Tahukah Anda? Beban Penyakit Katastropik Tinggi, Gubernur Usulkan Pembangunan Rumah Sakit Vertikal Kemenkes di Sulbar

Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Suhardi Duka secara resmi mengusulkan pembangunan rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan di wilayahnya. Usulan ini disampaikan usai pertemuan dengan Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono, di Jakarta.

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap tingginya beban penyakit katastropik seperti jantung, stroke, dan gagal ginjal yang dialami masyarakat Sulbar. Data menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan fasilitas kesehatan rujukan yang lebih memadai.

Pembangunan rumah sakit vertikal ini diharapkan mampu menjawab kesenjangan layanan kesehatan dasar serta mengurangi angka rujukan pasien ke luar provinsi. Hal ini akan memberikan dampak positif signifikan bagi kualitas hidup masyarakat Sulbar.

Mendesaknya Kebutuhan Rumah Sakit Vertikal di Sulbar

Sulawesi Barat menghadapi tantangan serius terkait layanan kesehatan, khususnya untuk penyakit katastropik. Beban penyakit seperti jantung, stroke, dan gagal ginjal di provinsi ini sangat tinggi, menyebabkan banyak pasien harus dirujuk ke luar daerah.

Berdasarkan data dari BPJS Kesehatan tahun 2024, biaya penanganan untuk penyakit jantung, stroke, dan gagal ginjal di Sulbar mencapai angka Rp60,79 miliar. Lebih dari 3.900 pasien setiap tahunnya terpaksa dirujuk ke provinsi lain untuk mendapatkan perawatan lanjutan yang tidak tersedia.

Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar juga mencatat keterbatasan fasilitas rujukan yang ada. Hingga saat ini, Sulbar hanya memiliki 16 rumah sakit, dengan sebagian besar berstatus kelas C dan D, serta hanya satu rumah sakit kelas B. Kondisi ini memperkuat urgensi pembangunan Rumah Sakit Vertikal Kemenkes.

Manfaat Strategis dan Dampak Positif Pembangunan

Gubernur Suhardi Duka menegaskan bahwa pembangunan rumah sakit vertikal di Sulbar bukan hanya kebutuhan, melainkan sebuah langkah strategis. "Ini menjadi salah satu upaya mewujudkan SDM yang unggul dan berkarakter, sekaligus pencapaian visi Sulbar Maju dan Sejahtera. Dengan adanya rumah sakit vertikal, masyarakat tidak lagi terbebani biaya dan risiko, karena harus berobat keluar daerah," jelasnya.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, Nursyamsi Rahim, menambahkan bahwa pembangunan Rumah Sakit Vertikal Kemenkes ini akan membawa manfaat besar. Manfaat tersebut meliputi penurunan angka rujukan keluar daerah hingga 50 persen dalam lima tahun pertama, penguatan jejaring layanan kesehatan, serta peningkatan angka harapan hidup masyarakat Sulbar.

Kehadiran fasilitas modern ini juga diharapkan dapat mendukung pengembangan sumber daya manusia (SDM) kesehatan lokal. Selain itu, pembangunan ini dipercaya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Rencana Lokasi dan Layanan Unggulan

Rumah sakit vertikal yang diusulkan ini direncanakan akan dibangun di Kabupaten Mamuju, ibu kota Provinsi Sulawesi Barat. Lahan seluas sekitar lima hektare telah disiapkan untuk mendukung pembangunan fasilitas kesehatan bertaraf nasional ini.

Nursyamsi Rahim menjelaskan bahwa Rumah Sakit Vertikal Kemenkes di Sulbar akan menjadi pusat layanan rujukan modern. Fokus utamanya adalah pada kasus-kasus kompleks seperti jantung, stroke, kanker, dan ginjal. Secara spesifik, layanan utama yang akan disediakan meliputi kardiovaskular, stroke, dan urologi, termasuk fasilitas hemodialisis.

Dengan spesialisasi ini, masyarakat Sulbar tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan penanganan medis yang canggih. "Dengan usulan ini, Pemprov Sulbar berharap dukungan penuh dari Kementerian Kesehatan agar masyarakat Sulbar dapat segera merasakan manfaat layanan kesehatan rujukan yang berkualitas, cepat dan terjangkau," kata Nursyamsi.

Dukungan Kemenkes dan Bantuan Alat Kesehatan

Selain usulan pembangunan Rumah Sakit Vertikal Kemenkes, Provinsi Sulbar juga mendapatkan dukungan signifikan lainnya dari Kementerian Kesehatan. Dalam pertemuan tersebut, Kemenkes menyetujui pemberian bantuan alat kesehatan senilai total Rp370 miliar.

Dana bantuan ini akan dialokasikan untuk penguatan fasilitas kesehatan di seluruh provinsi. Sebesar Rp150 miliar akan digunakan untuk meningkatkan layanan di RSUD Sulbar, sementara sisa Rp220 miliar akan didistribusikan ke enam kabupaten lainnya di Sulawesi Barat. Bantuan ini diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas layanan kesehatan di seluruh pelosok Sulbar.

Sumber: AntaraNews