Pemkab Jayapura Perketat Pengawasan Keamanan Pangan Dapur MBG, Pastikan Gizi Anak Terjaga

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Provinsi Papua, kini tengah gencar memperketat pengawasan mutu dan keamanan pangan pada 13 dapur gizi yang beroperasi untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah strategis ini diambil untuk memastikan setiap hidangan yang disajikan kepada anak-anak memenuhi standar kesehatan dan gizi yang ketat, demi mendukung tumbuh kembang optimal mereka.

Inisiatif ini merupakan bagian integral dari komitmen Pemkab Jayapura dalam menjamin kualitas asupan gizi bagi generasi muda di wilayahnya. Seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam program ini sedang dalam proses melengkapi berbagai sertifikasi keamanan pangan yang diwajibkan oleh pemerintah daerah.

Koordinator wilayah MBG Kabupaten Jayapura, Ruth Widyastuti P. Wangloan, menjelaskan bahwa upaya ini menjadi prioritas utama. Penyesuaian infrastruktur dan proses sertifikasi terus berjalan demi tercapainya standar kelayakan produksi serta distribusi pangan sehat yang telah ditetapkan secara nasional.

Standar Ketat dan Sertifikasi Wajib untuk Dapur MBG

Penerapan standar keamanan pangan merupakan bentuk tanggung jawab Pemkab Jayapura terhadap kualitas makanan yang diterima peserta program MBG. Ruth Widyastuti P. Wangloan menegaskan bahwa program ini menjadi bagian penting dari sistem pengawasan menyeluruh terhadap dapur MBG di seluruh distrik Kabupaten Jayapura.

"Setiap dapur gizi wajib memiliki tiga sertifikat utama yakni Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS), Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), serta sertifikat chef untuk para pengelola makanan," ujar Ruth. Ketiga dokumen ini menjadi bukti konkret bahwa dapur telah memenuhi standar kelayakan produksi dan distribusi pangan sehat yang ditetapkan.

Proses sertifikasi ini tidak hanya berfokus pada kebersihan, tetapi juga pada manajemen risiko keamanan pangan secara menyeluruh. Beberapa yayasan yang mengelola dapur MBG sudah memiliki sertifikat chef dan SLHS, namun upaya untuk melengkapi seluruh persyaratan terus digenjot agar semua dapur memenuhi kriteria yang berlaku.

Selain sertifikasi, batasan operasional juga diterapkan untuk menjaga kualitas. "Satu dapur MBG hanya boleh melayani maksimal 3.000 penerima manfaat," kata Ruth. Batasan ini ditetapkan agar kualitas pengolahan dan distribusi makanan tetap terjaga sesuai standar program nasional yang telah ditetapkan.

Tantangan Infrastruktur dan Pengawasan Berkelanjutan

Meskipun komitmen terhadap keamanan pangan sangat tinggi, Pemkab Jayapura menghadapi beberapa kendala di lapangan, terutama terkait penyesuaian infrastruktur dapur. Beberapa SPPG masih perlu melakukan perbaikan signifikan pada tata letak ruang masak, menambahkan fasilitas penyimpanan bahan segar, serta memperbaharui sistem sanitasi.

Penyesuaian ini diperlukan agar dapur-dapur tersebut dapat memenuhi kriteria sertifikasi yang ketat. Kendala infrastruktur ini menjadi fokus perhatian Pemkab Jayapura agar semua dapur dapat beroperasi sesuai petunjuk teknis MBG yang berlaku.

Ruth Widyastuti P. Wangloan menambahkan bahwa meskipun proses penyesuaian berjalan bertahap, aspek kualitas makanan dan kebersihan tetap menjadi prioritas utama. "Semua berjalan bertahap, yang penting kualitas makanan dan kebersihan tetap kami awasi setiap hari," tegasnya.

Pengawasan dilakukan secara intensif melalui kunjungan lapangan rutin dan evaluasi berkala oleh tim gabungan yang dibentuk Pemkab Jayapura. Hal ini memastikan bahwa meskipun ada tantangan, standar keamanan pangan tetap terjaga demi kesehatan dan gizi optimal anak-anak penerima manfaat program MBG.

Sumber: AntaraNews