Meskipun DBH Dipangkas, Anggota DPRD DKI Tekankan Pembangunan Infrastruktur Prioritas Harus Tetap Berjalan

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Bun Joi Phiau, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas. Desakan ini disampaikan meskipun ada pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang dipastikan akan memengaruhi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Tahun Anggaran 2026. Menurutnya, pemangkasan anggaran tidak boleh menghentikan laju pembangunan vital di ibu kota.

Bun Joi Phiau menegaskan bahwa infrastruktur yang menyangkut kepentingan publik harus tetap menjadi prioritas utama bagi Pemprov DKI. "Jangan sampai apa yang terjadi (pemangkasan DBH) menghentikan laju pembangunan di Jakarta, apalagi terhadap infrastruktur prioritas," ujarnya di Jakarta. Pernyataan ini menunjukkan kekhawatiran terhadap potensi stagnasi pembangunan yang esensial bagi masyarakat.

Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta diminta untuk menetapkan pembangunan sejumlah infrastruktur krusial yang mengutamakan kepentingan umum. Ini termasuk proyek-proyek seperti rumah susun sederhana sewa (rusunawa), taman ruang terbuka hijau (RTH), rumah sakit, dan sekolah. Prioritasi ini diharapkan dapat menjaga kualitas hidup dan layanan publik di tengah tantangan anggaran.

Dampak Pemangkasan DBH dan Kebutuhan Prioritasi

Pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah secara langsung akan berdampak pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026. Kondisi ini menuntut Pemprov DKI untuk lebih cermat dalam mengalokasikan anggaran dan menentukan skala prioritas pembangunan. Pengurangan dana transfer ini menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan proyek-proyek strategis.

Anggota DPRD DKI Jakarta Bun Joi Phiau menyoroti pentingnya fokus pada pembangunan yang benar-benar esensial bagi warga Jakarta. "Ke depannya, Pemprov DKI perlu mengutamakan pembangunan infrastruktur yang penting bagi publik," kata Bun Joi. Pernyataan ini menggarisbawahi perlunya kebijakan anggaran yang berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat, bukan sekadar proyek-proyek prestise.

Dalam menghadapi keterbatasan anggaran, Pemprov DKI harus mampu mengidentifikasi dan memprioritaskan proyek-proyek yang memiliki dampak sosial dan ekonomi terbesar. Hal ini termasuk memastikan bahwa proyek-proyek yang sudah berjalan atau yang sangat dibutuhkan tidak terhenti. Penyesuaian anggaran harus dilakukan dengan bijak agar tidak mengorbankan kepentingan jangka panjang kota.

Fokus pada Infrastruktur untuk Kepentingan Publik

Pembangunan infrastruktur prioritas yang ditekankan oleh DPRD DKI Jakarta mencakup berbagai sektor vital. Di antaranya adalah penyediaan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk masyarakat berpenghasilan rendah, pengembangan taman ruang terbuka hijau (RTH) untuk kualitas lingkungan, serta pembangunan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan sarana pendidikan seperti sekolah. Proyek-proyek ini secara langsung meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warga.

Selain itu, Bun Joi Phiau juga menyoroti pentingnya kelanjutan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur pengendali air, khususnya dalam upaya penanganan banjir. Ini meliputi pemeliharaan pompa air, pembangunan waduk, dan pemasangan turap penahan air. "Bahkan, anggaran untuk proses pembebasan lahan di sekitar Kali Ciliwung juga perlu diperhatikan," ucap Bun Joi, menunjukkan bahwa aspek mitigasi bencana juga menjadi perhatian utama.

Fokus pada infrastruktur publik ini diharapkan dapat memastikan bahwa dampak pemangkasan DBH tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat luas. Dengan demikian, meskipun ada kendala anggaran, Pemprov DKI tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar dan menjaga kota tetap berfungsi secara optimal. Prioritasi ini juga menjadi cerminan komitmen pemerintah daerah terhadap pelayanan publik.

Inovasi Pembiayaan dan Proyek Tahun Jamak

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, Pemprov DKI Jakarta didorong untuk melakukan penyesuaian pada rencana pembangunan gedung pemerintahan yang kurang prioritas. Misalnya, pembangunan gedung milik Dinas Perhubungan DKI dan Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI dapat ditinjau ulang atau ditunda. Langkah ini bertujuan untuk mengalihkan sumber daya ke proyek-proyek yang lebih mendesak.

Bun Joi Phiau juga mendorong Pemprov DKI untuk mengeksplorasi opsi proyek pembangunan tahun jamak. "Dalam kondisi seperti ini, dengan segala keterbatasan yang ada, Pemprov DKI juga perlu meninjau kembali opsi-opsi mengerjakan proyek tahun jamak. Ini bisa menjadi cara untuk mengurangi beban pembiayaan pada tahun 2026 mendatang," tuturnya. Metode ini memungkinkan proyek besar dibagi dalam beberapa tahun anggaran, meringankan beban finansial tahunan.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memastikan bahwa program-program yang berkaitan langsung dengan masyarakat tidak akan terpengaruh. Ia menjamin anggaran program Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), pemutihan ijazah, dan program sosial lainnya tidak akan mengalami pengurangan. Pramono juga menekankan bahwa Pemprov DKI harus siap berinovasi dalam pembiayaan ke depannya. "Ya, intinya Jakarta dalam kondisi apapun, DBH dipotong tentunya kita harus siap," tegas Pramono, menunjukkan komitmen untuk mencari solusi kreatif.

Sumber: AntaraNews