BP3MI NTT Pulangkan 352 PMI Bermasalah Sepanjang 2025, Tekankan Legalitas Penempatan

BP3MI NTT Pulangkan Ratusan PMI Bermasalah Sepanjang 2025, Tekankan Legalitas Penempatan

Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Nusa Tenggara Timur (NTT) memfasilitasi pemulangan 352 Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah sepanjang 2025. Kepala BP3MI NTT, Suratmi Hamida, menyampaikan data ini di Kupang pada Rabu (7/1). Ini menunjukkan komitmen perlindungan terhadap warga negara di luar negeri.

Mayoritas PMI yang dipulangkan berasal dari Malaysia. Mereka dideportasi karena pelanggaran keimigrasian akibat keberangkatan ilegal tanpa dokumen resmi. Situasi ini menyoroti risiko bekerja di luar negeri tanpa prosedur yang benar.

Proses pemulangan ini mencakup pendataan dan edukasi agar pelanggaran serupa tidak terulang. BP3MI NTT menekankan pentingnya prosedur penempatan legal demi jaminan perlindungan hukum dan keselamatan PMI.

Mayoritas PMI Dipulangkan Akibat Pelanggaran Keimigrasian

Sepanjang tahun 2025, BP3MI NTT mencatat pemulangan 352 Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah. Angka ini menjadi sorotan utama dalam upaya perlindungan pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur. Mayoritas dari mereka dideportasi dari Malaysia.

Pelanggaran keimigrasian menjadi penyebab utama deportasi para pekerja migran ini. Banyak di antara mereka berangkat secara ilegal atau tanpa dokumen resmi. Kondisi ini seringkali menempatkan PMI dalam posisi rentan tanpa perlindungan hukum yang memadai.

Kepala BP3MI NTT, Suratmi Hamida, menegaskan pentingnya prosedur penempatan yang legal. Langkah ini krusial untuk memastikan PMI memperoleh jaminan perlindungan hukum serta keselamatan selama bekerja. Legalitas juga mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Fasilitasi Komprehensif dan Edukasi Berkelanjutan

BP3MI NTT tidak hanya memfasilitasi pemulangan PMI bermasalah, tetapi juga memastikan mereka tiba di kampung halaman. Saat tiba di Kupang, para pekerja migran akan menjalani proses pendataan. Edukasi diberikan oleh petugas penjemputan.

Edukasi ini bertujuan agar para PMI tidak mengulangi pelanggaran yang sama di kemudian hari. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen BP3MI NTT dalam memberikan pendampingan. Pendampingan ini penting bagi pekerja migran yang kembali ke tanah air.

Selain PMI bermasalah, BP3MI NTT juga melayani kepulangan PMI dengan berbagai alasan lain sepanjang 2025. Sebanyak 316 orang pulang karena habis kontrak, 250 orang cuti, 127 jenazah difasilitasi, dan 27 orang dipulangkan karena sakit. Ini menunjukkan cakupan layanan yang luas.

Dorongan Pemerintah untuk Penempatan PMI Formal dan Legal

Suratmi Hamida menilai banyak peluang kerja di luar negeri yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat NTT. Pemerintah terus mendorong peningkatan jumlah pekerja migran di sektor formal. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan kesejahteraan.

Pentingnya kesadaran generasi muda NTT yang ingin berkarir secara global ditekankan oleh BP3MI NTT. Mengutamakan legalitas dalam seluruh proses penempatan adalah kunci utama. Prosedur yang benar menjamin keselamatan dan keamanan diri.

Tiga negara dengan jumlah kepulangan terbanyak adalah Malaysia, Singapura, dan Hongkong. Sementara itu, tiga kabupaten tujuan kepulangan PMI terbanyak di NTT meliputi Malaka, Flores Timur, dan Belu. BP3MI NTT berkomitmen untuk terus bersinergi pada tahun 2026.

• Total PMI bermasalah dipulangkan: 352 orang.
• Mayoritas asal deportasi: Malaysia.
• Penyebab utama deportasi: Pelanggaran keimigrasian, berangkat ilegal.
• Layanan kepulangan lain yang difasilitasi: Habis kontrak (316), cuti (250), jenazah (127), sakit (27).
• Negara asal kepulangan terbanyak: Malaysia, Singapura, Hongkong.
• Kabupaten tujuan kepulangan terbanyak di NTT: Malaka, Flores Timur, Belu.

Sumber: AntaraNews