sebagai penerima manfaat lalu kita salurkan,” tegas Saifullah Yusuf.

Harapan dan Target Penyaluran Bantuan Sosial

Menteri Sosial Saifullah Yusuf berharap penyaluran bantuan tahap pertama dapat mulai dilakukan secara bertahap pada akhir Januari. Hal ini sangat bergantung pada kesiapan data penerima manfaat di daerah terdampak.

Fokus utama saat ini adalah memastikan semua data telah terverifikasi dengan akurat agar proses distribusi dapat berjalan lancar dan efisien. Dengan adanya proses ketat ini, diharapkan bantuan dapat segera menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan.

Sumber: AntaraNews